MEDAN, SUMUTPOS.CO- Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan Modesta Marpaung berang karena disebut-sebut ikut menjadi calo dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah sekolah negeri di Medan. Karenanya, politisi Partai Golkar ini akan melaporkan Ketua Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri ke Badan Kehormatan (BK) dan pimpinan dewan hari ini, Senin (7/9).
“Ini sudah pencemaran nama baik. Padahal yang jadi pemain itu dia (Irsal, Red). Dia yang mendatangi sekolah-sekolah untuk menitipkan siswa. Jadi jangan maling teriak maling, besok (hari ini, Red) akan saya laporkan kepada Ketua Badan Kehormatan Dewan dan Ketua DPRD,” kata Modesta kepada Sumut Pos, Minggu (6/9).
Bahkan dengan tegas Modesta menyebutkan, yang terang-terangan membawa calon-calon siswa agar ke sejumlah sekolah adalah Irsal Fikri. Apa yang dilakukan Irsal, kata Modesta, untuk memperjuangkan agar calon-calon siswa tersebut dapat lulus ke sekolah negeri favorit.
“Saya akui, (saya) ada mengurus satu dua orang ke sekolah negeri, tapi yang saya tolong itu keluarga. Wajar dong menolong keluarga sendiri,” dalihnya.
“Itupun saya lakukan sebelum proses pengumuman. Apa yang saya lakukan mengatasnamakan diri sendiri , bukan komisi atau lembaga dewan secara keseluruhan,” lanjutnya.
Sementara, Ketua Panitia PPDB Disdik Medan, Ely Nur Rambe saat dikonfirmasi mengakui, ada nsejumlah anggota dewan yang mendatangi dirinya untuk meminta agar meloloskan sejumlah calon siswa. “Kalau mereka (Komisi B) sudah mengakui, ya memang seperti itulah kenyataannya,” kata istri dari Razman Arif Nasution itu.
Sayangnya, wanita berhijab itu enggan membeberkan berapa banyak siswa yang dititipkan oknum anggota dewan dan siapa saja oknum anggota dewan yang melakukan hal tersebut. Ely juga keberatan menyebutkan bahwa banyak siswa siluman di sekolah SMA Negeri 3 Medan.
“Janganlah dibilang siswa siluman, mereka siswa biasa. Kasihan dibilang siswa siluman, mentalnya bisa terganggu,” ungkapnya.
Lebih jauh, Ely meminta agar kekisruhan PPDB 2015 tidak dikembangkan kemana-mana serta berjanji akan memperbaiki proses penerimaan siswa baru pada tahun yang akan datang apabila kembali dipercaya.
“Tahun depan aspirasi semua pihak kita dengarkan, mulai dari dewan, LSM, tokoh masyarakat, pakar pendidikan. Ini dilakukan agar semua menjadi lebih baik,” bilangnya.
Menyikapi persoalan ini, Dewan Pendidikan Medan Mutsyuhito Solin meegaskan, tindakan Komisi B DPRD Medan yang memaksakan kehendak agar siswa titipannya lulus di sekolah negeri, sudah keterlaluan. Menurutnya, apa yang dilakukan Ketua Komisi B DPRD Medan telah mencoreng tatanan pendidikan di Kota Medan.
“Menolong konstituen bukan seperti itu caranya, karena menabrak aturan,” ujarnya.
Kata dia, tekanan dari okunum-oknum anggota dewan dalam proses PPDB bukan hanya terjadi tahun ini. “Sebenarnya ini sudah cerita lama, makanya saya bilang anggota dewan itu keterlaluan,” ungkapnya.
Dia juga mendukung agar persoalan ini didalami Badan Kehormatan DPRD Medan. Sebab, pengakuan Ketua Komisi B itu sudah mencoreng citra lembaga tersebut. “Badan Kehormatan harus tindaklanjuti kekisruhan ini, biar persoalan ini jelas, dan terlihat siapa yang salah dan siapa yang benar,” terangnya. (dik.adz)
