Menurutnya kalau kepentingan dewan diakomodir semua oleh Kadisdik Marasutan Siregar, maka dewan tidak akan ribut soal PPDB ini. Parahnya, lanjut dia, sudahlah tidak akomodir kepentingan dewan, justru juknis yang ditetapkan tidak transparan diumumkan semua sekolah.
“Mana daftar yang 70 persen lulus jalur NEM? 20 persen testing (ujian) dan 10 persen siswa miskin? Kenapa itu tidak diumumkan dengan gamplang oleh pihak sekolah. Itu artinya ketentuan sesuai juknis tidak dilaksanakan dan tidak transparan diumumkan,” pungkasnya seraya menambahkan, atas sejumlah temuan maupun tidak transparannya juknis itu, pihaknya ngotot memanggil Kadisdik Marasutan Siregar.
Unjuk Rasa
Terkait amburadulnya PPDB 2016, puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (4/8). Dalam aksi yang dimotori Muhammad Taufik Tanjung itu, massa meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa Kadisdik Kota Medan, sebagai orang paling bertanggungjawab terhadap kecurangan PPDB di Kota Medan.
Guna meminimalisir kecurangan PPBD, mereka meminta kepada Wali Kota Medan menetapkan PPDB jujur mandiri agar dana yang dihimpun dari masyarakat masuk ke kas daerah Kota Medan. Karena selama ini justru uang yang dikutip sekolah dengan memark-up jumlah siswa melebihi ketentuan juknis PPDB, dan kelas siluman masuk ke kantong oknum-oknum.
“Variabel utama kesuksesan suatu negara adalah pendidikan, menyelamatkan pendidikan berarti menyelamatkan negara. Kita prihatin melihat tata keloka pendidikan hari ini, pengelolaan pendidikan korup, jauh dari etika dan moral pendidikan,” ujar Taufik
Aksi massa ditampung dua anggota Komisi B, Rajudin Sagala dan Wong Chun Sen. Dalam kesempatan itu anggota Komisi B minta agar mahasiswa menyampaikan data-data terkait adanya indikasi kecurangan PPDB, untuk disampaikan kepada Wali Kota
Medan. “Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sangat kita apresiasi, namun alangkah baiknya
jika aksi ini dilengkapi dengan data-data terkait indikasi kecurangan PPDB,” kata Rajuddin Sagala. (prn/ije)
