Laporan: CHAIRIL HUDA & RUDIANSYAH
Tahun politik, segalanya bisa saja dipolitisasi. Apalagi jika sesuatu berhubungan dengan kepentingan orang banyak seperti krisis listrik yang dialami Sumatera Utara (Sumut) belakangan ini.
Dan, keadaan ini makin meruncing seiring makin seringnya listrik byar pet. Tak mau berlarut, beberapa kalangan pun langsung teriak: hentikan politisasi krisis listrik!
Sosok yang menjadi ‘bulan-bulanan’ defisit listrik adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebagai gubernur, Gatot diminta untuk lebih teriak agar listrik tak byar pet. Sementara Dahlan, diminta menuntaskan permasalahan listrik secepat mungkin. Menurut beberapa pakar, serangan terhadap Gatot bisa dimaklumi sedangkan serangan untuk Dahlan dianggap wajar.
“Wajar Dahlan Iskan ditagih publik dengan janjinya, pertanyaannya ke manakah Kementerian yang menangani persoalan energi. Apakah diam saja? Harusnya bisa lebih cepat bergeraknya karena warga Sumut butuh perbaikan listrik,” sebut Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan, Farid Wajdi.
Kenapa wajar? Farid menjelaskan, Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN yang selalu cerewet terhadap listrik di Sumut sangat wajar diserang publik. Apalagi Dahlan saat ini menjadi peserta Konvensi Partai Demokrat. Hal inilah yang menjadi sebuah alat untuk terus diserang oleh elit politik lain.
Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini menyebutkan seharusnya untuk mengatasi deficit listrik di Sumut tidak hanya Dahlan yang ‘ribut’. Pasalnya, kondisi kelistrikan di Sumut dipicu oleh dua masalah besar. Mulai dari persoalan manajemen hingga ke persoalan energi. Secara aturannya, PT PLN dinaungi oleh dua kementerian, yakni kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM). Pembagiannya, secara manajemen dinaungi oleh BUMN, sedangkan secara energi urusan Kementerian ESDM.
Farid membeberkan, kekurangan energi listrik di Sumut bukan masalah pada kemarin saja, melainkan sudah terjadi sejak 10 tahun silam. Bila dilihat dari masalah kekurangan energi listrik ini, pertanyaannya ke manakah kementerian yang membidangi persoalan energi di NKRI? Mengapa Sumut belum juga diberikan energi listrik yang baik?
Begitupun Farid menyatakan, kekurangan energi listrik di Sumut tak terlepas dari masalah menajerial. Bila dilihat dari problemnya, kemauan dari pemimpin yakni presiden belum mengambil langkah konkret untuk persoalan listrik di Sumut yang sudah sangat parah. Maka, apabila presiden sebagai ketua Dewan Energi Nasional (DEN) mengambil kebijakan, persoalan listrik di Sumut bisa tuntas. Selama ini hanya Kementerian BUMN saja yang sibuk atau gusar menghadapi listrik di Sumut, padahal Kementerian ESDM juga harus ikut menuntaskan persoalan energi listrik.
Farid mengklaim, masalah pasokan listrik di Pangkalansusu bisa segera tuntas bila empat titik tower itu dipaksa dibangun dengan menggunakan kebijakan aturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tower wajib dibangun untuk kepentingan banyak orang. “Sebaiknya presiden menandatangani saja empat persil tanah yang belum bisa dibebaskan itu, kemudian titipkan saja uangnya di pengadilan karena ini untuk kepentingan banyak orang. Jangan gara-gara empat kepala keluarga jutaan warga Sumut menderita karena tidak dapat listrik. Langkah politis inilah yang harusnya diambil jika presiden bersedia mengambil keputusan untuk Sumut,” paparnya.
Itulah sebab Farid mengatakan, persoalan listrik sudah memasuki fase ketidakpercayaan masyarakat terhadap PLN. Kondisi ini membuat masyarakat mudah terpengaruh ke urusan politik. “Saat ini isunya ke arah politik, sehingga ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk menjatuhkan pihak lainnya,” tegasnya.
Soal politisasi krisis listrik makin dipertegas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumut. Hal tersebut menjadi salah satu poin Rakor Kominda Sumut yang berlangsung di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut, Jalan Anggada II Belawan, Kamis (27/2). Kondisi kelistrikan Sumut yang semakin parah berdasarkan pengamatan dan pantauan Kominda berpotensi jadi komoditas politis yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.
