MEDAN- Menjelang akhir tahun anggaran 2011, serapan anggaran Pemko Medan secara keseluruhan sudah mencapai 70 persen. Namun, realisasi keuangan baru berkisar 50 persen. Ditargetkan, sebelum 19 Desember mendatang, seluruh realiasi keuangan sudah tuntas.
“Surat Perintah Membayar (SPM) itu terakhir tanggal 19 Desember, sebab di situ nanti kita akan tutup buku,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Medan Irwan Ritonga kepada wartawan, Jumat (4/11).
Dijelaskannya, saat ini serapan anggaran masih berkisar 70 persen, begitu juga realiasi keuangan masih 50 persen. Namun, dalam bulan ini SPM yang diajukan sejumlah kontraktor sudah mulai padat, sehingga sebelum akhir tahun pasti realisasi keuangan sudah bisa dituntaskan keseluruhan.
“Sekarang ini volume SPM di masing-masing SKPD sudah cukup tinggi, lambatnya realiasi keuangan ini disebabkan dari kontraktornya sendiri,” ujar Irwan.
Irwan menampik kalau lambatnya realisasi keuangan bisa mempengaruhi terhadap kualitas pembangunan. Karena, hampir setiap tahun di daerah senantiasa terjadi konsep mengebut pembangunan, di mana proyek pembangunan baru dikebut menjelang tutup buku sehingga dikhawatirkan pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas.
Dijelaskan Irwan, lambatnya realisasi dana yang terjadi karena kontraktorn yang tidak mau mengambil uang muka. “Seharusnya saat proyek pembangunan dimulai, kontraktor harus mengambil uang muka senilai 20 persen dari total nilai proyek. Namun, banyak kontraktor yang tidak mengambil uang muka tersebut dan baru akan diambil ketika semua proyek sudah selesai,” sebut Irwan.
Kondisi ini, lanjutnya, banyak terjadi untuk proyek jalan kecil juga pembuatan parit. Seorang kontraktor terkadang bisa mendapatkan lima proyek pengaspalan jalan dan parit nilainya juga hanya berkisar belasan juta. “Kalau kontraktornya banyak modal, biasanya mereka menyelesaikan dulu semua proyek baru mengajukan SPM. Sebab, kalau dia mengajukan uang muka, maka saat dia selesai mengerjakan dia akan kembali mengajukan SPM. Tentu ribet dan harus mengeluarkan biaya materai dua kali. Sehingga banyak kontraktor yang merasa akan lebih baik, jika dia menuntaskan semua proyek dulu dan paling jeda waktunya antara proyek satu dengan yang lainnya itu masih hitungan seminggu seperti membuat parit,” jelas Irwan.
Menurutnya, lambatnya realisasi keuangan yang sering menjadi masalah setiap tahun itu hanya disebabkan karena pihak ketiga yang lambat mengajukan SPM. “Kalau kita prinsipnya hanya menawarkan uang muka, kalau kontraktor tidak mau karena dia memiliki modal membangun tentu ini juga tidak kita permasalahkan,” jelasnya.
Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menyebutkan, realisasi anggaran fisik dan keuangan Pemko Medan saat ini diperkirakan sudah mencapai 70 persen. “Kalau untuk realisasi anggaran dari Pemko Medan memang belum dapat laporan dari SKPD, tapi kita perkirakan sudah adalah 70 persen,” kata Syaiful.
Dia mengatakan pihaknya sudah meminta kepada masing-masing SKPD untuk melaporkan realisasi anggaran fisik dan anggaran keuangan. Dan kita targetkan akhir tahun ini realisasi anggaran keseluruhan dapat tercapai,” katanya.
Sementara itu, pengamat anggaran di Sumut, Elfenda Ananda menyebutkan, seharusnya menjelang akhir tahun seperti ini, realisasi anggaran sudah mencapai 75 persen. Namun, kebiasaan daerah selama ini senantiasa mengebut pembangunan menjelang akhir tahun. Padahal, realisasi anggaran itu bisa terukur per triwulan. Lambatnya realisasi anggaran, kata Elfenda, tentunya akan berdampak politik bagi pemerintah.
“Ini akan menjadi citra buruk bagi pemerintah yang berkuasa. Masyarakat akan terus bertanya kapan realisasi pembangunan jalan dan lainnya. Kalau masyarakat terus bertanya tentu semakin lama akan mencuatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” tegas Elfenda.(adl)
