Pejabat di lingkungan Kabinet Kerja juga memilih irit bicara soal isu pergantian Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Termasuk Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Badrodin tampak berhati-hati menjawab pertanyaan awak media massa mengenai isu pencopotan anak buahnya yang memimpin korps reserse itu.
“Masih kami bicarakan. Sama-samalah nanti,” ujar Badrodin di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Badrodin mengatakan pencopotan seorang perwira Polri sangat bergantung pada pembahasan Wanjakti. Sejauh ini, kata dia, belum pembicaraan Wanjakti soal pergantian kabareskrim yang akrab disapa Buwas tersebut.
“Sejauh ini belum ada. Jadi terserah Wanjakti saja,” imbuhnya.
Badrodin mengatakan, ia juga tidak ada tindakan khusus terhadap Buwas. Ia mengaku, tak ada yang dibicarakan saat ini dengan Buwas berkaitan dengan isu pencopotan itu
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean meminta kepada penyelenggara pemerintah untuk tidak terjebat dalam logika sesat yang dikembangkan para mafia.
“Kalau benar pencopotan kabar pencopotan Komjen Budi Waseso (Buwas) karena alasan menghambat pembangunan ekonomi berarti itu adalah logika sesat yang dikembangkan para mafia,” jelasnya.
Ferdinan Hutahaean berkata demikian karena, penyakit mafia di Indonesia sudah luarbiasa akut. Hanya berselang beberapa hari setelah seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘mengancam‘ presiden lewat telepon melalui seorang menteri karena kantornya digeledah Bareskrim Mabes Polri, muncul serangan balik.
“Serangan balik terjadi tanpa hitungan minggu atau bulan. Luar biasa, hari ini (kemarin, Red) beredar isu Komjen Budi Waseso akan dicopot karena dianggap menghambat pembangunan ekonomi. Ini logika sesat yang dikembangkan para mafia yang terganggu dengan manuver Komjen Buwas bersama Direktur Tindak pidana ekonomi Brigjen Viktor Simanjuntak,” ujar Ferdinand.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, semua kasus korupsi yang ditangani jajaran Bareskrim Budi dianggap Jokowi berdampak terhadap stabilitas perekonomian nasional. Padahal, kata dia, hancurnya perekonomian nasional saat ini adalah akibat gurita Korupsi yang terjadi selama ini yang menyebabkan ekonomi nasional menanggung high cost economy.
“Penangganan Kasus tindak pidana Korupsi yang ditangani oleh Bareskrim telah merugikan negara triliunan rupiah seperti kasus TPPI, Pelindo II, mafia dwelling time, dan penyalahgunaan CSR BUMN,” ucap dia di Jakarta.
