Pembahasan P-APBD Pemko Medan 2012
MEDAN-Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Pemko Medan tahun 2012 , di ruang banggar gedung DPRD Medan diwarnai aksi gebrak meja, Senin (3/9).
Insiden pukul meja tersebut terjadi saat para anggota dewan berlomba melakukan insteruksi menyampaikan pertanyaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Erwin Effendi, yang sebelumnya menyampaikan pemaparan dengan usulan penambahan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penyelenggaraan JPKMS di Dinas Kesehatan Medan.
Sejumlah anggota dewan tampak berang lalu memukul meja, selain itu anggota dewan lainnya ngotot menyampaikan pertanyaannya mengingat penjelasan Kadis Kesehatan, Edwin Effendi tidak mampu memberikan penjelasan secara detail sesuai keinginan anggota dewan terkait penambahan anggaran tersebut. Akibat pemukulan meja ini membuat suasana semakin tegang.
Edwin menyebutkan bahwa penambahan anggaran tersebut untuk membayar utang dinas kesehatan terkait program JPKMS kepada pemilik rumah rakit selaku provider. Sementara dalam penempatan anggaran biaya Rp25 miliar dimasukkan sebagai biaya langsung.
Tentu saja sejumlah anggota pansus seperti Bahrumsyah, Landen Marbun, Irwanto Tampubolon, CP Nainggolan, Muslim Maksum, Juliandi Siregar, Ahmad Arif, Daniel Pinem, Ferdinan Lumban Tobing dan Irwan Sihombing berlomba mengajukan kritikan sebagai protes atas kebijakan dinkes menempatkan pos anggaran dimaksud.
“Ini utang atau pembiayaan? Terkait hal ini, perlu dibentuk tim verifikasi maupun evaluasi anggaran,” ujar Muslim Maksum.
Melihat suasana semakin gaduh, Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin gugup menjawab pertanyaan dewan. Hingga akhirnya Ketua Pansus, Ahmad Parlindungan memutuskan rapat untuk ditunda dengan pembahasan secara detail dengan meminta data akurat tentang hutang itu kemana saja. Pembahasan selanjutnya akan melibatkan seluruh anggota dewan dari Komisi B selaku konterpart Dinkes.
Dalam pembahasan dimaksud, sejumlah anggota dewan yang dikuatkan Ketua Pansus Ahmad Parlindungan Batubara mensinyalir penambahan anggaran Rp25 miliar hanya akal akalan dan patut dipertanyakan.
Rapat tersebut dihadiri Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi, Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri, Kepala Bapeda Kota Medan, Zulkarnaen, Kabag Keuangan dan sejumlah staf lainnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Drs Roma P Simare-mare selaku konterpart Dinas Kesehatan Medan meminta laporan Dinkes Kota Medan terkait hutang Rp25 miliar kepada sejumlah rumah sakit harus diselidiki kebenarannya.
“Kita mensinyalir ada laporan yang tak beres soal pembayaran JPKMS. Data tersebut harus jelas, bahkan dugaan akal akalan laporan jumlah klaim dari rumah sakit diduga banyak yang menyimpang,” tegas Roma.
Ditambahkan Roma, pihaknya selaku Komisi B yang membidangi kesehatan sudah banyak menerima laporan terkait penyimpangan dan penggunaan JPKMS selama ini.
“Ini kan uang rakyat dan menyangkut peningkatan pelayanan terhadap masyarakat juga. Untuk itu kita harus melakukan pengawasan maksimal,”pungkasnya.(gus)
