28.9 C
Medan
Saturday, May 25, 2024

Mahasiswa Papua Tuntut Copot Prof Henuk sebagai Guru Besar karena Dinilai Rasisme

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan dr Mansyur Medan, Selasa (2/2). Mereka menuntut agar ungkapan rasisme yang dilontarkan Guru Besar USU, Prof Yusuf Leonard Henuk, segera dihentikan. Sekaligus meminta agar Guru Besar Fakultas Pertanian USU tersebut, dicopot sebagai guru besar.

AKSI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahawiswa Papua saat gelar demonstrasi di depan Gedung Biro Rektor USU, Selasa (2/2).

Dalam orasinya, ada 4 tuntutan yang disampaikan Ikatan Mahasiswa Papua dalam melawan rasisme, yakni pencopotan jabatan Prof Henuk sebagai Guru Besar USU. Kedua, mereka meminta pihak kepolisian untuk menangkap dan memproses pelaku, sesuai dengan hukum berlaku.

“Yang ketiga, tolong hentikan rasisme terhadap orang Papua. Keempat, bila tidak direalisasikan, kami akan turun lagi dengan jumlah lebih besar. Kami mahasiswa Papua melawan rasisme, karena rasisme musuh bersama. Rasisme tidak boleh dipelihara di USU maupun Indonesia,” ungkap Koordinator Aksi, Yance Emany.

Dalam cuitannya di Twitter, menurut Yance, Prof Henuk menyampaikan rasisme dengan menyebut semua orang Papua bodoh, disertai gambar monyet.

“Di Twitter dibilangnya (Prof Henuk) orang-orang Papua bodoh dan monyet,” tuturnya lagi.

Yance juga menegaskan, pihaknya menuntut keras, agar rasisme terhadap orang Papua dihentikan, dan jangan lagi ada rasisme.

“Kami mahasiswa berharap agar pelaku-pelaku rasisme segera diproses hukum,” harapnya.

Aksi Ikatan Mahasiswa Papua yang melawan rasisme ini, pun direspon langsung Rektor USU, Muryanto Amin. Dia mengatakan, akan mempelajari tuntutan pendemo sesuai dengan wewenngan yang dimiliki USU.

“Saya baru (menjabat Rektor USU) ini. Kami akan pelajari dulu dokumen-dokumen pendukung bagian dari tuntutan mahasiswa Papua ini. Selanjutnya, tentu kami tidak punya wewenang soal hukum. Pastinya kami akan pelajari dan mengambil keputusan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Dia juga mengaku, baru tahu Prof Henuk merupakan guru besar pindahan dari Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2016 lalu.

“Pindah pas sudah guru besar,” beber Muryanto.

Muryanto mengatakan, bila ada pelanggaran yang dilakukan Prof Henuk, pasti ada sanksi etika yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun, harus dibuktikan dengan peraturan yang ada di USU.

“Kita lihat nanti, ada hal-hal yang melenggar etika atau tidak. Karena, subsantasi itu berkaitan dengan Undang-Undang juga. Kami melihat etik, kalau polisi melihat dari UU ITE. Kami porsi universitas,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Prof Henuk akan menjalani pernikahan hari ini, Rabu, 3 Febuari 2021. Karena itu, pihak baru akan meminta klarifikasi terkait cuitannya di Twitter terhadap Natalius Pigai, usai perniakahan tersebut.

“Kami akan berbicara dengan beliau (Prof Henuk). Kabarnya besok (hari ini, red) dia mau menikah lagi. Ya jadi kita biarkanlah dulu beliau menyelesaikan kewajibannya. Baru nanti dibicarakan,” kata Muryanto.

Menurut Muryanto, Prof Henuk akan melangsungkan pernikahan di Jakarta. Dia menjelaskan, akan lebih dulu memberikan informasi klarifikasi, sebelum Guru Besar Fakultas Pertanian USU itu, berangkat ke Jakarta.

“Hari ini (kemarin, red) kami akan bicarakan (jadwal klarifikasinya) dengan Prof Henuk, sebelum dia berangkat ke Jakarta,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, akan mempelajari tuntutan pendemo sesuai dengan wewenang yang dimiliki USU, untuk menyikapi perbuatan diduga rasisme yang dilakukan Prof Henuk. Dia menegaskan, akan menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

“USU akan memberikan porsi sesuai kewenangannya. Dari tuntutan anak-anak kami ini, kami lihat kewenangan apa yang jadi bagian dari USU. Karena kami tidak bisa juga sembarangan, karena USU punya aturan, tidak bisa melampaui batas kewenangan yang dimiliki,” jelas Muryanto.

Muryanto mengungkapkan, dia menunjuk Wakil Rektor 5 USU, Luhut Sihombing, sebagai pimpinan USU yang akan melakukan klarifikasi dan menyampaikan informasi perkembangan hal tersebut.

