Bupati Karo Terkelin Brahmana angkat bicara soal pencemaran air Danau Toba yang disebut-sebut diakibatkan dari limbah TSR. Terkelin yang didampingi Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi meminta data konkrit dari HBB dan YPDT agar segera memanggil pengusaha TSR. “Jika ada data akurat yang diberikan sebagai bahan assessment, akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Terkelin.
Menurutnya, jika ada temuan dugaan pelanggaran, Pemkab Karo tidak akan sungkan menindak tegas pengusaha tersebut. Selain limbah TSR, KJA di sekitar Tongging juga ikut mencemari air Danau Toba. Namun saat ini sudah ada komitmen dari pengusaha lokal untuk mengosongkan KJA dari Tongging. “Ini saya tegaskan ulang, surat pernyataan para pengusaha KJA telah setuju sekitar Tongging kosong KJA,” ungkap Terklein.
Lalu kenapa sampai hari ini masih banyak KJA di Tongging? Terkelin Karo berdalih, masalahnya sama dengan yang dihadapi daerah se-kawasan Danau Toba. “Pengusaha KJA juga menuntut, perusahaan besar lain masih beroperasi. Maaf, tidak usah saya sebutkan nama perusahannya. Tapi saya yakin kita sama- sama mengetahui perusahaan besar tersebut. Inilah kendala dan tantangan yang kami hadapi,” ungkapnya.
Untuk menertibkan KJA pengusaha lokal, Terkelin mengaku sepakat dengan ide Pemkab Simalungun dan Dairi, agar satu suara dari pusat untuk dibuatkan regulasi mengatur KJA ini. “Sebab kami ini para bupati tidak ada niat menyengsarakan rakyat, agar tidak ada pilih kasih, yang ini bisa, yang ini tidak,” urainya.
Terkelin juga mengaku setuju dibentuknya Pansus Pencemaran Air Danau Toba. “Asalkan seteril, silahkan saja, ini dorongan yang bagus agar tuntas, jika tidak seteril, jangan dulu,” pungkasnya.
Menanggapi aspirasi dan masukan dari elemen masyarakat dan Pemkab se-kawasan Danau Toba, anggota Komisi D DPRD Sumut Layari Sinukaban mengusulkan agar persoalan ini dibawa ke DPR RI dan Presiden. Agar upaya pembersihannya kembali bisa berlangsung secepat mungkin. Tanpa ada tahapan hingga daya tampung dan daya dukung kembali normal sebanyak 10.000 ton/tahun.
“Karena keputusannya ada di pusat, kita bawa saja persoalan Danau Toba ini ke DPR RI dan Presiden sebagai kepala negara. Saya yakin Presiden Jokowi mendukung agar Danau Toba bersih dari KJA,” ujar Layari.
Leonard Sumurung Samosir dari Golkar menyatakan bisa saja persoalan pencemaran Danau Toba disampaikan ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Namun sebelum menuju ke sana lebih dulu akan diselenggarakan rapat gabungan dengan komisi lainnya di DPRD Sumut. Misalnya, dengan Komisi A terkait perizinan.
“Nanti melalui rapat komisi gabungan kita lihat apakah pansus dan upaya mengadu ke DPR RI serta Presiden disetujui,” ungkap Leonard. (deo/bbs)
