26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Biaya Pembangunan Kualanamu Capai Rp5 T

Selesai 2012, Operasi 2013

MEDAN-Pemerintah RI optimistis proses pembangunan Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dapat tercapai sesuai jadwal yang ditentukan. Bandara baru dengan berkapasitas 8 juta penumpang per tahun rencananya akan menggantikan Bandara Polonia Medan tersebut, diupayakan selesai pada akhir 2012 dan dapat beroperasi di awal 2013 mendatang.

Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan usai melakukan rangkaian peninjauan ke lokasi proyek pembangunan Bandara Kualanamu dan Bandara Silangit, kemarin (30/11)

Menteri Perhubungan yang didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bhakti S Gumay dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri S Sunoko menjelaskan, kemajuan proses pembangunan infrastruktur Bandara Kualanamu gabungan antara sektor publik dan sektor privat saat ini telah mencapai 77 persen dari 78 persen yang direncanakan.

Sektor publik pengerjaanya ditangani Unit Satuan Kerja Kementerian Perhubungan, proses pembangunannya mencapai 85 persen dari 86 persen yang ditargetkan. Proses pembangunan fisik pada wilayah sektor privat dilakukan Project Implementation Unit (PIU) PT Angkasa Pura II berjalan sesuai target, mencapai 66 persen. Memang ada sedikit keterlambatan. Saat ini progress-nya sudah 20 persen. “Kita optimistis, akhir 2012, bisa shadow operation dilakukan dan 2013 bisa dipergunakan,” katanya di ruang VIP Bandara Polonia Medan, Rabu (30/11).

Diterangkan EE Mangindaan, Bandar Udara Kualanamu dibangun di atas lahan seluas 1.365 Ha itu mengacu pada kondisi Bandara Polonia yang telah “over capacity” dan tidak dapat dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan.

Diterangkan Menhub, lahan Bandar Udara Kualanamu seluas 1.365 Ha diperoleh melalui proses pembebasan oleh Angkasa Pura II yang dilaksanakan pada tahun 1995-1997.

“Lahan dimaksud telah berubah status kepemilikannya sejak diterbitkannya sertifikat atas nama PT Angkasa Pura II dengan Hak Pengelolaan No 1 pada tanggal 29 November 1999. Kendalanya, ketika para penggarap lahan tersebut menolak untuk dikeluarkan dari area proyek bandara,” tuturnya.

Ditambahkannya, meski status kepemilikan lahan tersebut telah 100 persen milik PT Angkasa Pura II, manajemen tetap mengedepankan pendekatan persuasif terhadap para penghuni liar yang masih bertahan agar mau secara sukarela meninggalkan lahan yang bukan miliknya tersebut. Dijelaskannya, Angkasa Pura II bekerjasama dengan PTPN II menyediakan uang tali asih biaya pindah kepada warga yang mau membongkar rumah yang dihuninya secara sukarela.

“Besaran uang pindah per KK beragam, didasari pada status kepegawaiannya di PTPN II. Kami tidak mau main kasar. Sosialisasi dan pendekatan persuasif selalu dikedepankan kepada penghuni yang masih bertahan. Kami berharap, warga yang bertahan mengerti bahwa Bandara Kualanamu dibangun bukan untuk kepentingan Angkasa Pura II, melainkan untuk kepentingan nasional, khususnya warga Sumatera Utara secara keseluruhan,” pungkasnya.
Disinggung mengenai jumlah dana yang dikeluarkan, EE Mangindaan mengaku, dana yang sudah dikeluarkan mencapai triliuanan rupiah. “Mencapai Rp5 trikiun dan semua sarana dan pra sarana seperti air, listrik, pertamina dan lain-lain termasuk kereta api sudah rampung pada 2012. Kereta Api sendiri sangat diperlukan sebagai akses dalam menunjang hal ini untuk mencegah kemacetan,” tambahnya.

Terkait penamaan bandara, Mangindaan menyerahkan sepenuhnya penamaan Bandara Kualanamu kepada daerah. “Kalau saya, semua diserahkan kepada daerah. Silakan aspirasi dari bawa ditampung,” bilangnya di lokasi proyek, Rabu (30/11) pukul 15. 00 WIB.

Usulan penamaan bandara ini belakangan makin sering didengungkan. “iya, silakanlah daerah setempat mengusulkan ini ke gubernur, kan ngak mungkin saya member nama nanti berbau Sulawesi,” bilangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri S Sunoko menambahkan, menyusul penyelesaian pengerjaan infrastruktur pada sektor privat yang menjadi kewenangannya, saat ini Angkasa Pura II telah menyiapkan proses lanjutan untuk pemenuhan peralatan dan perlengkapan pendukung operasional Bandara Kualanamu. “Termasuk menyusun skenario pemindahan operasional Bandara Polonia ke Kualanamu. Saat ini tim Angkasa Pura II sedang melakukannya,” ujar Tri Sunoko.

