MEDAN – Pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan berbagai infrastruktur di Kota Medan. Mulai dari penanganan banjir, pembangunan dan pemeliharaan jalan, rehabilitasi sekolah, penerangan jalan hingga infrastruktur persampahan.
Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggunakan anggaran perubahan tersebut secara tepat sasaran, khususnya untuk menjawab persoalan infrastruktur yang masih dirasakan masyarakat.
“Khususnya infrastruktur dalam penanganan banjir, kita berharap agar pembangunan drainase di P-APBD ini dilakukan berbasis kawasan,” ucap Edwin Sugesti, Minggu (4/10/2026).
Menurut politisi PAN tersebut, pembangunan drainase tidak boleh dilakukan secara parsial tanpa memperhatikan sistem aliran air secara keseluruhan. Setiap pembangunan drainase harus terlebih dahulu memastikan keterhubungan dengan saluran primer.
“Setiap drainase harus dibangun dengan memastikan aliran air menuju drainase primer sebelum pembangunan drainase sekunder dan tersier. Dengan begitu, tidak ada pembangunan drainase yang sia-sia,” ujarnya.
Selain persoalan banjir, Edwin juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kota Medan. Ia menilai masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius, baik pembangunan baru maupun pemeliharaan.
“Ada cukup banyak jalan tanah yang belum dibangun. Kemudian, beberapa ruas jalan butuh pemeliharaan karena kondisinya yang mulai rusak,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemko Medan menyusun skala prioritas pembangunan jalan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Edwin juga mengingatkan Pemko Medan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada jalan dan drainase. Infrastruktur pendidikan, khususnya kondisi bangunan sekolah, juga harus mendapat perhatian.
Ia meminta rehabilitasi gedung sekolah dilakukan secara lebih merata, terutama di kawasan Medan Utara yang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan fasilitas pendidikan.“Pemko Medan perlu melakukan pemerataan rehabilitasi gedung sekolah, terutama di kawasan Medan Utara,” tuturnya.
Menurutnya, pemerataan pembangunan sarana pendidikan penting untuk memastikan seluruh siswa di Kota Medan mendapatkan lingkungan belajar yang layak dan aman.
1.000 Titik LPJU Ditunggu
Persoalan penerangan jalan juga tak luput dari perhatian Komisi 4 DPRD Medan. Edwin meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan terus memperluas pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), terutama di kawasan yang hingga kini masih minim penerangan.
“Kita berharap, pemasangan 1.000 titik LPJU baru yang rampung di akhir tahun ini benar-benar dapat menjawab persoalan penerangan di Kota Medan,” katanya.
Ia berharap pemasangan LPJU tidak sekadar mengejar jumlah titik, tetapi benar-benar menyasar lokasi yang selama ini membutuhkan penerangan, terutama kawasan permukiman dan ruas jalan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
Edwin juga meminta Pemko Medan memperkuat infrastruktur persampahan. Menurutnya, pembenahan sektor tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat sampah, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan sarana pengangkutan.
Mulai dari becak sampah hingga truk pengangkut sampah, kata dia, harus mendapat perhatian agar sistem pelayanan persampahan berjalan lebih optimal.
“Pengelolaan persampahan harus diperkuat secara terpadu, mulai dari hulu hingga hilir. Infrastruktur di bidang persampahan ini sangat penting, agar pelayanan di bidang persampahan dapat benar-benar berjalan dengan baik,” pungkasnya. (map/ila)
