Persoalan air bersih kembali menjadi perhatian DPRD Kota Medan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak lepas tangan dan segera mencari solusi atas keluhan masyarakat yang hingga kini terus bermunculan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengatakan persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, keluhan mengenai sulitnya mendapatkan pelayanan air bersih hampir selalu disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses maupun sosialisasi peraturan daerah (Sosper).
“Dalam setiap reses dan Sosper, keluhan air bersih selalu disampaikan masyarakat. Pemko Medan harus serius menanggapinya, karena air bersih kebutuhan dasar masyarakat juga,” kata Robi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 di gedung dewan, Senin (5/10/2026).
Robi meminta Pemko Medan tidak terus berlindung di balik alasan bahwa persoalan air bersih merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Menurutnya, Pemko tetap harus memiliki langkah dan strategi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kota Medan terpenuhi. “Pemko Medan harus mencari solusi penyelesaian masalah air bersih ini. Kami ingin tahu bagaimana strateginya dan berapa anggaran yang disiapkan dalam R-APBD TA 2027,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan air bersih tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, Pemko Medan perlu membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait agar persoalan tersebut dapat ditangani secara konkret.
Selain persoalan air bersih, Fraksi PDIP juga meminta Wali Kota Medan segera menetapkan pejabat definitif pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat pejabat sementara.
Robi menilai keberadaan pejabat definitif penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih optimal. “Sekda dan beberapa OPD lain masih dijabatnya Pj dan Plt. Kami minta segera ditetapkan pejabat definitifnya,” ungkapnya.
Dikatakan Robi, pengisian jabatan definitif juga diperlukan agar setiap OPD memiliki kepemimpinan yang jelas dalam menjalankan program pembangunan, termasuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam APBD.
Persoalan banjir juga tidak luput dari perhatian Fraksi PDIP. Robi meminta Pemko Medan lebih serius menangani banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk banjir rob yang kerap melanda kawasan Belawan.
Ia mendorong normalisasi parit dan sungai dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya ketika banjir terjadi.
Fraksi PDIP berharap persoalan air bersih dan banjir mendapat perhatian lebih serius dalam penyusunan R-APBD Kota Medan 2027, sehingga anggaran yang disiapkan benar-benar menjawab kebutuhan dasar dan persoalan yang dihadapi masyarakat. (map/ila)
