MEDAN-26 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan yang tidak menghadiri bimtek penatausahaan surat pertanggungjawaban SKPD Rabu (28/3) lalu, ditegur keras oleh inspektorat.
“Pimpinan SKPD yang tidak hadir sudah kita undang dan diberikan pengarahan serta peringatan keras, agar tidak mengulanginya lagin
dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani langsung oleh ke 26 pimpinan SKPD,” kata Inspektorat Pemko Medan, Faried Wajdi, Kamis (5/4).
“Bila ke depannya masih mengulanginya lagi, inspektorat akan langsung memberikan sanksi tegas kepada pimpinan SKPD itu. Itu Pak Wali,” jelasnya.
Menurutnya, alasan pimpinan SKPD tidak menghadiri acara tersebut bermacam-macam.
“Ada yang berlasan lagi menyelesaikan tugas di kantor dan ada yang mengtakan karena tidak diundang. Padahal, bintek tersebut sangat penting dan strategis menyangkut akuntabilitas keuangan Pemko Medan,” jelasnya.
Dijelaskannya, bintek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan, khususnya bagi para bendahara. Oleh karenanya penyelenggaraan bimtek ini tentunya memiliki dasar-dasar pertimbangan yang kuat, sehingga sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin berakuntabilitas. Ketidakhadiran itu menyebabkan pimpinan SKPD tidak mengetahui bagaimana penatausahaan SPJ-SKPD yang baik dan benar.
Kondisi itu menyebabkan pimpinan SKPD seringkali menyalahkan bendaharawan dalam pengeluaran. Padahal sesungguhnya tugas dan tanggungjawab bendaharawan sangat komplek meliputi aspek penatausahaan dan penerapan standar akutansi serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Di antara ke-26 pimpinan SKPD yang tidak hadir itu memilikii anggaran besar diantaranya Dinas Bina Marga, Dinas Perkim, Dinas Pertamanan, Disdukcapil, Dinsosnaker, Dispenda, Dinas P2K, Distanla, Disdikbud, Disperindag, Sekwan DPRD Medan, Dinas Koperasi dan Kepala Bagian jajaran Pemko Medan. Sedangkan yang hadir dalam acara itu Kadis Kesehatan dr Edwin Efendi, Kadis Kebersihan Pardamean Siregar dan Kepala BKD Pemko Medan.
Kadis Koperasi Medan, Qamarul Fattah yang ditemui usai diberikan pengarahan mengatakanm kalau dirinya tidak diundang dalam acara tersebut.
Sekakadar diketahui, penyelenggaraan bimtek menghabiskan anggaran sebesar Rp200 juta. Namun, anggaran ini dinilai tak maksimal dan sia-sia karena banyak pimpinan SKPD yang mangkir ketika kegiatan diselenggarakan.
Kinerja Pemko Medan Rendah
Sementara itu pencapaian kinerja dari sisi tata pemerintahan yang sudah dilakukan Pemko Medan masih rendah. Hal itu dapat dilihat masih banyaknya masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat belum bisa ditangani.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2011 yang disampaikan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap kepada DPRD Medan, ada beberapa masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat belum mampu ditangani dengan baik.
Seperti masalah infrastruktur yakni pengelolaan ketertiban dan kenyamanan lalulintas yang masih rendah, minimnya pengembangan pasar tradisional dan modern.
Rendahnya kualitas pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan, kemudian masih rendahnya stimulan dan insentif kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan daya saing daerah yang belum mampu ditingkatkan.
“Kami mengakui masih banyak masalah kota yang belum terselesaikan. Aspirasi masyarakat juga masih sedikit bisa ditampung Pemko,” kata Rahudman, pada rapat paripurna DPRD Medan penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2011 di Kantor DPRD Medan, Kamis (5/4).
Dikatakannya, masih rendahnya realisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, bukan karena kurangnya perhatian Pemko tetapi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Meski begitu, sebagai orang nomor satu di kota ini, dia akan terus berupaya mendorong kinerja seluruh SKPD sehingga bisa menangani berbagai permasalahan yang timbul khususnya berkaitan dengan masyarakat.
Meski begitu, jika dilihat dari capaian laporan keuangan, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,74 triliun atau tercapai 88,95 persen dari target. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Medan juga semakin baik yaitu 7,9 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku naik menjadi Rp93,1 triliun. Peningkatan tersebut mendorong peningkatan pendapatan per kapita menjadi Rp43,9 juta pada 2011.
Pengamat Pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Badaruddin mengatakan persoalan-persoalan berkaitan dengan masyarakat memang masih belum mampu ditangani dengan baik. Pemko tidak menangani persoalan-persoalan masyarakat secara tuntas.
Menurutnya, Pemko Medan seharusnya optimal dalam merealisasikan rencana strategis (renstra) yang akan dicapai setiap tahun. Dengan begitu realisasi kinerja pemerintahan bisa meningkat lebih tinggi.
Ketua DPRD Medan, Amiruddin mengatakan, pencapaian Pemko baik dari sisi keuangan maupun pemerintahan, akan dibahas oleh pansus.(adl)
