Bila Tak Ditanggapi, akan Lapor ke Jokowi
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan petani tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Dipenogoro, Kota Medan, Selasa (1/3) siang. Mereka mengeluhkan pupuk subsidi yang mahal Bila Gubsu Edy Rahmayadi tidak mendengar aspirasi mereka dalam 20 hari, para pendemo akan melaporkan nasib mereka ke Presiden Jokowi.
Massa merupakan para petani asal Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini, akibat pupuk yang tidak terjangkau lagi berdampak dengan gagal panen dan merugi. “Kami minta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bisa menyelesaikan permasalahan kami atas pupuk yang mahal ini. Jangan sampai gagal panen ini, anak-anak juga jadi gagal untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Karena, tidak ada biaya untuk sekolah,” kata Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak dalam orasi demonya menggunakan alat pengeras suara.
Lipen mengancam bila tidak mendapatkan respon dari orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara itu. Mereka akan menggelar unjuk rasa ke Istana Negara. “20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut, kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai pak Jokowi,” seru Lipen.
Lipen menjelaskan, untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp112.500/zak dan pupuk Phonska Rp115.000/zak. Tapi, dijual kepada penyalur ke petani kedua pupuk itu dengan harga Rp140 ribu hingga Rp200 ribu/zak.”Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi,” kata Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai. “Ayam saja dikasih makan bibit jagung ini, mati. Cemana kami menanamnya, kacang kedelai ini. Kualitas rendah diberikan oleh Dinas Pertanian. Pemerintah hanya membodohi masyarakatnya saja. Kalau tidak diterima, tidak akan diberikan bantuan selanjutnya. Kami serba salah jadi,” katanya.
Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal, massa unjuk rasa didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. “Kami ke sini, karena kami ke Pemko Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh,” ucap Lipen.
Massa juga meminta kepada pihak kepolisian, terutama Polda Sumut untuk menangkap mafia tanah merebut tanah petani dengan segala cara dilakukan. Karena, massa pengunjuk rasa mengaku juta mendapatkan ancaman dan teror dari mafia tanah itu. “Kenapa dia (mafia tanah) tidak ditangkap, apa Polres Pematangsiantar takut sama dia atau ada yang lain,” teriak pendemo.
Dari pantauan Sumut Pos, setelah satu jam menggelar unjuk rasa itu, para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut, S.Samosir. Ia mengatakan apa menjadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut. “Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi,” jelas S.Samosir.
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.(gus/ila)
