30 C
Medan
Tuesday, May 7, 2024

Perusahaan Tidak Kooperatif Berikan Data ke BPS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut tengah melakukan survey untuk melihat perkembangan industri di Sumut. Sayang, upaya BPS mendapatkan data mengalami kendala. Sejumlah perusahaan yang tidak koperatif memberikan data perusahaannya.

Kepala Bidang (Kabid) Statistik Produksi BPS Provinsi Sumut, Dwi Prawoto mengatakan, dari total keseluruhan jumlah perusahaan atau industri di Sumut, terdapat 15 persen yang tidak koperatif. Hal ini, dinilai membuat kinerja BPS mengalami kesulitan untuk memperoleh data yang diinginkan.

“Persentase tidak terlalu (banyak) lah. Tapi, kita menunggu jadi waktunya lama. Dari survey kita lakukan dari Januari hingga Desember, baru masuk 85 persen. Setelah itu, kita tangih lagi, baru sampai 95 persen,” kata Dwi, Minggu (1/12).

Dwi mengungkapkan, banyak alasan disampaikan perusahan tidak koperatif tersebut, seperti ada perusahaan belum Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS), ada manajemen lagi di luar kantor dan alasan-alasan lainnya. Namun, petugas BPS terus mengejar hingga data diperlukan diberikan. “Yang kita minta data umum, ada perusahaan yang merasakan rahasia,” ungkap Dwi.

Hal yang sama juga dialami BPS Sumut, untuk melakukan pencarian data terhadap perusahaan jasa kontruksi di Sumut. Dwi mengatakan, alamat perusahaan jasa kontruksi banyak ditemukan rumah penduduk dan tidak ada keterangan plang perusahaan tersebut. “Saya tidak tahu menggunakan cara apa, alternatif. Kita bagikan kepada petugas, setelah dicari alamat kantornya. Rupanya rumah alamat dimaksud,” tutur Dwi.

Dwi menjelaskan, perusahaan kontruksi bangunan itu, berstatus Commanditaire Vennootschap (CV), yang susah dilakukan pengambilan data. “Kalau jasa kontruksi punya BUMN pasti memiliki kantor. Ini CV bisa satu orang memiliki 2 hingga 3 perusahaan,” sebutnya. (gus)

Dwi menambahkan, data yang diperlukan dari jasa kontruksi ini, untuk melihat perkembangan pembangunan di Sumut seca?ra statistiknya. Ia mengatakan baru bisa diambil datanya sekitar 60 persen dari total keseluruhan perusahaan jasa kontruksi di daerah ini. “Kita melihat perusahaan jasa kontruksi dari tendernya. Jadinya, kita bisa melihat pertumbuhannya. Kita mau lihat fakta pertumbuhan pembangunan,” tandasnya. (gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut tengah melakukan survey untuk melihat perkembangan industri di Sumut. Sayang, upaya BPS mendapatkan data mengalami kendala. Sejumlah perusahaan yang tidak koperatif memberikan data perusahaannya.

Kepala Bidang (Kabid) Statistik Produksi BPS Provinsi Sumut, Dwi Prawoto mengatakan, dari total keseluruhan jumlah perusahaan atau industri di Sumut, terdapat 15 persen yang tidak koperatif. Hal ini, dinilai membuat kinerja BPS mengalami kesulitan untuk memperoleh data yang diinginkan.

“Persentase tidak terlalu (banyak) lah. Tapi, kita menunggu jadi waktunya lama. Dari survey kita lakukan dari Januari hingga Desember, baru masuk 85 persen. Setelah itu, kita tangih lagi, baru sampai 95 persen,” kata Dwi, Minggu (1/12).

Dwi mengungkapkan, banyak alasan disampaikan perusahan tidak koperatif tersebut, seperti ada perusahaan belum Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS), ada manajemen lagi di luar kantor dan alasan-alasan lainnya. Namun, petugas BPS terus mengejar hingga data diperlukan diberikan. “Yang kita minta data umum, ada perusahaan yang merasakan rahasia,” ungkap Dwi.

Hal yang sama juga dialami BPS Sumut, untuk melakukan pencarian data terhadap perusahaan jasa kontruksi di Sumut. Dwi mengatakan, alamat perusahaan jasa kontruksi banyak ditemukan rumah penduduk dan tidak ada keterangan plang perusahaan tersebut. “Saya tidak tahu menggunakan cara apa, alternatif. Kita bagikan kepada petugas, setelah dicari alamat kantornya. Rupanya rumah alamat dimaksud,” tutur Dwi.

Dwi menjelaskan, perusahaan kontruksi bangunan itu, berstatus Commanditaire Vennootschap (CV), yang susah dilakukan pengambilan data. “Kalau jasa kontruksi punya BUMN pasti memiliki kantor. Ini CV bisa satu orang memiliki 2 hingga 3 perusahaan,” sebutnya. (gus)

Dwi menambahkan, data yang diperlukan dari jasa kontruksi ini, untuk melihat perkembangan pembangunan di Sumut seca?ra statistiknya. Ia mengatakan baru bisa diambil datanya sekitar 60 persen dari total keseluruhan perusahaan jasa kontruksi di daerah ini. “Kita melihat perusahaan jasa kontruksi dari tendernya. Jadinya, kita bisa melihat pertumbuhannya. Kita mau lihat fakta pertumbuhan pembangunan,” tandasnya. (gus)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/