Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Satu keluarga muslim rohingya yang berada di tempat pengungsian Beraspati Jalan Jamin Ginting Medan, Selasa (05/8). Para pengungsi berharap keluarga mereka yang masih tinggal di myanmar selamat dan mereka juga berharap agar konfrik krisis kemanusiaan di Rakite State Myanmar segera berakhir.
Foto: Dok VOA Menlu RI Retno Marsudi (kiri) dan Aung San Suu kyi (kanan) saat menghadiri pertemuan Menlu ASEAN terkait isu Rohingya, di Yangon, Myanmar 19 Des 2016.
PEMUDA MUHAMMADIYAH MENGUTUK
Sementara Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dan Generasi Muda Buddhis (Gemabudhi) Kota Medan mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Penegasan sikap ini ditunjukkan kedua organisasi agama tersebut, usai melaksanakan pertemuan di gedung DPRD Medan baru-baru ini.
“Pertemuan itu bertujuan ingin mengantisipasi timbulnya isu konflik sektarian di Rohingya. Juga merespon atas tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar jelas merupakan amanat penderitaan Muslim internasional bersamaan dengan nilai spiritual momentum Idul Adha,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Eka Putra Zakran didampingi sekjen Datuk Imam Marzuki, kepada wartawan di Medan, Selasa (5/9).
Gemabudhi Kota Medan juga menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang besar di bumi Burma tersebut. “Kami meminta Pemerintah Myanmar segera menghentikan perbuatan yang keji dan sadis terhadap etnis Rohingya,” kata Ketua Gemabudhi Kota Medan, Wong Chun Sen.
Pihaknya meminta stabilitas keamanan di Myanmar dikembalikan, dan lakukan rekonsiliasi atas nama persamaan hak hidup sebagai manusia. “Kami menilai tragedi Rohingya merupakan konflik geopolitik, yakni masalah perebutan kekuasaan, dengan dugaan didasari pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas di wilayah itu,” katanya.
Di samping itu pihaknya mendesak atas nama masyarakat internasional melaui PBB untuk turun tangan menyelesaikan kasus-kasus HAM yang selalu menyandera masyarakat Rohingya. Begitu juga organisasi ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang nyaris belum memberikan langkah tegas menyikapi pelanggaran HAM berat oleh junta militer Myanmar.
“DPD Gemabudhi Kota Medan meminta supaya Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri segera menyerukan penghentian penindasan yang terjadi atas Etnis Rohingya di Myanmar, dan memberikan bantuan kemanusiaan dan langkah Diplomasi. Termasuk mengecam terjadinya tindakan yang sangat tidak manusiawi dan jauh dari hati nurani serta pelanggaran HAM yang fatal terhadap perempuan dan anak-anak,” pungkasnya. (ain/prn/adz)
Foto: Dok VOA Menlu RI Retno Marsudi (kiri) dan Aung San Suu kyi (kanan) saat menghadiri pertemuan Menlu ASEAN terkait isu Rohingya, di Yangon, Myanmar 19 Des 2016.
PEMUDA MUHAMMADIYAH MENGUTUK
Sementara Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dan Generasi Muda Buddhis (Gemabudhi) Kota Medan mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Penegasan sikap ini ditunjukkan kedua organisasi agama tersebut, usai melaksanakan pertemuan di gedung DPRD Medan baru-baru ini.
“Pertemuan itu bertujuan ingin mengantisipasi timbulnya isu konflik sektarian di Rohingya. Juga merespon atas tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar jelas merupakan amanat penderitaan Muslim internasional bersamaan dengan nilai spiritual momentum Idul Adha,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Eka Putra Zakran didampingi sekjen Datuk Imam Marzuki, kepada wartawan di Medan, Selasa (5/9).
Gemabudhi Kota Medan juga menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang besar di bumi Burma tersebut. “Kami meminta Pemerintah Myanmar segera menghentikan perbuatan yang keji dan sadis terhadap etnis Rohingya,” kata Ketua Gemabudhi Kota Medan, Wong Chun Sen.
Pihaknya meminta stabilitas keamanan di Myanmar dikembalikan, dan lakukan rekonsiliasi atas nama persamaan hak hidup sebagai manusia. “Kami menilai tragedi Rohingya merupakan konflik geopolitik, yakni masalah perebutan kekuasaan, dengan dugaan didasari pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas di wilayah itu,” katanya.
Di samping itu pihaknya mendesak atas nama masyarakat internasional melaui PBB untuk turun tangan menyelesaikan kasus-kasus HAM yang selalu menyandera masyarakat Rohingya. Begitu juga organisasi ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang nyaris belum memberikan langkah tegas menyikapi pelanggaran HAM berat oleh junta militer Myanmar.
“DPD Gemabudhi Kota Medan meminta supaya Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri segera menyerukan penghentian penindasan yang terjadi atas Etnis Rohingya di Myanmar, dan memberikan bantuan kemanusiaan dan langkah Diplomasi. Termasuk mengecam terjadinya tindakan yang sangat tidak manusiawi dan jauh dari hati nurani serta pelanggaran HAM yang fatal terhadap perempuan dan anak-anak,” pungkasnya. (ain/prn/adz)
