Jika pemerintah mematok penyesuaiannya selama enam bulan, berarti rupiah yang harus dibayarkan ke PLN naik Rp 130an per bulan. Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan sendiri berharap agar usulan itu diterima parlemen dan bisa dilaksanakan. Sebab, dampaknya bagus.
’’Datanya sudah bagus, dan bisa menghemat sampai Rp 28 triliun. Kalau data kita benar, kenapa takut dilaksanakan,’’ jelasnya. Meski jabatannya sebagai Plt. Menteri ESDM tidak akan lama, dia memastikan ada perubahan mekanisme pemberian subsidi.
Sementara, anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, subsidi yang berlaku sekarang memang terasa tidak adil. Sebab, fakta dari proses pemadanan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada PLN sudah menunjukkan adanya kesalahan. Bahwa subsidi dinikmati orang mampu.
’’Belum final. Banyak aspirasi yang meminta tetap ada subsidi. Tapi memang tidak adil karena ada yang mampu,’’ katanya. Komisi VII, disebutnya bukan tidak sepakat dengan rencana itu. Kalau ada penundaan dari tahun ini, karena parlemen ingin data yang dijadikan acuan benar-benar valid.
Komisi VII tidak ingin ada rakyat seharusnya menerima subsidi, tapi tidak menerima karena salah pendataan. Oleh sebab itu, dalam proses pertemuan dengan Kementerian ESDM nanti, pihaknya memberikan beberapa catatan. ’’Subsidi 900 VA tidak dihapus semuanya, dan akurasi data,’’ pintanya. (dim/jpg)
Jika pemerintah mematok penyesuaiannya selama enam bulan, berarti rupiah yang harus dibayarkan ke PLN naik Rp 130an per bulan. Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan sendiri berharap agar usulan itu diterima parlemen dan bisa dilaksanakan. Sebab, dampaknya bagus.
’’Datanya sudah bagus, dan bisa menghemat sampai Rp 28 triliun. Kalau data kita benar, kenapa takut dilaksanakan,’’ jelasnya. Meski jabatannya sebagai Plt. Menteri ESDM tidak akan lama, dia memastikan ada perubahan mekanisme pemberian subsidi.
Sementara, anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, subsidi yang berlaku sekarang memang terasa tidak adil. Sebab, fakta dari proses pemadanan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada PLN sudah menunjukkan adanya kesalahan. Bahwa subsidi dinikmati orang mampu.
’’Belum final. Banyak aspirasi yang meminta tetap ada subsidi. Tapi memang tidak adil karena ada yang mampu,’’ katanya. Komisi VII, disebutnya bukan tidak sepakat dengan rencana itu. Kalau ada penundaan dari tahun ini, karena parlemen ingin data yang dijadikan acuan benar-benar valid.
Komisi VII tidak ingin ada rakyat seharusnya menerima subsidi, tapi tidak menerima karena salah pendataan. Oleh sebab itu, dalam proses pertemuan dengan Kementerian ESDM nanti, pihaknya memberikan beberapa catatan. ’’Subsidi 900 VA tidak dihapus semuanya, dan akurasi data,’’ pintanya. (dim/jpg)
