Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2027 memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada Senin, 23 November 2026.
Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, memastikan proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan lancar tanpa kendala setelah menjalani evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara.
“Pada prinsipnya pembahasan berjalan lancar. Seperti yang dijelaskan Wali Kota dalam paripurna kemarin, R-APBD TA 2027 diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun. Tapi ini masih terus kita bahas,” ujar Wong Chun Sen di Medan, Kamis (19/11/2026).
Politisi PDIP tersebut memaparkan sejumlah agenda prioritas yang menjadi sorotan DPRD agar segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada tahun anggaran mendatang.
Salah satu yang ditekankan adalah kesiapan daerah mendukung program strategis nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). DPRD meminta Pemko Medan mematangkan seluruh aspek pendukungnya secara menyeluruh.
“Salah satunya soal program strategis nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), kita minta Pemko Medan untuk mematangkan seluruh persiapan yang meliputi penyediaan lahan, infrastruktur pendukung hingga armada pengangkut sampah,” jelasnya.
Selain PSEL, DPRD juga mendorong Pemko Medan memaksimalkan program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir, seiring kebutuhan layanan dasar yang terus meningkat di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Di luar alokasi program fisik dan layanan dasar, Wong juga menyoroti kualitas birokrasi serta pengawasan internal pemerintah daerah. Ia mendesak Pemko Medan menghadirkan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Begitu juga dengan pelayanan publik. Kita minta agar Pemko Medan lebih maksimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus cepat, transparan dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.
Wong menambahkan, pengawasan internal perlu diperkuat agar seluruh rencana kerja yang telah disusun benar-benar terealisasi di lapangan. Pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat juga diminta lebih dioptimalkan agar setiap keluhan, baik soal pelayanan maupun persoalan lainnya dapat segera ditindaklanjuti dan pelanggarannya diberi sanksi tegas.
“Laman aduan kita harap juga semakin digencarkan. Sehingga ketika ada aduan masyarakat terkait pelayanan atau lainnya bisa cepat ditanggapi dan oknumnya bisa diberi sanksi tegas. Karena semua pembahasan yang kita lakukan saat ini berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap APBD TA 2027 tepat sasaran, efektif dan efisien. Jadi ketika ada kebijakan yang atau tindakan yang malah merugikan masyarakat, kita minta cepat ditindak,” pungkasnya. (map/ila)

