MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum merata dirasakan masyarakat. Terbukti sampai saat ini, masih ada masyarakat yang mempertanyakan masalah penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tersebut.
Seperti yang dikeluhkan Deliana Nasution, warga Jalan Young Panah Hijau Marelan dalam reses II Tahun 2017 anggota DPRD Medan Tengku Eswin ST di halaman Kantor Lurah Labuhan Deli, Jalan Young Panah Hijau, Medan Marelan, Jumat (23/6) lalu. Deliana mempertanyakan penyaluran KIP tersebut, karena menurutnya pencairan dana tersebut tidak jelas. Ada warga yang mempunyai KIP tapi tidak mendapatkan dana bantuan dari program pemerintah Joko Widodo tersebut.
Selain masalah KIP, Hamzah Lubis warga lainnya, mengeluhkan minimnya sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA dan SMK secara online. Menurutnya, kebijakan itu belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, karna ada sebahagian masyarakat yang kurang mengerti bagaimana proses serta pendaftaran penerimaan siswa baru tersebut.
Menyikapi keluhan warga tentang penyaluran bantuan KIP ini, Tengku Eswin mengaku akan menanyakan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Medan dan Dinas Sosial Kota Medan. “Kita akan pertanyakan langsung di mana permasalahan dan apa kendalanya,” ungkap pilitisi Partai Golkar ini.
Sedangkan menyangkut persoalan PPDB, Eswin menjelaskan kalau prosesnya kini sudah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Dimana kata anggota dewan yang duduk di Komisi B ini, sejak Januari 2017 pengelola SMA/SMK sudah berada di tangan provinsi. “Jadi, terkait proses penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK tahun Pengajaran 2017/2018 ini juga secara otomatis berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Menyahuti keluhan Badrul tentang banjir rob, Tengku Eswin menjelaskan, permasalahan terbesar yang dihadapi warga Medan Utara terutama daerah pesisir adalah masalah banjir rob. Segala keluhan masyarakat ini akan di tampung dan akan di sampaikan kepada pihak yang bersangkutan terutama dinas terkait.
“Persoalan banjir rob Belawan memang tidak ada habis-habisnya, inilah persoalan utama yang selalu dihadapi masyarakat pesisir Belawan, Keluhan ini kita tampung untuk diteruskan kepada Walikota Medan melalui sidang paripurna DPRD Medan,” ungkap wakil sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD ini.(adz/ila)
