
Anggota DPRD Sumut Komisi 1 melakukan sidak ke sekolah mengemudi MSDC di Jalan Bilal Medan, Senin (5/9). Sidak terkait keluhan masyarakat yang ingin mengurus SIM dan diberatkan dengan mahalnya harga pengurusan sertifikat.
Cecar
Sebelumnya Komisi A mencecar habis Ramson Purba terkait standar operasional prosedur (SOP) MSDC. Baik mulai dari harga sertifikat, waktu dan tata cara pelatihan hingga manfaat keberadaan MSDC. Ramson tampak kewalahan menjawab beragam pertanyaan Komisi A tersebut. Awalnya ia menanggapi kalau peruntukan MSDC bukanlah semata mengurus SIM, melainkan sekolah mengemudi bagi masyarakat.
“Perusahaan atau anak TK (Taman Kanak-kanak) pun bisa belajar di sini. Orang yang sudah mendaftar akan diajari dan sebagai bukti dia punya kompetensi, maka kita kasih sertifikatnya,” kata Ramson menjawab Roby Barus terkait kenapa harus ada sertifikat sebagai bukti masyarakat belajar mengemudi.
Andi Lumban Gaol lebih menjurus ke hal teknis. Ia menanyakan apakah MSDC sudah memiliki izin. Selain itu sesuai konfirmasi Komisi A kepada Kasatlantas saat rapat dengar pendapat (RDP) akhir Agustus kemarin, sebut Andi, bagi pemohon SIM yang sudah punya sertifikat di MSDC bisa mendapatkan SIM. Ramson terpaku dan bergeming. Ia tidak mampu menjelaskan pertanyaan dari politisi PKPI tersebut.
“Soal masalah perizinan dan lainnya, saya mau konfirmasi ke atasan saya dulu. Soal biaya pelatihan sepeda motor (Rp420 ribu) kita jalin sampai selesai dan berlaku sampai 6 bulan untuk belajar. Mobil sama biayanya. Sedangkan untuk roda 6 (Rp550 ribu). Semua track latihan ada di sini pak,” katanya berkilah.
Andi melanjutkan sesuai peraturan dari Lemdikpol dan Kemendikbud, tidak perlu sertifikat sebagai sarat memiliki SIM. “Ada semacam izin prioritas untuk dapat sertifikat, tapi tak laku di Polresta. Lantas apa beda izin yang kalian punya dari lembaga lain,” tutur Andi seraya meminta fotocopi sertifikat yang dikeluarkan MSDC. Ramson semakin gugup dan bingung menjawab.
Ia mengalihkan pembicaraan bahwa saat ini tidak punya wewenang memberi keterangan seputar hal tersebut. “Awalnya saya kepala instruktur di sini pak. Baru beberapa minggu ini semua berkas dikasih tanggung jawab sama saya. Kalau pimpinan saya di Jakarta pak,” kilah dia lagi.
Waginto mempertanyakan selain di Medan di mana lagi lembaga sertifikat seperti MSDC. Kemudian kehadiran MSDC apakah untuk mengurus SIM atau sertifikat. Dengan tegas Ramson bilang hanya MSDC satu-satunya lembaga yang keluarkan sertifikat mengemudi. “Saya tidak tahu pak, setahu saya cuma ini (MSDC, Red). Orang Pertamina, BPJS juga ada berlatih di sini,” katanya.
Sementara itu, Asmui Lubis, mempertanyakan adakah jaminan sertifikat dari MSDC ketika si pemohon lulus teori dan ujian untuk mengurus SIM. Sebab menurut Kasatlantas, kata Asmui, pemohon SIM yang sudah memiliki sertifikat dari MSDC sesuai dipastikan lulus dan bisa punya SIM.
“Ya diuji saja pak, intinya apa yang semaksimal bisa kita berikan, ya berikan,” jawab Ramson. “Kalau 100 persen harusnya dijamin (lulus) dong,” timpal Asmui.
Ramson lantas terlihat ‘buang badan’ dengan mengatakan tidak ada hubungan antara pihaknya dengan pengurusan SIM. Artinya MSDC tidak menjamin masyarakat yang sudah punya sertifikat mengemudi otomatis lulus tahapan punya SIM.
“Masalah hubungan sekolah ini dengan Satlantas saya tidak tahu. Intinya ada orang datang kemari, kita ajari. Yang salah itu yang menyuruh. Karena kami tidak pernah paksakan orang yang mau datang ke sini,” tambah Ramson.
Diakhir pertemuan, Bayek semakin mempertajam keberadaan MSDC dan menyinggung kenapa pihak MSDC tidak hadir saat RDP kemarin. “Kami minta maaf dan kesalahan ada di kami. Mungkin kegiatan di sini juga sibuk pak,” kata Ramson seraya mengaku undangan RDP sudah diterima pihaknya.
Seluruh anggota Komisi A berang mendengar jawaban tersebut. “Berarti bapak hanya pentingkan urusan bisnis ketimbang kegiatan moral. Menurut saya tidak ada itikad baik dari lembaga ini untuk membantu masyarakat. Apalagi yang dilakukan tak miliki dasar hukum. Di mana antara teori mengemudi dan praktek mengemudi. Di sana diatur ada perkab dan juknis tentang tata cara teori dan praktek mengemudi. Apa mungkin 2 hari belajar di sini dapat sertifikat? Berarti sudah bisa dipastikan kalau orang mendapat sertifikat untuk mengurus SIM,” kata Bayek lagi.