MEDAN, SUMUTPOS.CO – Potensi masyarakat untuk tidak memberikan hak suaranya pada Pemilu serentak 2019 nanti, diperkirakan masih besar. Kondisi ini diperkirakan karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Karenanya, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya akan menjadikan ini menjadi peluang untuk mendulang suara.
Dalam menekan jumlah masyarakat yang tidak memberikan suara pada Pemilu atau sering disebut dengan istilah Golput atau golongan putih, bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata. Partai politik dan calon legislatif sebagai peserta Pemilu 2019, juga harus ikut ambil bagian dalam menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Karena, jika informasi cara mencoblos tidak sampai hingga tingkat terbawah, akan semakin melebarkan angka golput.
“Kalau disebut rugi, ya tentu kami rugi kalau masyarakat golput. Bukan cuma kami, semua partai juga akan rugi. Saat ini masyarakat cenderung memilih parpol yang mendukung calon presiden yang akan dia pilih. Sedangkan partai kami, Partai Garuda bukanlah partai yang mendukung salah satu calon presiden itu. Sedangkan untuk pemilu kali ini kontestasinya adalah Pilpres, jelas kami tidak diuntungkan karena hal itu di samping partai kami juga adalah partai baru yang tentu kurang dikenal,” kata Ketua DPD Partai Garuda Sumut, Irwansyah kepada Sumut Pos, Senin (1/4).
Namun, kata Irwansyah, partainya optimis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini, agar tidak golput dan memberikan suaranya kepada partainya. “Cara meningkatkannya ya dengan terus bersosialisasi secara ‘door to door’, terus perkenalkan diri kita beserta visi dan misi yang pro rakyat. Selain itu, kita juga harus menyampaikan bahwa kalau mereka tidak mau menggunakan hak suaranya dengan memilih orang-orang baik, maka besar kemungkinan orang-orang yang tidak baiklah yang akan menjadi wakil mereka,” tuturnya.
Senada dengan Partai Garuda, PSI pun menilai, masyarakat golput menjadi segmen yang potensial bagi mereka. ketua DPD PSI, Fuad Ginting menilai, kalau banyak masyarakat yang golput, tentu itu tidak baik. Bangsa ini rugi, sudah keluar biaya banyak untuk menyelenggarakan Pemilu tapi tidak dipergunakan. “Tapi sekarang mari kita lihat dari sisi lain. Dengan masih adanya potensi masyarakat yang golput, itu artinya kita masih punya tugas untuk menjadikan mereka turut berpartisipasi dalam hal ini. Dan momen itu juga akan kita jadikan sebagai langkah baik untuk menjadikan mereka sebagai pemilih partai kita. Kami akan terus bersosialisasi untuk itu disaat pemilu yang sudah sangat dekat ini,” jelas Fuad Ginting kepada Sumut Pos.
Setali tiga uang, Partai Berkarya juga akan bekerja ekstra keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu kali ini, sekaligus bisa meraih suara dari segmen ini. “Ada yang bilang Golput itu adalah pilihan. Itu jelas pandangan yang salah. Yang benar itu ya harus memilih,” kata Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait.
Kalau satu masyarakat golput, lanjutnya, maka dia tidak turut dalam mengubah nasib bangsa dan secara tidak langsung dia sedang menggantungkan nasib bangsa ini dengan masyarakat lain yang memilih. Padahal dia sendiri punya hak untuk mengubah nasib bangsa. “Itulah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat dengan sosialisasi secara ‘door to door’. Karena jujur saja, kalau bicara soal rugi, bukan hanya partai Berkarya, semua partai politik pasti akan merasakan kerugian yang sama kalau masyarakat memilih Golput,” tutupnya.
Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut, Djumiran Abdi juga mengatakan, partainya akan berusaha menekan angka golput. Hingga kini, pihaknya melalui seluruh caleg sedang gencar melakukan sosialisasi, terutama tentang tata cara pencoblosan surat suara. “Supaya masyarakat tahu memilih. Rata-rata caleg PDI Perjuangan membuat contoh surat suara. Lalu disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka paham,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (1/4).