Rakor yang dipimpin Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) Sumut Brigjen TNI Cucu Somantri ini dihadiri Gubsu diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Asisten Intel Kasdam I/BB Kol Asep Jauhari, Direktur Intelkam Poldasu Kombes Pol Aries Wahyu Sutikno, Letkol TNI Budi SIP MH dari BAIS TNI, Leonardus Sitinjak mewakili Pimpinan PLN Sumut, Kabid Padnas Bakesbangpol Sumut Tomson SH, dan pejabat PDAM Tirtanadi.
Gubsu melalui Eddy Syofian pun menggarisbawahi keseriusan PLN mengantisipasi agar tidak dipolitisasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. “Pihak PLN harus intensif menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa persoalan kelistrikan Sumut sepenuhnya karena secara teknis kebutuhan jauh di atas kemampuan dan saat ini sedang ditangani (on progress). Jadi harus jelas persoalannya, jangan menjadi komoditas ‘bola liar’ dan saling tuding,” tegas Gubsu.
Pihak PLN melaporkan kepada komunitas Intelijen bahwa pemadaman listrik terjadi karena kerusakan pembangkit Belawan, Naganraya (Aceh), serta Labuhanangin (Tapteng). Dan khusus genset di Kualanamu yang ada penolakan masyarakat, PLN diminta melakukan pendekatan. Rakor juga mencatat pemadaman listrik tidak terkait dengan penyitaan barang penyidikan atas kasus yang sedang ditangani Kejatisu.
Kominda merekomendasikan guna mengantisipasi listrik di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Sumut diminta PLN berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan genset.
“PLN juga harus mengantisipasi tempat-tempat strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 agar jangan sampai terganggu pasokan listriknya,” tegas Asisten Intel Kejatisu Jaja Subagja pada Rakor dengan tuan rumah Imron Kabid P2 BC Sumut mewakili Kakanwil BC Sumut.
Hal lain yang dibahas dalam Rakor Kominda diantaranya tentang distribusi air bersih yang akhir-akhir ini tergganggu akibat gangguan listrik sehingga juga memerlukan percepatan perbaikan listrik oleh pihak PLN. (rbb)
Gatot: Bagaimana Ceritanya Lae?
Gatot Pujo Nugroho, menekankan pada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk segera membantu penanganan krisis listrik yang terjadi di Sumut. Pernyataan tersebut ia tegaskan pada wartawan Jumat (28/2) kemarin di Kantor Pemprovsu Jalan Diponegoro Medan.
Kemarin, di depan wartawan, Gatot pun langsung berdialog dengan Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing, soal pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla (3 x 110 MW) yang sempat ditolak oleh masyarakat sekitar.
“Horas lae. Apa kabar lae?” tanya Gatot melalui ponselnya.
“Gini lae, saya mau tanya soal informasi penolakan pembangunan PLTP oleh masyarakat. Bagaimana ceritanya lae?” sambungnya.
Tak terdengar jawaban dari Torang. Namun, Gatot terlihat mengerti dengan yang diungkapkan oleh Bupati Taput itu dari seberang telepon. “Tolong Pak Bupati selesaikan masalah tersebut pada masyarakat dan cari solusinya. Agar masalah itu tidak menjadi ribut. Mengingat ini untuk kebutuhan kita bersama karena saat ini terjadi krisis listrik di Sumatera Utara. Nanti dari hasil perkembangannya tolong laporkan ke saya, nanti saya akan meninjau langsung ke lokasi,” ujarnya Gatot.
Setelah berbincang lebih dari 5 menit dihadapan wartawan, Gatot mengakhiri pembicaraan lewat ponsel tersebut. “Bukan hanya Bupati Taput saya, tapi seluruh kepala daerah se-Sumut, saya minta proaktif mengatasi permasalahan listrik ini. Begitu juga dengan Bupati Langkat untuk segera menyelesaikan permasalahan lahan yang terjadi di Pangkalansusu dan Pangkalanbrandan,” tegasnya.
Gatot juga mengatakan, ia akan komunikasikan masalah penolakan mesin genset di seputaran Kualanamu pada Bupati Deliserdang.” Saya minta Bupati Deliserdang untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.(rud)
