Beberapa orang pekerja sedang menghancurkan trotoar yang ada di Jalan Balai kota Medan , Minggu (23/10). Pengerjaan tersebut guna memperlebar drainase yang ada di jalan Balai Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, Irwan Ritonga, mengakui ada penambahan Rp970 miliar di tahun anggaran 2017. Penambahan pada pos belanja Dinas Bina Marga tersebut guna mendukung pembangunan jalan dan drainase.
“Di 2017 mendatang kita memang memfokuskan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Pada PAPBD ini kita minta penambahan sekitar Rp700 miliar, dan di 2017 kita tambah lagi sekitar Rp200 miliar,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (2/11).
Penambahan anggaran itu juga, kata Irwan, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Di mana pemko memiliki ketersediaan dana dari situ sekitar Rp60 miliar. Guna lebih memaksimalkan pemakaian anggaran khusus infrastruktur tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melihat program yang diusulkan Dinas Bina Marga.
“Rencana Jumat (hari ini,Red) kita mau telaah lagi apa programnya, sesuai usulan dari Bina Marga. Pak Wakil Wali Kota ingin lebih fokuskan perbaikan drainase dan jalan. Artinya mana saja yang prioritas sehingga yang sudah bagus jangan lagi dimasukkan,” katanya.
Perbaikan infrastruktur ini sejalan dengan program Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021. Dengan terfokusnya anggaran untuk itu pada 2017 mendatang, pada tahun berikutnya pemko bisa beralih memperbaiki serta meningkatkan bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan dan program lainnya.
“Dengan sudah fokus mana-mana perbaikan jalan maupun drainase tersebut, pada tahun 2018 kita sudah bisa benahi pembangunan di bidang lainnya,” katanya.
Penambahan anggaran perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di Kota Medan ini, diakui DPRD Medan jadi prioritas dalam penyusunan anggaran 2017. “Kita akan setujui Rp1 triliun tahun 2017. Tapi harus dijamin masalah jalan dan drainase ini tuntas. Pemko harus menjamin itu,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung di ruang kerjanya, Rabu (2/11).
Rencana anggaran Rp 1 triliun itu sudah pernah dibicarakan. Kemungkinan akan diajukan Pemko Medan dalam Rancangan APBD Medan 2017. Dia mengatakan, sebelumnya anggaran di Dinas Bina Marga diproyeksikan Rp628,21 miliar dalam APBD dan bertambah menjadi Rp749,858 miliar dalam PAPBD dari jumlah itu, diperkirakan hanya Rp400 miliar lebih untuk fisik jalan dan drainase.
Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dianggarkan Rp382,691 miliar dan bertambah menjadi Rp388,239 miliar. Hanya sebagian untuk drainase dan jalan di permukiman. Pada 2017, Dinas Bina Marga dan perkim akan disatukan menindaklanjuti amanah PP 18/2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. “Digabungkannya kedua dinas ini, akan bisa fokus mengatasi banjir dan jalan rusak,” katanya.
Selain kesiapan anggaran, DPRD Medan juga meminta agar Pemko Medan berkoordinasi dengan Pemprovsu dan pemerintah pusat, terkhusus instansi yang berwenang mengelola sungai.
Terkait perubahan APBD, Henry mengatakan Pemko Medan menyiapkan pelaksanaan program. P-APBD yang disetujui DPRD Medan masih menunggu hasil konsultasi ke Pemprovsu. “Paling lama 10 hari setelah disetujui, sudah keluar hasil evaluasi. Kita harap tidak banyak sinkronisasi, sehingga program bisa dikerjakan,” katanya. (prn/ila)
