Setelah Di-Blacklist di Jalur Undangan SNMPTN 2012
MEDAN-Dipastikan sekitar 214 siswa SMAN 5 Medan, dengan prestasi akademik di masing-masing kelas, tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) jalur undangan 2012. Hal ini, terkait black list yang diterapkan panitia SNMPTN Pusat terhadap SMAN 5 Medan yang diduga melakukan manipulasi data pada 2011 lalu.
Jumlah siswa yang tidak dapat mengikuti SNMPTN 2012 ini diakui Kepala SMAN 5 Medan, Lindawati saat dikonfirmasi, Selasa (6/3). Jumlah siswa tersebut terbagi dalam beberapa kelas yakni, IPA 8 kelas dan IPS 2 kelas. Nah, dari per kelas diambil 50 persen terbaik sesuai akreditas A yang dimiliki sekolah SMAN 5 Medan. “Sekitar 214 siswa yang rencananya akan kita daftarakan pada tahun ini. Ketika mendaftar, nama sekolah kita tertera di halaman online namun ketika memasukkan nama siswa, disinilah terjadi masalah dan kita tidak bisa mendaftarkannya,” ujarnya.
Lindawati membantah jika telah memanipulasi data siswa yang didaftarkan pada 2011 lalu. Karena itu dia menyayangkan black list yang diberikan ke sekolah yang dipimpinnya baru setahun belakangan itu. Pasalnya, blacklist tersebut tanpa ada pemberitahuan resmi secara tertulis dari panitia pusat.
Padahal menurut pengakuan Lindawati, pihaknya tidak melakukan manipulasi data yang menyebabkan sekolah tersebut diblacklist sehingga tidak bisa mengikuti SNMPTN jalur undangan. “Yang mengerjakan data adalah Pembantu Kepala Sekolah 1 yaitu Pak Edi Sepianto, dan yang mengetik data tersebut anggotanya Reza. Saya sudah berulang kali mempertanyakan kepada mereka mengenai data yang dikirim apakah telah direkayasa. Keduanya mengaku tidak ada melakukan manipulasi data seperti yang dituduhkan. Bahkan mereka meminta bukti data yang menurut dugaan telah dimanipulasi,”tegasnya.
Atas hal ini Lindawati juga pernah mempertanyakan kepada pusat lewat Faks dan email serta kepada UNIMED dan USU sebagai panitia lokal, namun pihaknya tidak mendapatkan jawaban pasti. Lindawati juga mengaku sangat kecewa dengan informasi blacklist selama 3 tahun yang akan dijalani sekolahnya. Untuk itu dirinya berharap ada sikap kerjasama dari panitia lokal untuk mempertanyakan status tersebut. Agar kedepannya ada kepastian apakah siswanya masih bisa mengikuti SNMPTN jalur undangan pada 2013.
Disinggung mengenai dampak yang akan ditimbulkan atas kejadian ini, Lindawati mengakui SNMPTN jalur undangan tidak begitu mempengaruhi terutama minat pelajar untuk sekolah di SMAN5 Medan. “Ini hanya salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri. Jalur ujian tulis kan masih ada, jadi saya pikir ini tidak begitu berpengaruh,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Rajab Lubis saat dikonfirmasi terkait hal itu, dirinya mengaku telah membuat tim untuk menelusuri masalah yang terjadi di SMAN5 Medan.
“Kita telah membentuk tim yang diketuai Marasutan untuk menelusuri masalah ini. Kasus ini juga baru kita jumpai tahun ini sehingga langkah awalnya yakni meminta kepada pihak SMAN 5 Medan kronologis tertulis. Setelah itu akan kita telusuri dan selanjutnyua akan mempertanyakan langsung kebeberapa perguruan tinggi yang dituju,”sebutnya.
Masih menurutnya hal itu dilakukan agar upaya penelusuran bersifat objektif dan mendapatkan solusinya. “Kita tidak hanya menanyakan kepada pihak sekolah saja karena itu kan subjektif, sehingga kita juga akan menelusuri ke berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas,”ungkapnya.
