32 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

SKK Migas Kuliah Umum di FEB USU

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
PEMBICARA: Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba sebagai pembicara kuliah umum di FEB USU.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Goes To Campus dengan melaksanakan Kuliah Umum di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (4/4) pagi.

Kuliah Umum tersebut langsung disampaikan Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba, sebagai pembicara. Kemudian, dihadiri Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Prof Dr Ramli, MS serta ratusan mahasiswa FEB USU.

Sampe L Purba mengatakan, energi berkeadilan merupakan hak setiap individu warga yang hendaknya tersedia secara merata dengan harga terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, pemerintah hadir untuk selalu berusaha menyediakan energi tersebut secara merata di seluruh Indonesia.

Di hadapan generasi penurus bangsa itu, Sampe mengungkapkan bahwa pengembangan produk dan harganya akan dikombinasikan sedemikian rupa. Sehingga, secara nasional tetap dapat dibeli oleh dunia usaha dan produk hilirnya tetap terjangkau.

“Misalnya gas, yang dihasilkan oleh industri hulu migas dipakai untuk pembangkit listrik serta sejumlah industri seperti pupuk dan petrokimia. Harga di tingkat produsen, pengguna maupun pemanfaat akhir dihitung keekonomiannya sehingga semuanya tetap dapat berjalan dalam skema bisnis yang sehat,” papar Sampe.

Tapi tidak semua sumber daya tersebut bernilai ekonomis. Untuk itu, Sampe menjelaskan, jaringan gas kota dan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga contohnya. Menurut Sampe, di sinilah pemerintah harus mengambil peran.

“Peran pemerintah di jaringan kota adalah dengan menyiapkan infrastruktur melalui APBN. Sedangkan gasnya dipasok oleh perusahaan. Dalam hitungan kita, hal ini akan mengurangi biaya per rumah tangga sekitar Rp 90 ribu per bulan per keluarga. Masyarakat mendapatkan nilai lebih karena gas kota tersebut lebih praktis, tak perlu antri, juga bersih dan aman,” tutur Sampe.

Selain itu, lanjut Sampe, penggunaan gas kota juga membantu pemerintah menghemat devisa bila dibandingkan memakai elpiji. Sebab bahan baku elpiji sebagian besar masih diimpor oleh pemerintah.

“Gas bumi kita relatif bersih bila dibandingkan bahan baku elpiji. Hingga tahun 2018, pemerintah telah membangun hampir 470 ribu sambungan rumah tangga. Di Medan, tambahan sambungan rumah tangga juga baru saja diresmikan,” pungkasnya.(gus/ila)

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
PEMBICARA: Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba sebagai pembicara kuliah umum di FEB USU.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Goes To Campus dengan melaksanakan Kuliah Umum di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (4/4) pagi.

Kuliah Umum tersebut langsung disampaikan Staff Ahli Kepala SKK Migas, Sampe L Purba, sebagai pembicara. Kemudian, dihadiri Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Prof Dr Ramli, MS serta ratusan mahasiswa FEB USU.

Sampe L Purba mengatakan, energi berkeadilan merupakan hak setiap individu warga yang hendaknya tersedia secara merata dengan harga terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, pemerintah hadir untuk selalu berusaha menyediakan energi tersebut secara merata di seluruh Indonesia.

Di hadapan generasi penurus bangsa itu, Sampe mengungkapkan bahwa pengembangan produk dan harganya akan dikombinasikan sedemikian rupa. Sehingga, secara nasional tetap dapat dibeli oleh dunia usaha dan produk hilirnya tetap terjangkau.

“Misalnya gas, yang dihasilkan oleh industri hulu migas dipakai untuk pembangkit listrik serta sejumlah industri seperti pupuk dan petrokimia. Harga di tingkat produsen, pengguna maupun pemanfaat akhir dihitung keekonomiannya sehingga semuanya tetap dapat berjalan dalam skema bisnis yang sehat,” papar Sampe.

Tapi tidak semua sumber daya tersebut bernilai ekonomis. Untuk itu, Sampe menjelaskan, jaringan gas kota dan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga contohnya. Menurut Sampe, di sinilah pemerintah harus mengambil peran.

“Peran pemerintah di jaringan kota adalah dengan menyiapkan infrastruktur melalui APBN. Sedangkan gasnya dipasok oleh perusahaan. Dalam hitungan kita, hal ini akan mengurangi biaya per rumah tangga sekitar Rp 90 ribu per bulan per keluarga. Masyarakat mendapatkan nilai lebih karena gas kota tersebut lebih praktis, tak perlu antri, juga bersih dan aman,” tutur Sampe.

Selain itu, lanjut Sampe, penggunaan gas kota juga membantu pemerintah menghemat devisa bila dibandingkan memakai elpiji. Sebab bahan baku elpiji sebagian besar masih diimpor oleh pemerintah.

“Gas bumi kita relatif bersih bila dibandingkan bahan baku elpiji. Hingga tahun 2018, pemerintah telah membangun hampir 470 ribu sambungan rumah tangga. Di Medan, tambahan sambungan rumah tangga juga baru saja diresmikan,” pungkasnya.(gus/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/