Terkait masih adanya 23 kepala keluarga eks-karyawan PT Perkebunan Nusantara II di areal lahan bandara, Tri menuturkan, Angkasa Pura II bersama seluruh pihak terkait baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya mediasi dengan melibatkan peran lembaga-lembaga negara, seperti Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia maupun Komisi Ombudsman Nasional. Upaya koordinasi dan mediasi untuk melakukan relokasi warga yang bertahan tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini. “Proses relokasi terhadap warga yang masih berdiam diri di areal bandara dilakukan dengan memaksimalisasikan pendekatan persuasif serta mengedepankan prinsip win-win solution,” ucapnya.

Menyoal Bandara Silangit, Menhub menerangkan kalau saat ini sedang diupayakan pembangunan agar dipercepat karena bandara tersebut juga menjadi salah satu akses selain jalur darat menuju kabupaten-kabupaten yang ada di Sumut.  “Darihasil pengamatan dan peninjauan Bandara Silangit juga berada pada sentral kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Ada 9 kabupaten yang ada disekitar Bandara Silangit dan mempunyai nilai plus masing-masding,” katanya.

Menurutnya, prediksinya pengguna jalur udara mengalami peningkatan dan semakin banyak. Oleh karena itu, sambungnya, Bandara Silangit akan menjadi salah satu transportasi ke depannya. “Silangit saat ini akan diupayakan pelabaran dan sedang dalam proses pembangunan. Terminal B Bandara Silangit juga sedang dalam pelebaran dengan tujuan agar pesawat jenis Boeing bisa mendarat,” tambahnya.

Lebih lanjut, EE Mangindaan menerangkan, Bandara Silangit mengalami perubahan dalam pelabaran. “Panjangnya 2250 mengalami penambahan 150, lebarnya juga mengalami penambahan 45 agar semua pesawat bisa masuk. Dana yang dikeluarkan juga akan banyak dalam pembangunan Bandara Silangit ini,” tuturnya.

Disebutkannya, hal ini dilakukan karena peluang ekonomi akan berkembang dengan cepat di Sumut jika Bandara Silangit juga diperbaiki dengan cepat. “Kita sedang koordinasi dengan semua pihak saat ini,” pungkasnya.(jon/btr)

Selesai 2012, Operasi 2013

MEDAN-Pemerintah RI optimistis proses pembangunan Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dapat tercapai sesuai jadwal yang ditentukan. Bandara baru dengan berkapasitas 8 juta penumpang per tahun rencananya akan menggantikan Bandara Polonia Medan tersebut, diupayakan selesai pada akhir 2012 dan dapat beroperasi di awal 2013 mendatang.

Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan usai melakukan rangkaian peninjauan ke lokasi proyek pembangunan Bandara Kualanamu dan Bandara Silangit, kemarin (30/11)

Menteri Perhubungan yang didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bhakti S Gumay dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri S Sunoko menjelaskan, kemajuan proses pembangunan infrastruktur Bandara Kualanamu gabungan antara sektor publik dan sektor privat saat ini telah mencapai 77 persen dari 78 persen yang direncanakan.

Sektor publik pengerjaanya ditangani Unit Satuan Kerja Kementerian Perhubungan, proses pembangunannya mencapai 85 persen dari 86 persen yang ditargetkan. Proses pembangunan fisik pada wilayah sektor privat dilakukan Project Implementation Unit (PIU) PT Angkasa Pura II berjalan sesuai target, mencapai 66 persen. Memang ada sedikit keterlambatan. Saat ini progress-nya sudah 20 persen. “Kita optimistis, akhir 2012, bisa shadow operation dilakukan dan 2013 bisa dipergunakan,” katanya di ruang VIP Bandara Polonia Medan, Rabu (30/11).

Diterangkan EE Mangindaan, Bandar Udara Kualanamu dibangun di atas lahan seluas 1.365 Ha itu mengacu pada kondisi Bandara Polonia yang telah “over capacity” dan tidak dapat dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan.

Diterangkan Menhub, lahan Bandar Udara Kualanamu seluas 1.365 Ha diperoleh melalui proses pembebasan oleh Angkasa Pura II yang dilaksanakan pada tahun 1995-1997.

“Lahan dimaksud telah berubah status kepemilikannya sejak diterbitkannya sertifikat atas nama PT Angkasa Pura II dengan Hak Pengelolaan No 1 pada tanggal 29 November 1999. Kendalanya, ketika para penggarap lahan tersebut menolak untuk dikeluarkan dari area proyek bandara,” tuturnya.

