Nasir menyarankan Pemko Medan untuk mengawal warga yang menggunakan kaos #2019GantiPresiden . “Kalau ada acara-acara tertentu, baiknya Pemko mengawal saja bersama aparat kepolisian, karena selama ini tidak ada masalah. Kalaupun ada warga yang melakukan tindakan anarkis mengantasnamakan itu, maka aparat hukum harus mengambil tindakan,” tandasnya.
Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat Harahap membenarkan pihaknya ada menurunkan lima spanduk yang berkaitan dengan politik. Tak hanya itu, ada pula satu spanduk bertuliskan ‘Car Free Day Bukan Ajang Politik’ juga diturunkan.
“Apa yang dilakukan petugas Satpol PP merupakan tindakan antisipasi kemungkinan bentrok dua kubu, antara yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Untuk itu, kami bersikap netral dengan menurunkan baliho, spanduk dan sejenisnya pada kegiatan CFD atau yang melibatkan masyarakat banyak,” ungkapnya, Minggu (6/5).
Menurut Rakhmat, antisipasi seperti itu sangat perlu dilakukan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal tak diinginkan dan dapat merugikan masyarakat banyak. “Buktinya tadi pagi, nyaris terjadi bentrok dua kubu. Masing-masing kelompok sudah berkumpul dengan massa yang tidak sedikit. Pengalaman di Jakarta harus diantisipai sejak awal dan kami melakukannya secara persuasif,” ujarnya.
Ia menuturkan, Satpol PP memiliki kewenangan untuk ketertiban umum dan masyarakat. Maka dari itu, langkah-langkah persuasif berupa sosialisasi terus dilakukan terutama pada kegiatan CFD yang sejenisnya sebab itu bukan arena politik.
Mengenai beredarnya surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis yang memerintahkan Satpol PP menertibkan atribut #2019GantiPresiden, Rakhmat tak menampik. Akan tetapi, ia mengaku belum menerimanya. “Secara tertulis surat itu belum kami terima. Namun melalui grup WhatsApp sudah, makanya kami melakukan antisipasi seperti itu,” pungkasnya.(ris/ila)
