Mantan Camat Belawan ini menjelaskan, pihaknya hanya bertanggungjawab sampai kepada konteks pengadaan saja. Sementara untuk kebutuhan lain seperti kontrak kerja, gaji, pakaian sampai teknis lainnya, perusahaan pemenang tenderlah yang berwewenang.
“Sebelumnya kita sudah melakukan kajian sesuai kebutuhan, lalu setelah itu pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang menyeleksi. Langkah ini juga kita ambil untuk menghemat anggaran, dibanding kita harus membayar mentor staf kita untuk petugas pengaman,” beber Andi.
Menurut Andi, semua anggota dewan wajib mendapat pengamanan level VIP. Selain itu kebutuhan akan sekuriti tidak hanya menjaga dan mengawasi barang, juga memberi keamanan serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung di gedung DPRD.
“Mereka juga mengamankan aksi unjuk rasa, kemudian seluruh kegiatan di sini harus membuat nyaman orang bekerja. Jadi itu sudah kita ukur dengan kebutuhan. Kalau persoalan nilai itukan relatif, tergantung pandangan orang dan kebutuhan,” jelasnya.
Dia mengaku sewaktu pengadaan tidak dilibatkan, karena pada saat itu masih dijabat PPTK lama yakni Nurita. Tapi dia tahu pengadaan ini untuk satu tahun anggaran. Lagipula, alokasi untuk penyedia jasa pengaman di gedung DPRD Medan sudah berlangsung sejak 2014.
“Ini tahun ketiga kita sejak gedung DPRD Medan beroperasi. Tahun lalu saya begitu tahu bagaimana mekanisme pengadaan ini, namun kalau tidak salah ada peningkatan jumlah petugas dari sebelumnya, yakni 27 orang untuk gedung dan 12 orang untuk masing-masing pimpinan dewan,” kata dia. (prn/gus/ije)
Mantan Camat Belawan ini menjelaskan, pihaknya hanya bertanggungjawab sampai kepada konteks pengadaan saja. Sementara untuk kebutuhan lain seperti kontrak kerja, gaji, pakaian sampai teknis lainnya, perusahaan pemenang tenderlah yang berwewenang.
“Sebelumnya kita sudah melakukan kajian sesuai kebutuhan, lalu setelah itu pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang menyeleksi. Langkah ini juga kita ambil untuk menghemat anggaran, dibanding kita harus membayar mentor staf kita untuk petugas pengaman,” beber Andi.
Menurut Andi, semua anggota dewan wajib mendapat pengamanan level VIP. Selain itu kebutuhan akan sekuriti tidak hanya menjaga dan mengawasi barang, juga memberi keamanan serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung di gedung DPRD.
“Mereka juga mengamankan aksi unjuk rasa, kemudian seluruh kegiatan di sini harus membuat nyaman orang bekerja. Jadi itu sudah kita ukur dengan kebutuhan. Kalau persoalan nilai itukan relatif, tergantung pandangan orang dan kebutuhan,” jelasnya.
Dia mengaku sewaktu pengadaan tidak dilibatkan, karena pada saat itu masih dijabat PPTK lama yakni Nurita. Tapi dia tahu pengadaan ini untuk satu tahun anggaran. Lagipula, alokasi untuk penyedia jasa pengaman di gedung DPRD Medan sudah berlangsung sejak 2014.
“Ini tahun ketiga kita sejak gedung DPRD Medan beroperasi. Tahun lalu saya begitu tahu bagaimana mekanisme pengadaan ini, namun kalau tidak salah ada peningkatan jumlah petugas dari sebelumnya, yakni 27 orang untuk gedung dan 12 orang untuk masing-masing pimpinan dewan,” kata dia. (prn/gus/ije)
