’’Kita atur pinjam ruang ujiannya ini di sekolah yang masih radius 5 km dari sekolah asal,’’ kata dia. Intinya Erika menegaskan sekolah tidak boleh memaksakan melaksanakan UNBK. Apalagi sampai memungut biaya pembelian unit komputer kepada orangtua siswa.
Erika menjelaskan di lapangan nantinya pasti akan menemukan fenomena khusus. Misalnya ada sekolah yang terpencil dan jauh dari sekolah pelaksana UNBK. Sehingga berpotensi menyulitkan jika harus memaksakan untuk menumpang di sekolah pelaksana UNBK.
Pada kasus tersebut Erika mengatakan naskah ujian akan dicetak di daerah atau wilayah terdekat dengan sekolah itu. Percetakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mepet dengan pelaksanaan ujian. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kebocoran soal ujian. ’’Kalau bisa beberapa haru sebelum ujian diselenggarakan,’’ kata dia.
Menurut Erika pelaksanaan UNBK secara penuh itu memilih banyak manfaat. Diantaranya adalah menghemat uang negara untuk ongkos penggandaan sampai distribusi soal ujian. Selain itu ujian berbasis komputer juga diyakini mampu menekan potensi kecurangan.
Dia juga menyinggung tentang penerbitan POS UN 2017. Dia berharap pada paling cepat pada 11 Januari nanti POS UN 2017 akan diterbitkan. Sebab pada 9-10 Januari akan dilaksanakan rapat pleno penetapan POS UN 2017. ’’Jika nanti di pleno sudah digedok, maka bisa langsung disosialisasikan ke provinsi-provinsi,’’ jelasnya.
POS UN 2017 yang meliputi ujian di SMP, SMA, dan SMK sederajat adalah kewenangan BSNP. Sementara untuk POS USBN (ujian sekolah berstandar nasional) diterbitkan oleh direktorat terkait di Kemendikbud.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan tidak ada tender percetakan naskah UN, bisa jadi karena waktunya sudah mepet. Sebab pemerintah sempat terjerumus pada perdebatan apakah UN 2017 dilanjutkan atau dimoratorium. Sehingga pada akhirnya Kemendikbud memaksimalkan pelaksanaan UNBK.
Dia menjelaskan pelaksanaan ujian dengan numpang ke sekolah lain itu tidak sederhana. Selama ini ada sekolah yang numpang, tetapi jumlahnya sedikit. Yakni untuk sekolah yang belum memiliki akreditasi saja.
Retno mengatakan di sekolah dengan jumlah siswa yang besar sementara unit komputernya terbatas, pasti kuwalahan melayani UNBK untuk muridnya sendiri. Apalagi nanti jika harus melayani murid peserta UN dari sekolah-sekolah lainnya.
Secara statistik jumlah SMP jauh lebih banyak dari SMA maupun SMK. Jadi nanti bakal ada fenomena numpang sekolah yang cukup besar untuk jenjang SMP. Selain itu proses numpang sekolah untuk UNBK juga bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Misalnya di sebuah sekolah sejatinya rangkaian UN sudah selesai, tetapi masih melayani siswa dari sekolah lain.
Bagi Retno UNBK memang bisa menekan kecurangan. Namun belum dapat menghapus praktik kebocoran. Siswa yang mengikuti UN shift awal berpotensi membocorkan soal ujian kepada anak shift berikutnya. ’’Meskipun yang bocor satu, dua, atau sepuluh soal itu tetap terjadi kebocoran,’’ pungkasnya. (wan/jpg/adz)