PDI Perjuangan sependapat dengan asumsi banyak pihak, salah satu faktor terjadi golput lantaran rendahnya sosialisasi tentang cara pencoblosan. “Potensi golput akan besar jika kita tidak rajin untuk turun secara door to door. Jadi memang dalam waktu yang singkat ini, kami jalan terus melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan, termasuk mengajak untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April nanti,” katanya.
Tak hanya potensi golput, bilamana masyarakat menggunakan hak pilih namun karena minimnya pemahaman tata cara pencoblosan, bisa saja salah dalam menentukan pilihan. “Iya, jadinya bisa keliru dan berpotensi salah pilih. Makanya kami pun proaktif akan potensi ini,” ujarnya sembari mengakui bahwa kinerja penyelenggara pemilu tentang hal ini, sudah cukup maksimal. “KPU dan Bawaslu kami rasa sudah maksimal memberi sosialisasi mengenai ini. Namun tentu belum menjangkau sampai kalangan bawah, makanya perlu kita bantu kerja mereka menyampaikan ke masyarakat,” pungkasnya.
Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso juga berpandangan serupa. Menurutnya, KPU sudah optimal hingga sekarang menyosialisasikan semua tahapan pemilu terutama tata cara pencoblosan surat suara. “Masalah ini sebenarnya menjadi tugas setiap aktivis demokrasi, baik formal ataupun informal. Inikan penting untuk kecerdasan politik rakyat hingga ketingkat akar rumput. Dan kami melihat, kinerja KPU di semua tingkatan sudah cukup baik dalam hal ini,” katanya.
Diakui dia, problem demokrasi di Indonesia angka golput semakin membesar. Itu menunjukkan seluruh stakeholder termasuk elemen masyarakat tidak melakukan peningkatan dari sisi kuantitatif jumlah pemilih. “Sekali lagi kita belum bicara kualitatif demokrasi, sebab aspek kualitatifnya saja masih bermasalah. Oleh karena itu pendidikan politik adalah keharusan bagi setiap pegiat demokrasi, baik formal ataupun informal,” ujarnya.
Gerindra sendiri, imbuh Sugiat, sudah ikut melalui seluruh caleg menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat, bahkan kegiatan itu dilakukan secara door to door. “Sebagai parpol kami punya kepentingan agar pemilih datang ke TPS. Kami sudah solidkan infrastruktur sampai ketingkat anak ranting, door to door menyampaikan kepada warga dan pemilih untuk datang ke TPS pada 17 April nanti. Termasuk juga bagaimana cara pencoblosan selalu disosialisasikan semua caleg kami,” katanya.
Ia menambahkan, dalam hal sosialisasi tata cara pencoblosan ini, tidak semata menjadi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu saja. Melainkan parpol dan caleg sebagai peserta pemilu turut andil membantu pekerjaan KPU dan Bawaslu. “Termasuk juga media massa harus gencar menyosialisasikan hal ini, sehingga publik mendapat pemahaman dan dengan kesadarannya mau menggunakan hak pilih. Dan KPU menurut kami sudah bekerja maksimal sejauh ini,” katanya.
Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumut, Iskandar mengatakan pihaknya sudah sangat siap menghadapi Pemilu 2019 dimana salah satunya ikut berkontribusi dalam menyosialisasikan tahapan pemilihan kepada masyarakat. “Untuk cara pencoblosan surat suara misalnya, selain caleg, struktural pengurus DPW NasDem Sumut juga ikut menyosialisasikannya,” katanya.
Menurut dia, pihak penyelenggara pemilu pasti sudah bekerja ekstra menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Untuk itu sebagai unsur dari Pemilu, pihaknya sudah ikut andil dalam hal menyampaikan tahapan dimaksud kepada masyarakat. “Apalagi yang kita tahu, dengan banyaknya surat suara yang akan dihitung pada hari pencoblosan nanti, tentu kerja dari perangkat KPU menjadi lebih ekstra. Salah satu hal untuk mendukung kerja mereka, kami pun sudah siapkan saksi di semua TPS,” katanya. (mag-1/prn)
