MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Desakan itu akan disampaikan ke publik selama sepakan mulai hari ini, Rabu (13/9) di jalanan Kota Medan.
“Besok (hari ini) DPC dan PAC PPP di Medan kita akan aksi ke jalan, sebagai bentuk solidaritas kita atas kekejaman pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya di Myanmar,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Medan Abdul Rani, kemarin.
PPP juga meminta pemerintah mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia, sebaliknya menarik DubeS Indonesia dari Myammar. “Ini bukan persoalan agama, akan tetapi persoalan kemanusiaan,” katanya.
Aksi ke jalan yang dilakukan PPP sebagai bentuk kepedulian atas penderitaan yang dialami etnis Rohingya. Selain menyuarakan sikap pemerintah, juga akan menggalang dana dari masyarakat/pengguna jalan. “Secara eksternal kita galang dana dari masyarakat melalui aksi, secara internal kami akan menggerakan seluruh kader,” katanya.
Dana yang terkumpul akan disumbangkan langsung ke etnis Rohingya, dengan berkoordinasi dengan pengurus DPP PPP. “Kita berharap partai-partai lain menyerukan hal yang sama, sehingga menjadi desakan politik nasional,” katanya.
Sekretaris Fraksi PPP Irsal Fikri menambahkan, Pemerintah Indonesia agar mendesak dunia internasional memberikan sanksi tegas kepada Myanmar. “PPP meminta kepada dunia internasional untuk memberikan sanksi tegas kepada Myanmar baik politik maupun ekonomi karena tindakan pembantaian yang dilakukan oleh Myanmar sudah di luar batas nalar dan tak bisa ditolerir,” katanya.
Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan atas aksi yang dilakukan PPP Medan, di 11 titik persimpangan di Medan nanti. Sebelas titik itu, persimpangan Jalan Ringroad (Gagak Hitam)-Jalan Sunggal, Jalan Juanda -Katamso, Jalan Gatot Subroto – Guru Patimpus (bundaran majestik), ujung Jalan Maulana Lubis-Balai Kota (Lapangan Merdeka). (ain/prn/adz)