MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melakukan evaluasi realisasi anggaran belanja dan pembiayaan APBD Sumut tahun 2022. Tercatat terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serapan anggaran tergolong rendah hingga 31 Desember 2022. Serapan anggaran 10 OPD itu sekitar 50 hingga 80 persen ke atas.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah usai memimpin rapat internal seluruh OPD dijajaran Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Senin (2/1) pagi.
“Ini tadi saya suruh bahas evaluasi kembali, ada 10 OPD yang masih terlalu rendah,” sebut Gubernur Edy yang juga didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Arief S Trinugroho.
Ke-10 OPD yang tergolong rendah serapan anggarannya, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (56,22 persen), Dinas Perhubungan (64,74 persen), Dinas Pemuda dan Olahraga (70,89 persen), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (72,62 persen) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (76,22 persen), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (79,05 persen).
Kemudian, Rumah Sakit Umum Haji Daerah (79,33 persen), Inspektorat Daerah Provinsi (82,79 persen), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (83,28 persen) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof Muhammad Ildrem (84,29 persen).
Lanjut, Gubernur Edy mengungkapkan bahwa serapan anggaran hingga akhir tahun 2022 sebesar 90,56 persen. Sehingga tahun 2023, serapan anggaran harus dimaksimalkan untuk pembangunan di Sumut.
“Serapan anggaran hingga akhir 2022 sebesar 90,56 persen. Ada OPD yang capaiannya rendah,” jelas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Disinggung apa menjadi penyebabnya 10 OPD di Pemprov Sumut, serapan anggaran rendah. Gubernur Edy sudah menginstruksikan Sekda Sumut, untuk melakukan pengecekan dan evaluasi.
“Ini tadi yang saya suruh dibahas evalusi kembali. Ada 10 OPD yang masih terlalu rendah serapan anggaran. Untuk kendalananya, ini sedang saya suruh cek,” jelas mantan Pangkostrad itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Arief S Trinugroho mengungkapkan untuk laporan serapan anggaran tahun 2022, belum final. Sehingga masih dilakukan evakuasi dan pengecekan terhadap 10 OPD itu. Bisa jadi akan meningkat serapan anggaran itu.
“Tadi ada beberapa yang masuk di SIMDA dengan yang catatan di OPD agak berlainan, jauh lebih tinggi lagi nanti kita,” kata Arief.
Atas hal itu, Arief menjelaskan bahwa dalam tiga hari ini, akan disinkronkan realisasi anggaran OPD Pemprov Sumut. Tapi, menurutnya, serapan anggaran seluruh OPD di jajaran Pemprov Sumut keseluruhan cukup tinggi, di atas 90 persen.
“Inilah sekitar tiga hari ini kita perbaiki dulu. Tadi rata-rata di atas 90 persen semua,” jelas Arief.
Arief mengatakan, untuk mempercepat serapan anggaran di tahun 2023 ini, Pemprov Sumut mendorong masing-masing OPD untuk melakukan lelang dini. Karena, lelang dini sudah dilakukan sejak akhir Desember 2022, pekan lalu.
“Minggu lalu sudah mulai lelangnya, dan diharapkan akhir Januari sudah mulai pekerjaannya,” ungkap Arief.(gus/han)
