Terkait Kelas Gelap di SMA Negeri Medan
MEDAN- Masalah Penerimaan Siswa Baru (PSB) di beberapa sekolah negeri di Medan memancing reaksi keras dari segenap anggota Komisi E DPRD Sumut. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Medan Hasan Basri mendapat cecaran dan kritikan serta pertanyaan-pertanyaan pedas dari segenap anggota Komisi E DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan, Senin (3/9).
Bahkan, terlihat beberapa kali terjadi ketegangan antara Hasan Basri dengan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Richard Eddy M Lingga.
Dimana, Hasan Basri sempat mengatakan, Richard Eddy M Lingga “bandal” karena terus-terusan memberi cecaran dan pertanyaan-pertanyaan pedas.
Kejadian itu terjadi ketika sesi pertama RDP tersebut, setelah Hasan Basri memaparkan mengenai PSB di Medan, khususnya soal kelas gelap yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan khalayak ramai.
Dimulai saat seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Sopar Siburian mempertanyakan, kenapa kelas gelap bisa terjadi. Pertanyaan itu, langsung disambut anggota Komisi E lainnya, Richard Eddy M Lingga yang menanyakan soal dasar hukum adanya kelas gelap, serta data dari kasus tersebut.
Selanjutnya, Ketua Komisi E DPRD Sumut Aduhot Simamora langsung mempersilahkan Hasan Basri menjawab pertanyaan itu dan dilanjutkan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMA negeri di Medan yang hadir pada RDP itu.
Hal itu langsung ditimpali Richard Eddy M Lingga dengan mengatakan, para kepsek dan pegawai Disdik Medan lainnya tidak akan berani transparan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena Kadisdik Medan yang notebene pimpinan mereka hadir.
“Mana berani kepsek-kepsek ini menjawab, orang kadisnya ada di sini. Kalau waktu sidak, orang-orang ini berani mengatakan semuanya,” tegasnya.
Mendengar pernyataan itu, Hasan Basri sontak melihat dan menunjukkan jari telunjuknya ke arah Richard Eddy M Lingga dengan menyatakan, Richard Eddy M Lingga “bandal”. “Pak Lingga ini bandal,” katanya sembari mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya kepada Richard Eddy Lingga.
Kembali sesi pertanyaan dari anggota Komisi E DPRD Sumut dilanjutkan. Sekretaris Komisi E Taufan Agung Ginting mempertanyakan mengenai, siapa yang mengsinstruksikan dibentuk atau diadakannya kelas gelap tersebut.
“Apakah adanya kelas gelap ini, berdasarkan instruksi Wali Kota Medan, kadisnya sendiri atau memang kebijakan kepsek? Karena masalah ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Para Kepsek yang hadir ini, tidak perlu takut. Kalau memang bersalah, kan tidak harus juga diberi sanksi pidana. Masih ada sanksi administrasi. Misalnya, dari kepsek menjadi guru biasa. Kalau bagi kepsek yang memang jujur, tidak melakukan itu dan malah berupaya menghalang-halangi, bisa saja dari kepsek menjadi kadisnya menggantikan kadis sebelumnya,” kata Taufan.
Mendengar itu, Hasan Basri mempersilakan para kepsek menjawab pertanyaan anggota dewan itu. Namun lagi-lagi, Richard Lingga menimpali.
“Tidak akan berani mereka menjawab, meskipun pada sidak Komisi E beberapa waktu lalu, mereka menerangkan dengan jelas kepada kami. Lebih baik Pak Kadis yang menjelaskannya,” tandas Richard.
Mendengar itu, Hasan Basri seolah tak mau kalah. “Biar mereka yang menjawab, karena sejauh ini sosialisasi PSB telah diberikan. Ada program atau sistem yang ditangani mereka langsung, seperti Manajemen Berdasarkan Sekolah (MBS). Jadi, biar mereka yang menjawab. Biar jelas juga, siapa sebenarnya orang-orang yang meminta agar bisa dimasukkan ke “kelas” itu,” jawab Hasan Basri.
Namun, tak lama berselang, Hasan Basri langsung menarik ucapannya. “Tidak usahlah dibuka, karena tidak etis diungkapkan,” katanya sembari memerintahkan para kepsek menjawab pertanyaan dewan.
Kepsek SMAN 4 Medan, Ramzah Ram pada kesempatan itu terkesan membela Hasan Basri. “Benar ada, tapi itu tanpa diperintah siapapun. Saya bersumpah, tidak ada instruksi dari Pak Kadis. Ini karena untuk memenuhi jam sertifikasi guru-guru yang ada di sekolah kami,” akunya.
Sebelumnya, Kadisdik Medan Hasan Basri dalam paparannya menyampaikan, PSB tahun ini berdasarkan akuntabilitas tidak diskriminatif seperti yang berkembang saat ini.
“PSB berdasarkan akuntabilitas, tidak seperti yang berkembang akhir-akhir ini. PSB tahun ini berdasarkan 100 persen nilai UN. Namun, ini masih tahap sosialisasi. Jadi, tidak mudah melakukan sosialisasi itu,” terangnya.
Diujung rapat, disimpulkan beberapa rekomendasi yakni, Pemprovsu dan Pemko Medan diminta mengusut tuntas PSB di luar jalur resmi. Diharapkan tahun depan harus lebih baik, sesuai kemampuan daya tampung dan pendaftaran melalui media online agar lebih transparan dan terakhir adalah Disdik Sumut harus bersinergi, dengan Disdik Medan serta pihak-pihak sekolah negeri maupun swasta.(ari)
