32 C
Medan
Friday, June 28, 2024

Beber ke Publik Kalau Syamsul Dibekingi

Foto: Indra/PM Syamsul dan istrinya, Radika, saat hendak menuju mobil Honda Jazz miliknya, hendak ke kantor polisi. Pasangan ini  dituding melakukan penganiayaan terhadap pekerjanya, Kamis (27/11/2014).
Foto: Indra/PM
Syamsul dan istrinya, Radika, saat hendak menuju mobil Honda Jazz miliknya, hendak ke kantor polisi. Pasangan ini dituding melakukan penganiayaan terhadap pekerjanya, Kamis (27/11/2014).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polresta Medan diminta berani membeber kepada publik, jika sampai ada petinggi Mabes Polri berupaya melindungi tersangka kasus dugaan penyiksaan dan pembunuhan dua pembantu rumah tangga, Syamsul Anwar dan istrinya Radika, dengan mengorbankan lima tersangka lainnya yakni sopir dan karyawan pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja, CV Maju Jaya tersebut.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, langkah membeber kepada publik dapat dilakukan, ketika nantinya terdapat oknum jenderal bintang dua yang menelpon secara langsung ke Polresta Medan.

“Jadi misalnya dalam proses pemeriksaan ada oknum Jenderal yang menelepon, berusaha mengintervensi, itu infonya dibuka. Atau bisa disampaikan ke kita, sehingga bisa kita persoalkan di Mabes,” katanya menjawab koran ini di Jakarta, Kamis (4/12).

Neta mengungkapkan hal tersebut, menanggapi informasi yang diperoleh Sumut Pos dari kepolisian di Polresta Medan. Disebutkan, ada upaya ‘lobi’ ke Mabes Polri, untuk meringankan Syamsul dan istri. Caranya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), nantinya kesalahan-kesalahan yang menjurus ke pembunuhan akan ditanggung sang sopir, Feri Syahputra.

“Memang selalu ada upaya orang-orang yang dituduh, selalu mencari upaya penyelamatan. Bisa dengan membawa-bawa nama oknum jenderal, atau mungkin saja ada. Karena itu kita berharap Polreta Medan tetap profesional. Kalau oknum jenderal bintang dua tersebut telpon, kasih informasi ke kita. Polda jangan takut dengan siapapun yang mengintervensi,” katanya.

Menurut Neta, Polresta Medan perlu bekerja secara profesional karena persoalan yang ada terkait banyak hal. Mulai dari penyiksaan, pembunuhan, bahkan menjurus ke sindikat perdagangan manusia, yang selama ini banyak mengemuka, namun penindakannya masih sangat kurang.

“Beberapa waktu lalu kan juga pernah terungkap penyiksaan TKW di Bogor. Bahkan itu di rumah Jenderal pensiunan polisi. Juga terjadi di NTT. Sindikat perdagangan manusia ini cukup lihai, cukup rapi menyembunyikan permainan mereka,” katanya.

Karena itu dalam kasus Medan, tidak tertutup kemungkinan usaha Syamsul selama ini, kata Neta, memang dibekingi oknum-oknum tertentu. Sehingga ketika terjadi masalah yang memberatkan pemilik, oknum-oknum yang ada berusaha membantu.

“Bukan mustahil ada oknum yang terlibat. Kalau ada masalah, mereka korbankan pihak tertentu. Dalam hal ini bisa saja seperti sopir, atau karyawan lainnya. Maka itu polisi harus melakukan pemeriksaan secara profesional,” katanya.

Selain itu, Neta menilai pemeriksaan juga perlu dilakukan secara profesional, karena bukan tidak mungkin nama oknum jenderal dimaksud, hanya kamuflase dari tersangka. Sehingga kemudian memeroleh keringanan hukuman dan perlindungan dari polisi yang memeriksa.

