26.7 C
Medan
Tuesday, June 18, 2024

Pemko tak Punya Program Kendalikan Laju Penduduk

MEDAN- DPRD Kota Medan menilai, Pemko Medan tidak memiliki program khusus dan fokus untuk mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan di Kota Medan. Bahkan, DPRD meragukan pengendalian penduduk tidak berjalan dan berdampak pada ledakan kelahiran di Medan.

“Kalau kita lihat, pengendalian penduduk di Medan terlihat tidak signifikan. Bahkan, dari persentase keberhasilan maupun capaian kinerja sama sekali tidak pernah terlihat. Leading sektor program yang menonjol dalam pengendalian penduduk, khususnya untuk KB juga tidak ada. Kita meragukan masalah ini dapat di atasi Pemko Medan,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah kepada wartawan, Senin (31/10).

Dikatakannya, sejauh ini tidak pernah ada laporan menonjol atau laporan capaian keberhasilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Medan. Bahkan, dalam setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi B pun laporan kinerja Badan PP dan KB hanya berupa laporan pelaksanaan program seremonial dengan anggaran yang sudah dikeluarkan.

“Badan PP dan KB pun tidak punya terobosan untuk pendalian penduduk khususnya kelahiran bayi,” ujarnya.
Dari program-program itu, lanjutnya, terlihat pemimpin SKPD tersebut tidak memahami permasalahan KB. Apalagi, menurutnya, saat ini kelahiran bayi dinilai akan meledak dan telah mencapai kelahiran 7 miliar di dunia.
“Tolok ukur salah satunya, keberhasilan pengendalian penduduk di Medan. Karena kelahiran bayi sudah meledak (baby boom), namun Badan PP dan KB Medan lebih banyak pada program-program persoalan perempuan sajan Untuk program KB, khusus pengendalian penduduk sama sekali tidak terlihat,” jelasnya.

Secara tegas, Bahrumsyah meminta pada Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi pada Kepala Badan PP dan KB Abdul Muluk untuk memasukannya dalam daftar mutasi eselon II yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menilai, jika tidak segera dilakukan, maka pengendalian penduduk yang dianggap remeh akan menjadi masalah besar stabilitas di Kota Medan ke depan.

Sementara, Kaban PP dan KB Kota Medan Abdul Muluk yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya berulang kali tidak berkenan memberikan komentar. Bahkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pun Abdul Muluk tidak bersedia membalasnya.(adl)

MEDAN- DPRD Kota Medan menilai, Pemko Medan tidak memiliki program khusus dan fokus untuk mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan di Kota Medan. Bahkan, DPRD meragukan pengendalian penduduk tidak berjalan dan berdampak pada ledakan kelahiran di Medan.

“Kalau kita lihat, pengendalian penduduk di Medan terlihat tidak signifikan. Bahkan, dari persentase keberhasilan maupun capaian kinerja sama sekali tidak pernah terlihat. Leading sektor program yang menonjol dalam pengendalian penduduk, khususnya untuk KB juga tidak ada. Kita meragukan masalah ini dapat di atasi Pemko Medan,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah kepada wartawan, Senin (31/10).

Dikatakannya, sejauh ini tidak pernah ada laporan menonjol atau laporan capaian keberhasilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Medan. Bahkan, dalam setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi B pun laporan kinerja Badan PP dan KB hanya berupa laporan pelaksanaan program seremonial dengan anggaran yang sudah dikeluarkan.

“Badan PP dan KB pun tidak punya terobosan untuk pendalian penduduk khususnya kelahiran bayi,” ujarnya.
Dari program-program itu, lanjutnya, terlihat pemimpin SKPD tersebut tidak memahami permasalahan KB. Apalagi, menurutnya, saat ini kelahiran bayi dinilai akan meledak dan telah mencapai kelahiran 7 miliar di dunia.
“Tolok ukur salah satunya, keberhasilan pengendalian penduduk di Medan. Karena kelahiran bayi sudah meledak (baby boom), namun Badan PP dan KB Medan lebih banyak pada program-program persoalan perempuan sajan Untuk program KB, khusus pengendalian penduduk sama sekali tidak terlihat,” jelasnya.

Secara tegas, Bahrumsyah meminta pada Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi pada Kepala Badan PP dan KB Abdul Muluk untuk memasukannya dalam daftar mutasi eselon II yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menilai, jika tidak segera dilakukan, maka pengendalian penduduk yang dianggap remeh akan menjadi masalah besar stabilitas di Kota Medan ke depan.

Sementara, Kaban PP dan KB Kota Medan Abdul Muluk yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya berulang kali tidak berkenan memberikan komentar. Bahkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pun Abdul Muluk tidak bersedia membalasnya.(adl)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/