MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Dewan Pembina DPD BMI Sumut, Drs Hendrik Sitompul MM menyatakan dengan tegas menolak KLB Partai Demokrat yang diadakan secara ilegal di Tanah Batak.
SIDANG: Dua Youtuber terdakwa kasus pencemaran nama baik, menjalani sidang tuntutan secara virtual, Kamis (4/3).gusman/sumut pos.
“Bila kegiatan ilegal dan inkonstitusi ini tidak ditindak oleh aparat keamanan dan Satgas Covid, maka kami sebagai kader Demokrat yang legal akan juga mengambil tindakan, karena mereka sudah melangar AD/ART dan UU parpol,” tegas Hendrik Sitompul menjawab wartawan di Medan, Kamis (4/3/2021) malam.
Selain itu, Hendrik, mantan anggota DPRD Medan itu mengatakan, mereka telah memanipulasi organisasi Kristen Katolik untuk kepentingan sesat politik praktis ambisi kelompok. Bahkan, salah satu pejabat negara diduga kuat terlibat aktif, dalam melaksanakan kegiatan ilegal dan inkonstitusional ini di Hotel Hill, Sibolangit Deliserdang, Sumatera Utara.
Lebih jauh kata Hendrik, negara ini sedang krisis ekonomi dan pandemi. “Biadab bagi pejabat negara yang ambisi politik ikut serta terlibat di dalamnya. Negara harus dibangun sektor ekonomi dan kesehatan dalam masa krisis ini. Pecat pejabat negara berpolitik di masa sulit ini,” tegas Hendrik.
“Jangan gunakan Tanah Batak, untuk kegiatan negatif seperti ini di masa sulit pandemi dan krisis ekonomi,” pungkas Hendrik.(adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Dewan Pembina DPD BMI Sumut, Drs Hendrik Sitompul MM menyatakan dengan tegas menolak KLB Partai Demokrat yang diadakan secara ilegal di Tanah Batak.
SIDANG: Dua Youtuber terdakwa kasus pencemaran nama baik, menjalani sidang tuntutan secara virtual, Kamis (4/3).gusman/sumut pos.
“Bila kegiatan ilegal dan inkonstitusi ini tidak ditindak oleh aparat keamanan dan Satgas Covid, maka kami sebagai kader Demokrat yang legal akan juga mengambil tindakan, karena mereka sudah melangar AD/ART dan UU parpol,” tegas Hendrik Sitompul menjawab wartawan di Medan, Kamis (4/3/2021) malam.
Selain itu, Hendrik, mantan anggota DPRD Medan itu mengatakan, mereka telah memanipulasi organisasi Kristen Katolik untuk kepentingan sesat politik praktis ambisi kelompok. Bahkan, salah satu pejabat negara diduga kuat terlibat aktif, dalam melaksanakan kegiatan ilegal dan inkonstitusional ini di Hotel Hill, Sibolangit Deliserdang, Sumatera Utara.
Lebih jauh kata Hendrik, negara ini sedang krisis ekonomi dan pandemi. “Biadab bagi pejabat negara yang ambisi politik ikut serta terlibat di dalamnya. Negara harus dibangun sektor ekonomi dan kesehatan dalam masa krisis ini. Pecat pejabat negara berpolitik di masa sulit ini,” tegas Hendrik.
“Jangan gunakan Tanah Batak, untuk kegiatan negatif seperti ini di masa sulit pandemi dan krisis ekonomi,” pungkas Hendrik.(adz)
