28 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

DPRD Sumut Minta Oknum Penyeleweng Dana BOS Ditindak Tegas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh setiap kepala sekolah harus berjalan secara transparan. Untuk itu, seluruh unsur terkait di sekolah harus dilibatkan dalam pengelolaan dana bos.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat sekolah.

“Hal ini sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan kita. Saya banyak mendengar keluhan orangtua siswa terkait penyelewengan yang dilakukan oleh oknum. Sudah seharusnya penyusunan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan diketahui semua pihak,” ucap Baskami, Senin (6/11/2023).

Baskami juga mengatakan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah juga harus diketahui oleh guru, orangtua/wali murid, tenaga kontrak dan pihak lainnya.

“Sehingga tidak terjadi krisis kepercayaan di lingkup sekolah dan dunia pendidikan kita. Proses belajar mengajar harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurut Baskami, anggaran sekolah seperti Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta anggaran semua honor Guru Tidak Tetap (GTT) harus diketahui publik.

Lembaga pendidikan penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga wajib mempertangungjawabkan pengunaannya dan mempublikasikannya secara transparan.

“Terkadang alokasi dana BOS tidak mencukupi. Oleh karenanya, maka efektivitas penggunaan dan transparansi harus dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik,” katanya.

Baskami juga mengingatkan, saat ini ada banyak sekali jenis pungli yang dilakukan di sekolah, mulai dari bentuk sumbangan dan lain-lain.

“Jangan ada kejadian di sekolah-sekolah kita praktik pungli yang menyusahkan para orangtua dan wali murid. Bila ada hal yang mencurigakan, segera laporkan berikut buktinya,” tegasnya.

Baskami berharap, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan manajemen sekolah, maka kualitas pendidikan di Sumut dapat meningkat.

“Kita akan bersama-sama berupaya untuk menyejahterakan para guru,” pungkasnya.
(map/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh setiap kepala sekolah harus berjalan secara transparan. Untuk itu, seluruh unsur terkait di sekolah harus dilibatkan dalam pengelolaan dana bos.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat sekolah.

“Hal ini sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan kita. Saya banyak mendengar keluhan orangtua siswa terkait penyelewengan yang dilakukan oleh oknum. Sudah seharusnya penyusunan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan diketahui semua pihak,” ucap Baskami, Senin (6/11/2023).

Baskami juga mengatakan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah juga harus diketahui oleh guru, orangtua/wali murid, tenaga kontrak dan pihak lainnya.

“Sehingga tidak terjadi krisis kepercayaan di lingkup sekolah dan dunia pendidikan kita. Proses belajar mengajar harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurut Baskami, anggaran sekolah seperti Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta anggaran semua honor Guru Tidak Tetap (GTT) harus diketahui publik.

Lembaga pendidikan penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga wajib mempertangungjawabkan pengunaannya dan mempublikasikannya secara transparan.

“Terkadang alokasi dana BOS tidak mencukupi. Oleh karenanya, maka efektivitas penggunaan dan transparansi harus dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik,” katanya.

Baskami juga mengingatkan, saat ini ada banyak sekali jenis pungli yang dilakukan di sekolah, mulai dari bentuk sumbangan dan lain-lain.

“Jangan ada kejadian di sekolah-sekolah kita praktik pungli yang menyusahkan para orangtua dan wali murid. Bila ada hal yang mencurigakan, segera laporkan berikut buktinya,” tegasnya.

Baskami berharap, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan manajemen sekolah, maka kualitas pendidikan di Sumut dapat meningkat.

“Kita akan bersama-sama berupaya untuk menyejahterakan para guru,” pungkasnya.
(map/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/