“Karena beliau pernah ke Papua. Pak Luhut akan menjadi perwakilan dari pimpinan universitas, berbicara dengan perwakilan dari teman-teman mahasiswa Papua,” pungkasnya. (gus/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan dr Mansyur Medan, Selasa (2/2). Mereka menuntut agar ungkapan rasisme yang dilontarkan Guru Besar USU, Prof Yusuf Leonard Henuk, segera dihentikan. Sekaligus meminta agar Guru Besar Fakultas Pertanian USU tersebut, dicopot sebagai guru besar.

AKSI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahawiswa Papua saat gelar demonstrasi di depan Gedung Biro Rektor USU, Selasa (2/2).

Dalam orasinya, ada 4 tuntutan yang disampaikan Ikatan Mahasiswa Papua dalam melawan rasisme, yakni pencopotan jabatan Prof Henuk sebagai Guru Besar USU. Kedua, mereka meminta pihak kepolisian untuk menangkap dan memproses pelaku, sesuai dengan hukum berlaku.

“Yang ketiga, tolong hentikan rasisme terhadap orang Papua. Keempat, bila tidak direalisasikan, kami akan turun lagi dengan jumlah lebih besar. Kami mahasiswa Papua melawan rasisme, karena rasisme musuh bersama. Rasisme tidak boleh dipelihara di USU maupun Indonesia,” ungkap Koordinator Aksi, Yance Emany.

Dalam cuitannya di Twitter, menurut Yance, Prof Henuk menyampaikan rasisme dengan menyebut semua orang Papua bodoh, disertai gambar monyet.

“Di Twitter dibilangnya (Prof Henuk) orang-orang Papua bodoh dan monyet,” tuturnya lagi.

Yance juga menegaskan, pihaknya menuntut keras, agar rasisme terhadap orang Papua dihentikan, dan jangan lagi ada rasisme.

“Kami mahasiswa berharap agar pelaku-pelaku rasisme segera diproses hukum,” harapnya.

Aksi Ikatan Mahasiswa Papua yang melawan rasisme ini, pun direspon langsung Rektor USU, Muryanto Amin. Dia mengatakan, akan mempelajari tuntutan pendemo sesuai dengan wewenngan yang dimiliki USU.

“Saya baru (menjabat Rektor USU) ini. Kami akan pelajari dulu dokumen-dokumen pendukung bagian dari tuntutan mahasiswa Papua ini. Selanjutnya, tentu kami tidak punya wewenang soal hukum. Pastinya kami akan pelajari dan mengambil keputusan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Dia juga mengaku, baru tahu Prof Henuk merupakan guru besar pindahan dari Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2016 lalu.

“Pindah pas sudah guru besar,” beber Muryanto.

Muryanto mengatakan, bila ada pelanggaran yang dilakukan Prof Henuk, pasti ada sanksi etika yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun, harus dibuktikan dengan peraturan yang ada di USU.

“Kita lihat nanti, ada hal-hal yang melenggar etika atau tidak. Karena, subsantasi itu berkaitan dengan Undang-Undang juga. Kami melihat etik, kalau polisi melihat dari UU ITE. Kami porsi universitas,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Prof Henuk akan menjalani pernikahan hari ini, Rabu, 3 Febuari 2021. Karena itu, pihak baru akan meminta klarifikasi terkait cuitannya di Twitter terhadap Natalius Pigai, usai perniakahan tersebut.

“Kami akan berbicara dengan beliau (Prof Henuk). Kabarnya besok (hari ini, red) dia mau menikah lagi. Ya jadi kita biarkanlah dulu beliau menyelesaikan kewajibannya. Baru nanti dibicarakan,” kata Muryanto.

Menurut Muryanto, Prof Henuk akan melangsungkan pernikahan di Jakarta. Dia menjelaskan, akan lebih dulu memberikan informasi klarifikasi, sebelum Guru Besar Fakultas Pertanian USU itu, berangkat ke Jakarta.

“Hari ini (kemarin, red) kami akan bicarakan (jadwal klarifikasinya) dengan Prof Henuk, sebelum dia berangkat ke Jakarta,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, akan mempelajari tuntutan pendemo sesuai dengan wewenang yang dimiliki USU, untuk menyikapi perbuatan diduga rasisme yang dilakukan Prof Henuk. Dia menegaskan, akan menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

“USU akan memberikan porsi sesuai kewenangannya. Dari tuntutan anak-anak kami ini, kami lihat kewenangan apa yang jadi bagian dari USU. Karena kami tidak bisa juga sembarangan, karena USU punya aturan, tidak bisa melampaui batas kewenangan yang dimiliki,” jelas Muryanto.

Muryanto mengungkapkan, dia menunjuk Wakil Rektor 5 USU, Luhut Sihombing, sebagai pimpinan USU yang akan melakukan klarifikasi dan menyampaikan informasi perkembangan hal tersebut.

“Karena beliau pernah ke Papua. Pak Luhut akan menjadi perwakilan dari pimpinan universitas, berbicara dengan perwakilan dari teman-teman mahasiswa Papua,” pungkasnya. (gus/saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/