Ketua Panitia SNMPTN Unimed, Kharil Anshari, membenarkan jika ada sekolah di Medan yang terindikasi curang sehingga tidak diperkenankan mengikuti SNMPTN jalur undangan 2012 .”Dari belasan sekolah yang terindikasi curang, satu diantaranya terdapat di Kota Medan. Saya tidak berhak menyebutkan sekolahnya,” ucap Khairil.
Dari Jakarta, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai kasus ini merupakan pukulan berat bagi sekolah yang bersangkutan. Apalagi dengan demikian, kredibilitas sekolah tersebut menjadi dipertanyakan. “Sebenarnya pada dekade 1990-an, juga pernah ada SMA yang diblacklist. Jadi nggak apa-apa, karena cuma sekolah dan PTN yang memblacklist saja yang mengetahuinya,” ujarnya.
Namun tidak dapat dipungkiri, jika benar blacklist dilakukan karena adanya mark-up nilai siswa yang dilakukan sekolah, ini tentunya tamparan bagi dunia pendidikan. Hanya saja meski demikian, Darmaningtyas mengaku tidak begitu terkejut jika ada sekolah yang bertindak curang.
Selain itu alasan ketidakterkejutannya, sebab blacklist yang dilakukan juga hanya terkait penerimaan mahasiswa baru untuk jalur undangan dari universitas-universitas negeri se-Indonesia saja. Sebenarnya, pria ini justru mempertanyakan proses perekrutan jalur undangan. Karena menurut Darmaningtyas, sistem model ini tidak begitu efektif. Dimana unsur subjektiftas di dalamnya sangat tinggi. Dan proses transparansinya juga tidak begitu jelas. “Kalau jalur undangan, itu sangat terasa like and dislike, dan subjektifits cukup tinggi jika dibanding dengan penerimaan model ujian langsung,” jelasnya.
Sebelumnya, soal hukuman bagi sekolah yang curang ditekankan oleh Ketua Panitia SNMPTN, yang juga Rektor Institut Teknologi Bandung, Akhmaloka. Dia mengatakan, 10 sekolah yang curang berada di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
“Lamannya diblokir sehingga sekolah itu tidak bisa mengakses. Kata kuncinya (password) dinonaktifkan,” kata Akhmaloka beberapa waktu lalu.
Salah satu bukti kecurangan diperoleh panitia SNMPTN dari pengakuan siswa yang direkomendasikan mengikuti jalur undangan. Menurut pengakuan siswa itu, nilai-nilai yang diterima panitia bukanlah nilai asli. Kecurangan ini ditemukan tahun lalu dan sanksi diberikan tahun ini. Beberapa sekolah curang itu sudah mengklarifikasi temuan itu dan membantah telah berbuat curang. Yang terjadi semata-mata kesalahan pengisian data.
“Jumlahnya sekarang mungkin tidak sampai 10. Masih ada beberapa sekolah yang tidak bisa memberi jawaban atau data yang meyakinkan. Mereka diblokir sampai ada klarifikasi yang meyakinkan,” kata Akhmaloka.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, sekolah yang terbukti curang akan diberi sanksi tegas seperti pemblokiran itu. Sanksi itu otomatis akan menghambat atau bahkan menutup kesempatan siswa masuk ke PTN melalui jalur undangan. “Sejak awal sudah diingatkan agar selalu jujur. Jangan berlaku curang dengan merekayasa nilai siswa. Sudah diberi kesempatan kok malah curang. Harus diberi hukuman,” kata Nuh.
Meski termasuk tindak kriminal karena memalsukan data, kata Akhmaloka, panitia tidak memiliki wewenang menindak sekolah, guru, atau kepala sekolah yang terlibat. Dari sisi hukum, kasus kecurangan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.
“Yang akan rugi jelas siswa. Tahun lalu kasus ini pernah ribut karena orangtua merasa anaknya sudah dikorbankan oleh sekolah. Tolong pikirkan siswanya,” ujarnya. (uma/gir)