“Sebelumnya di Jawa Tengah juga pernah seperti itu. Ada tersangka yang mengaku dibekingi Jenderal Bintang Tiga. Tapi waktu si-Jendral dihubungi, katanya dia tidak kenal dengan tersangka. Makanya dalam kasus ini yang penting polisi bekerja dengan profesional. Sehingga dapat diungkap sebenar-benarnya,” kata Neta.(ris/gir/tom)

Foto: Indra/PM Syamsul dan istrinya, Radika, saat hendak menuju mobil Honda Jazz miliknya, hendak ke kantor polisi. Pasangan ini  dituding melakukan penganiayaan terhadap pekerjanya, Kamis (27/11/2014).
Foto: Indra/PM
Syamsul dan istrinya, Radika, saat hendak menuju mobil Honda Jazz miliknya, hendak ke kantor polisi. Pasangan ini dituding melakukan penganiayaan terhadap pekerjanya, Kamis (27/11/2014).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polresta Medan diminta berani membeber kepada publik, jika sampai ada petinggi Mabes Polri berupaya melindungi tersangka kasus dugaan penyiksaan dan pembunuhan dua pembantu rumah tangga, Syamsul Anwar dan istrinya Radika, dengan mengorbankan lima tersangka lainnya yakni sopir dan karyawan pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja, CV Maju Jaya tersebut.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, langkah membeber kepada publik dapat dilakukan, ketika nantinya terdapat oknum jenderal bintang dua yang menelpon secara langsung ke Polresta Medan.

“Jadi misalnya dalam proses pemeriksaan ada oknum Jenderal yang menelepon, berusaha mengintervensi, itu infonya dibuka. Atau bisa disampaikan ke kita, sehingga bisa kita persoalkan di Mabes,” katanya menjawab koran ini di Jakarta, Kamis (4/12).

Neta mengungkapkan hal tersebut, menanggapi informasi yang diperoleh Sumut Pos dari kepolisian di Polresta Medan. Disebutkan, ada upaya ‘lobi’ ke Mabes Polri, untuk meringankan Syamsul dan istri. Caranya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), nantinya kesalahan-kesalahan yang menjurus ke pembunuhan akan ditanggung sang sopir, Feri Syahputra.

“Memang selalu ada upaya orang-orang yang dituduh, selalu mencari upaya penyelamatan. Bisa dengan membawa-bawa nama oknum jenderal, atau mungkin saja ada. Karena itu kita berharap Polreta Medan tetap profesional. Kalau oknum jenderal bintang dua tersebut telpon, kasih informasi ke kita. Polda jangan takut dengan siapapun yang mengintervensi,” katanya.

Menurut Neta, Polresta Medan perlu bekerja secara profesional karena persoalan yang ada terkait banyak hal. Mulai dari penyiksaan, pembunuhan, bahkan menjurus ke sindikat perdagangan manusia, yang selama ini banyak mengemuka, namun penindakannya masih sangat kurang.

“Beberapa waktu lalu kan juga pernah terungkap penyiksaan TKW di Bogor. Bahkan itu di rumah Jenderal pensiunan polisi. Juga terjadi di NTT. Sindikat perdagangan manusia ini cukup lihai, cukup rapi menyembunyikan permainan mereka,” katanya.

Karena itu dalam kasus Medan, tidak tertutup kemungkinan usaha Syamsul selama ini, kata Neta, memang dibekingi oknum-oknum tertentu. Sehingga ketika terjadi masalah yang memberatkan pemilik, oknum-oknum yang ada berusaha membantu.

“Bukan mustahil ada oknum yang terlibat. Kalau ada masalah, mereka korbankan pihak tertentu. Dalam hal ini bisa saja seperti sopir, atau karyawan lainnya. Maka itu polisi harus melakukan pemeriksaan secara profesional,” katanya.

Selain itu, Neta menilai pemeriksaan juga perlu dilakukan secara profesional, karena bukan tidak mungkin nama oknum jenderal dimaksud, hanya kamuflase dari tersangka. Sehingga kemudian memeroleh keringanan hukuman dan perlindungan dari polisi yang memeriksa.

“Sebelumnya di Jawa Tengah juga pernah seperti itu. Ada tersangka yang mengaku dibekingi Jenderal Bintang Tiga. Tapi waktu si-Jendral dihubungi, katanya dia tidak kenal dengan tersangka. Makanya dalam kasus ini yang penting polisi bekerja dengan profesional. Sehingga dapat diungkap sebenar-benarnya,” kata Neta.(ris/gir/tom)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/