JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Polri mengklaim bahwa ancaman makar masih membayangi, meski telah dilakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh dan aktivis.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut selama masih ada potensi penggerakan massa secara besar-besaran, maka pendompleng itu juga akan berupaya untuk memanfaatkannya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR kemarin, Tito menjelaskan bahwa pendompleng ini masih terus berupaya, walau sudah ada yang berhasil ditangkap. ”Mereka ingin membajak massa yang begitu besar,” tuturnya.
Namun, apakah ada aktor yang lebih besar lagi perannya dari orang-orang yang ditangkap itu, Tito enggan menyebutkannya.
”Saya tidak bisa sampaikan sekarang,” terang mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) tersebut.
Yang pasti, sebenarnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) juga sempat mendapatkan tawaran untuk ikut membantu proses menduduki gedung DPR tersebut.
Walau, yang perlu disyukuri, GNPF menolak rencana tersebut. ”Sudah ditawari itu GNPF, tapi ditolak,” jelasnya.
Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, makar itu sekarang tidak harus dengan senjata, namun bisa memanfaatkan people power.
”Eranya itu tidak pakai senjata, tapi kebebasan dalam berdemokrasi,” jelas mantan Kapolda Banten tersebut.
Karena itu, upaya untuk menggunakan massa itu harus digagalkan. Caranya, dengan menangkap sebelum Aksi Damai 2 Desember.
”Akhirnya, berhasil digagalkan upaya inkonstitusional itu,” jelasnya.
Penjelasan Kapolri terkait makar mendapat respon dari anggota Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar mengingatkan bahwa potensi makar tidak hanya terjadi di seputar Jakarta saja.
Menurut dia, Polri juga harus bisa membuktikan bahwa proses penangkapan sejumlah tokoh itu memang terindikasi makar yang berdampak luas.”Sejauh mana potensi makar itu sampai ke daerah-daerah,” ujar Hasrul.