Ditambahkannya, meski status kepemilikan lahan tersebut telah 100 persen milik PT Angkasa Pura II, manajemen tetap mengedepankan pendekatan persuasif terhadap para penghuni liar yang masih bertahan agar mau secara sukarela meninggalkan lahan yang bukan miliknya tersebut. Dijelaskannya, Angkasa Pura II bekerjasama dengan PTPN II menyediakan uang tali asih biaya pindah kepada warga yang mau membongkar rumah yang dihuninya secara sukarela.

“Besaran uang pindah per KK beragam, didasari pada status kepegawaiannya di PTPN II. Kami tidak mau main kasar. Sosialisasi dan pendekatan persuasif selalu dikedepankan kepada penghuni yang masih bertahan. Kami berharap, warga yang bertahan mengerti bahwa Bandara Kualanamu dibangun bukan untuk kepentingan Angkasa Pura II, melainkan untuk kepentingan nasional, khususnya warga Sumatera Utara secara keseluruhan,” pungkasnya.
Disinggung mengenai jumlah dana yang dikeluarkan, EE Mangindaan mengaku, dana yang sudah dikeluarkan mencapai triliuanan rupiah. “Mencapai Rp5 trikiun dan semua sarana dan pra sarana seperti air, listrik, pertamina dan lain-lain termasuk kereta api sudah rampung pada 2012. Kereta Api sendiri sangat diperlukan sebagai akses dalam menunjang hal ini untuk mencegah kemacetan,” tambahnya.

Terkait penamaan bandara, Mangindaan menyerahkan sepenuhnya penamaan Bandara Kualanamu kepada daerah. “Kalau saya, semua diserahkan kepada daerah. Silakan aspirasi dari bawa ditampung,” bilangnya di lokasi proyek, Rabu (30/11) pukul 15. 00 WIB.

Usulan penamaan bandara ini belakangan makin sering didengungkan. “iya, silakanlah daerah setempat mengusulkan ini ke gubernur, kan ngak mungkin saya member nama nanti berbau Sulawesi,” bilangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri S Sunoko menambahkan, menyusul penyelesaian pengerjaan infrastruktur pada sektor privat yang menjadi kewenangannya, saat ini Angkasa Pura II telah menyiapkan proses lanjutan untuk pemenuhan peralatan dan perlengkapan pendukung operasional Bandara Kualanamu. “Termasuk menyusun skenario pemindahan operasional Bandara Polonia ke Kualanamu. Saat ini tim Angkasa Pura II sedang melakukannya,” ujar Tri Sunoko.

Terkait masih adanya 23 kepala keluarga eks-karyawan PT Perkebunan Nusantara II di areal lahan bandara, Tri menuturkan, Angkasa Pura II bersama seluruh pihak terkait baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya mediasi dengan melibatkan peran lembaga-lembaga negara, seperti Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia maupun Komisi Ombudsman Nasional. Upaya koordinasi dan mediasi untuk melakukan relokasi warga yang bertahan tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini. “Proses relokasi terhadap warga yang masih berdiam diri di areal bandara dilakukan dengan memaksimalisasikan pendekatan persuasif serta mengedepankan prinsip win-win solution,” ucapnya.

Menyoal Bandara Silangit, Menhub menerangkan kalau saat ini sedang diupayakan pembangunan agar dipercepat karena bandara tersebut juga menjadi salah satu akses selain jalur darat menuju kabupaten-kabupaten yang ada di Sumut.  “Darihasil pengamatan dan peninjauan Bandara Silangit juga berada pada sentral kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Ada 9 kabupaten yang ada disekitar Bandara Silangit dan mempunyai nilai plus masing-masding,” katanya.

Menurutnya, prediksinya pengguna jalur udara mengalami peningkatan dan semakin banyak. Oleh karena itu, sambungnya, Bandara Silangit akan menjadi salah satu transportasi ke depannya. “Silangit saat ini akan diupayakan pelabaran dan sedang dalam proses pembangunan. Terminal B Bandara Silangit juga sedang dalam pelebaran dengan tujuan agar pesawat jenis Boeing bisa mendarat,” tambahnya.

Lebih lanjut, EE Mangindaan menerangkan, Bandara Silangit mengalami perubahan dalam pelabaran. “Panjangnya 2250 mengalami penambahan 150, lebarnya juga mengalami penambahan 45 agar semua pesawat bisa masuk. Dana yang dikeluarkan juga akan banyak dalam pembangunan Bandara Silangit ini,” tuturnya.

Disebutkannya, hal ini dilakukan karena peluang ekonomi akan berkembang dengan cepat di Sumut jika Bandara Silangit juga diperbaiki dengan cepat. “Kita sedang koordinasi dengan semua pihak saat ini,” pungkasnya.(jon/btr)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/