SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO_Ratusan orang yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumut di Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (2/4). Mereka menolak aturan pembatasan tiga kartu SIM untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dianggap merugikan mereka.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEMO_Ratusan orang yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumut di Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (2/4). Mereka menolak aturan pembatasan tiga kartu SIM untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dianggap merugikan mereka.
Dalam pertemuan itu, Ediso Harahap, perwakilan outlet Kampunglalang mengatakan, aksi ini mereka lakukan serentak di lebih 25 kota se Indonesia. Sebelumnya kata dia, sudah ada pertemuan dengan Kemenkominfo menyangkut masalah ini di Jakarta. Pihaknya menyuarakan agar pemerintah memberi keringanan khusus terhadap kebijakan tersebut.
“Di hari itu diputuskan kami outlet seluler diberi kewenangan sama derajatnya dengan gerai milik operator. Hal itu diputusakan dengan catatan tidak melaksanakan aksi unjuk rasa. Kami sudah santuni anak yatim. Buat syukuran bahwa pemerintah menjawab apa yang kami aspirasikan. Tanggal 7 November 2017 hari bersejarah bagi kami,” katanya.
Tetapi di akhir Februari ungkap dia, keluar surat dari operator untuk menutup (pembatasan) penggunaan registrasi kartu prabayar. Merasa dibohongi, KNCI akhirnya turun ke jalan. Sebab apa yang sudah diputuskan untuk sama-sama dilaksanakan, nyatanya tidak terwujud. “Kami bahkan diancam kalau tetap lakukan demo menyampaikan aspirasi. Jumlah kami sekarang ini sebanyak 6 ribu outlet, yang menggantungkan hidup menjual kartu perdana. Dari sisi pengisian pulsa kami jelas sudah kalah. Apalagi di kota-kota besar seperti Medan. Modal kami akan hangus dan pasti mengalami kerugian akibat kebijakan itu,” katanya.
Menanggapi aspirasi itu, Yantoni Purba menjanjikan akan memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi aspirasi KNCI ini. Pihaknya juga akan mengundang perwakilan KNCI ketika jadwal pertemuan sudah diagendakan. “Nanti kita adakan rapat gabungan (Komisi A dan D). Tapi soal surat menyurat tentu secara pribadi kami tidak bisa, hanya pimpinan dewan yang berhak. Nanti pimpinan yang akan arahkan lebih lanjut,” katanya. (prn/adz)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEMO_Ratusan orang yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumut di Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (2/4). Mereka menolak aturan pembatasan tiga kartu SIM untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dianggap merugikan mereka.
Dalam pertemuan itu, Ediso Harahap, perwakilan outlet Kampunglalang mengatakan, aksi ini mereka lakukan serentak di lebih 25 kota se Indonesia. Sebelumnya kata dia, sudah ada pertemuan dengan Kemenkominfo menyangkut masalah ini di Jakarta. Pihaknya menyuarakan agar pemerintah memberi keringanan khusus terhadap kebijakan tersebut.
“Di hari itu diputuskan kami outlet seluler diberi kewenangan sama derajatnya dengan gerai milik operator. Hal itu diputusakan dengan catatan tidak melaksanakan aksi unjuk rasa. Kami sudah santuni anak yatim. Buat syukuran bahwa pemerintah menjawab apa yang kami aspirasikan. Tanggal 7 November 2017 hari bersejarah bagi kami,” katanya.
Tetapi di akhir Februari ungkap dia, keluar surat dari operator untuk menutup (pembatasan) penggunaan registrasi kartu prabayar. Merasa dibohongi, KNCI akhirnya turun ke jalan. Sebab apa yang sudah diputuskan untuk sama-sama dilaksanakan, nyatanya tidak terwujud. “Kami bahkan diancam kalau tetap lakukan demo menyampaikan aspirasi. Jumlah kami sekarang ini sebanyak 6 ribu outlet, yang menggantungkan hidup menjual kartu perdana. Dari sisi pengisian pulsa kami jelas sudah kalah. Apalagi di kota-kota besar seperti Medan. Modal kami akan hangus dan pasti mengalami kerugian akibat kebijakan itu,” katanya.
Menanggapi aspirasi itu, Yantoni Purba menjanjikan akan memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi aspirasi KNCI ini. Pihaknya juga akan mengundang perwakilan KNCI ketika jadwal pertemuan sudah diagendakan. “Nanti kita adakan rapat gabungan (Komisi A dan D). Tapi soal surat menyurat tentu secara pribadi kami tidak bisa, hanya pimpinan dewan yang berhak. Nanti pimpinan yang akan arahkan lebih lanjut,” katanya. (prn/adz)
