MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menyikapi kedatangan para pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera Utara (Sumut).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya tersebut diyakini dapat terjadi karena adanya andil beberapa oknum pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan beberapa negara. Ada dugaan kuat mereka (para pengungsi) menjadi korban penyeludupan maupun perdagangan manusia. Saya minta hal ini harus diusut,” ucap Baskami, Minggu (7/1/2023).
Baskami pun meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam memperkuat penjagaan pada batas-batas wilayah di Sumatera Utara, khususnya di kawasan perairan yang kerap menjadi akses masuk bagi para imigran gelap tersebut.
“Menurut saya, selama belum ada ketegasan dan penanganan serius, maka harus dibatasi kedatangan para pengungsi (rohingya) ini ke Sumut sembari menunggu kebijakan Pemerintah Pusat secara langsung,” ujarnya.
Baskami secara tegas juga mendesak perwakilan UNHCR serta Organisasi Migrasi Internasional (IOM) agar melakukan tindakan cepat dalam penanganan masalah Rohingya.
“Di Sumatera Utara selain Rohingya, juga ada pengungsi lainnya dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Irak, dan Suriah. Mereka sudah beberapa kali mendatangi DPRD Sumut untuk meminta kejelasan dari UNHCR agar dapat masuk ke negara ketiga seperti Amerika, Selandia Baru, Australia dan Kanada,” katanya.
Baskami menjelaskan bahwa permasalahan pengungsi ini merupakan persoalan global yang mencakup lintas negara yang melibatkan sejumlah negara besar. Ia pun berkeyakinan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik atas nasib para pengungsi.
“Saya tekankan sekali lagi, kepentingan nasional kita adalah yang paling utama,” pungkasnya.
(map/tri)
