Diketahui, dalam pelaksanaan proyek KPBU ini selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berkolaborasi dengan beberapa kementrian terkait antaranya Kementrian PPN/Bappenas selaku dalam tahap perencanaan.
Lingkup kerjasama KPBU Transportasi yang ditawarkan yakni kerjasama pembangunan, pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan sistem dan penerimaan tiket oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk prasarana LRT dan BRT serta untuk sarana LRT.
“Sedangkan untuk sarana BRT nantinya, akan dikerjasamakan lagi ke pihak operator bus. Sementara untuk pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) dikelola Pemko Medan dengan BUP dan BUMN/BUMD/swasta,” imbuhnya.
Kepala Dishub Kota Medan Renward Parapat mengatakan, pihaknya sudah merintis BRT dan LRT ini sejak dua tahun lalu bersama Bappeda. Dan dua angkutan massal ini banyak diminati investor besar di Jakarta.
“Sebelumnya kami juga telah mendapat penjelasan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan agar rencana pengadaan angkutan massal ini terus berproses. Harapan kita, transportasi massal ini bisa diwujudkan untuk mengatasi kemacetan,” harapnya.
Mengenai biaya, diperkirakan mencapai Rp6-7 triliun. Untuk BRT membutuhkan biaya sekitar Rp600 sampai Rp700 miliar. Belum lagi pembangunan jalan layang tol, adanya elevated rail way. Sehingga tak membutuhkan lagi yang namanya operator.
“LRT dimulai dari Terminal Terpadu Amplas sampai Terminal Pinang Baris. Lintasannya juga akan melewati inti kota. Sedangkan BRT mulai dari Jalan Willem Iskandar sampai Jamin Ginting. Namun demikian, rutenya nanti akan terus dievaluasi,” pungkasnya. (ris/ila)
Diketahui, dalam pelaksanaan proyek KPBU ini selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berkolaborasi dengan beberapa kementrian terkait antaranya Kementrian PPN/Bappenas selaku dalam tahap perencanaan.
Lingkup kerjasama KPBU Transportasi yang ditawarkan yakni kerjasama pembangunan, pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan sistem dan penerimaan tiket oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk prasarana LRT dan BRT serta untuk sarana LRT.
“Sedangkan untuk sarana BRT nantinya, akan dikerjasamakan lagi ke pihak operator bus. Sementara untuk pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) dikelola Pemko Medan dengan BUP dan BUMN/BUMD/swasta,” imbuhnya.
Kepala Dishub Kota Medan Renward Parapat mengatakan, pihaknya sudah merintis BRT dan LRT ini sejak dua tahun lalu bersama Bappeda. Dan dua angkutan massal ini banyak diminati investor besar di Jakarta.
“Sebelumnya kami juga telah mendapat penjelasan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan agar rencana pengadaan angkutan massal ini terus berproses. Harapan kita, transportasi massal ini bisa diwujudkan untuk mengatasi kemacetan,” harapnya.
Mengenai biaya, diperkirakan mencapai Rp6-7 triliun. Untuk BRT membutuhkan biaya sekitar Rp600 sampai Rp700 miliar. Belum lagi pembangunan jalan layang tol, adanya elevated rail way. Sehingga tak membutuhkan lagi yang namanya operator.
“LRT dimulai dari Terminal Terpadu Amplas sampai Terminal Pinang Baris. Lintasannya juga akan melewati inti kota. Sedangkan BRT mulai dari Jalan Willem Iskandar sampai Jamin Ginting. Namun demikian, rutenya nanti akan terus dievaluasi,” pungkasnya. (ris/ila)
