Polemik penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 terus bergulir. Menanggapi kritik mengenai mahalnya harga tiket dan sepinya pengunjung, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) menegaskan pesta rakyat terbesar di Sumut itu digelar tanpa menggunakan dana APBD. Sementara itu, Komisi C DPRD Sumut meminta evaluasi menyeluruh dilakukan usai penyelenggaraan sebagai dasar perbaikan PRSU ke depan.
Pemerintah Kota Medan mengklaim kondisi keuangan daerah tahun 2025 dalam keadaan sehat karena tidak memiliki utang jangka panjang. Namun, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp592 miliar serta masih tersisanya 1.225 titik banjir yang belum tertangani menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Dr H Muslim Harahap MSP, menegaskan pentingnya segera merealisasikan alokasi minimal 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk pembangunan di wilayah Medan Utara, yang mencakup Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Rencana pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respons positif dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia memastikan, kondisi keuangan Kota Medan saat ini sudah berada dalam koridor yang ditetapkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Ahmad menyebut program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Dinas Pendidikan tidak pernah dibahas, dan anggarannya tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang berencana akan merotasi masyarakat penerima bantuan sosial secara bergantian setiap tahunnya, mendapatkan perhatian dan dukungan dari Komisi II DPRD Medan.
Sembilan Anggota DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di dunia dengan menggunakan anggaran APBD 2023 senilai ratusan juta rupiah. Kunjungan kerja ini dinilai terindikasi pemborosan karena tidak terlihat urgensinya dengan kinerja dewan.
Plt Sekda Kota Tebingtinggi Bambang Sudaryono, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2023 secara Zoom di Aula Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (30/1) lalu.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Penyerapan anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020, hingga per 31 Desember 2020 terealisasi hanya mencapai 85,71 persen atau Rp875.839.036.586,00 dari total...
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Penyerapan anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020, hingga per 26 November 2020 terealisasi baru mencapai 65,01 persen atau Rp544.137.537.352,00 dari total...
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Sebanyak 23 anggota dewan (dua orang tidak hadir) sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 menjadi...
DAIRI, SUMUTPOS.CO-Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,157...
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO-Penyerapan anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020, hingga 5 Oktober 2020 terealisasi baru mencapai 57,69 persen atau Rp 583.981.823.193.00 dari total anggaran sebesar...
DAIRI, SUMUTPOS.CO-Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu sampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) TA...
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setiap triwulan I dan II, ekonomi Sumatera Utara selalu tumbuh di bawah proyeksi. Hal itu disebabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sistem tender yang diberlakukan oleh pemerintah selama ini, dinilai masih belum maksimal dan substansial dijalankan oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)....
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyoroti sejumlah permasalahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggapan...
MEDAN, SUMUTPOS.CO --Pemerintah Kota Medan menegaskan tidak ada persoalan lagi mengenai gaji aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemko Medan. Meski berkas APBD 2017 belum...
MEDAN, SUMUTPOS.COÂ --Sikap Pemko Medan yang tidak bisa mengakomodir gaji para honorer sesuai UMK dalam APBD 2017, sangat disesalkan kalangan honorer terutama guru honorer...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi berleha-leha dalam menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pemerintah pusat menyiapkan sanksi tegas...
