MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Lembaga Kajian Kebijakan (LKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), elektabilitas Wali Kota Medan Dzulmi Eldin masih teratas. Namun begitu, persentase elektabilitas suami Rita Maharani sebesar 14,3 persen, dinilai masih belum aman.
Bukan tidak mungkin, posisi Eldin bisa digeser oleh calon lainnya, seperti Ihwan Ritonga dan Bobby Afif Nasution yang dianggap sebagai kuda hitam.
Peneliti LKK Fisip UISU, Ridwan Nasution menyebut, dengan elektabilitas hanya 14,3 persen, Dzulmi Eldin dalam status bahaya di Pilkada Medan 2020. Menurutnya, idealnya elektabilitas petahana berada di angka 80 persen. Dengan hanya memiliki 14,3 persen, posisi Dzulmi Eldin sebagai orang nomor satu di Kota Medan rawan tergusur. “Bahaya sebagai petahana, elektabilitasnya hanya 14,3 persen. Harusnya bisa diangka 80 persen,” ungkapnya di Medan, Jumat (2/8/2019).
Petahana, kata dia, bisa melakukan banyak hal dengan alokasi anggaran yang dimiliki. Sehigga, sudah sepantasnya elektabilitas petahana di angka 80 persen apabila mampu mengelola APBD dengan baik.
Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim juga menilai, posisi Dzulmi Eldin sangat riskan. Bahkan, ia mengatakan, apabila Pilkada Medan dilakukan hari ini, Eldin akan kalah. “Masih ada satu tahun ke depan untuk memperbaiki kinerja. Seperti infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya. Harusnya itu dilakukan sejak dilantik, bukan menjelang pilkada,” tuturnya.
Anggota Komisi III DPRD Medan ini menambahkan, petahana memiliki peluang menang apabila elektabilitasnya di atas 50 persen. “Ini (hasil survei) akan menjadi bahan evaluasi kami. Tapi, ketika melihat tingkat kepuasan masyarakat kepada incumbent, saya ragu. Kita di warung kopi, ngobrol selalu mendengar pesimis dari masyarakat tentang pemimpinnya,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan survei LKK Fisip UISU yang dilakukan pada 17-24 Juni 2019, elektabilitas Dzulmi Eldin hanya 14,3 persen, disusul Ihwan Ritonga 7 persen, Bobby Nasution 5,4 persen dan Akhyar Nasution 3,8 persen. Selanjutnya ada Salman Alfarizi 2 persen, Kahiyang Ayu 1,5 persen, Dedi Iskandar Batubara 1,4 persen, Maruli Siahaan 1 persen, Abyadi Siregar 0,8 persen, Edy Ikhsan 0,6 persen, Datuk Saiful Azhar 0,6 persen, dan lainnya 5,8 persen.
Sementara dari sisi popularitas beberapa tokoh, menunjukkan Dzulmi Eldin sebagai wali kota saat ini dikenal 78,1 persen. Kemudian di posisi kedua diperoleh Kahiyang Ayu dengan 64,7 persen, dan Bobby Afif Nasution yang sebesar 61,7 persen. “Sedangkan Wakil Wali Kota saat ini, Akhyar Nasution memperoleh persentase sebesar 58,7 persen. Dan di posisi kelima diperoleh Ihwan Ritonga dengan 41,1 persen,” ungkap Ketua LKK FISIP UISU, Anuar Sadat kepada Sumut Pos, Jumat (2/8) siang.
Anuar menjelaskan, survei ini dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat terkait dengan kinerja Pemerintah Kota Medan, sekaligus melihat peta politik pada pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020. “Data diperoleh dari hasil wawancara tatap muka di 80 kelurahan di Kota Medan. Survei dilakukan dengan mengambil sampel sebesar 800 responden pada 17-24 Juni 2019. Margin of error +/- 3,39% dengan tingkat kepercayaan 95%,” tutur Anuar.
Anuar menjelaskan, pelaksanaan pemilihan Walikota Medan 2020 mendatang, sebesar 51,9 persen masyarakat sudah mengetahui pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sedangkan 45,3 persen belum mengetahui. “Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan Wali Kota Medan 2020,” tutur Anuar.
Ia mengungkapkan meski yang mengetahui pelaksanaan pemilihan Walikota Medan 2020 sebesar 51,9 persen, namun keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada Kota Medan mendatang sangat tinggi.
“Data menunjukkan, sebesar 88,2 persen masyarakat mengaku akan ikut memilih pada pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan 2020. Sedangkan yang menjawab ragu-ragu hanya sebesar 5,8 persen dan yang tidak ingin ikut memilih hanya 2,5 persen. Selain itu yang tidak menjawab hanya 3,5 persen,” jelas Anuar.
Survei ini, menyebutkan beberapa masalah yang perlu segera ditangani menurut masyarakat adalah jumlah pengangguran yang dinilai 21,0 persen. Kemudian biaya pendidikan dasar (SD,SMP) 18,0 persen, harga bahan-bahan pokok tinggi sebesar 15,9 persen.
“Tiga teratas penilaian masyarakat Kota Medan terkait dengan permasalahan yang harus
segera ditangani ini cenderung menekankan pada aspek ekonomi masyarakat,” ungkap Anuar.
Data lain menunjukkan bahwa kondisi penghasilan rumah tangga masyarakat jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, sebesar 35,5 persen menganggap ada peningkatan dari sisi penghasilan.
“Sedangkan yang menilai sama saja atau tidak ada perubahan sama sekali sebesar 39,8 persen, dan yang menganggap ada penurunan sebesar 22,2 persen. Hal ini, menunjukkan bahwa sebesar 62 persen masyarakat Kota Medan menganggap belum ada kenaikan dalam kondisi penghasilan rumah tangga mereka,” sebut Anuar.
Ia mengatakan dari tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kota Medan pada setahun terakhir, 33,4 persen masyarakat menganggap ada kemunduran dari aspek pembangunan. Sedangkan 63,7 persen mengaku puas atas pembangunan yang ada di Kota Medan. “Sedangkan 61,9 persen menganggap puas atas kinerja dari pemerintah Kota Medan dan yang menilai tidak puas sebesar 36,2 persen,” kata Anuar.
Sementara itu, pemilihan Walikota Medan 2020 mendatang, sebesar 56,6 masyarakat mengharapkan tokoh baru untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan yang mengharapkan Walikota saat ini untuk lanjut dua periode hanya sebesar 16,5 persen. “Kemudian, yang mengharapkan Wakil Walikota saat ini untuk menjadi Walikota pada pemilihan mendatang sebesar 7,4 persen,” tandasnya.(gus/bbs)
