MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pemilik hak suara harus jeli dalam melihat siapa yang tepat memimpin partai berlambang mercy itu di Sumut. Menyongsong Pemilu, Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024, Partai Demokrat dinilai butuh pemimpin yang militansi, mengakar, dan mampu merebut hati rakyat.
Hal ini mengingat dinamika politik nasional sangat tinggi frekuensinya yang berimbas ke daerah. Apalagi saat ini Partai Demokrat berada di luar koalisi Pemerintah. Kondisi ini di satu sisi bisa memberikan kerugian, tapi di sisi lain justru dapat menjadi keuntungan besar bagi Partai Demokrat. Hal itu sangat tergantung kepada perkembangan situasi sosial politik dalam negeri.
“Jika dilihat kondisi sekarang, di mana rakyat semakin hari semakin menjerit dengan kemiskinan, kesulitan ekonomi, lowongan kerja yang sangat kecil, pengangguran yang semakin bertambah, dan sinyalemen utang luar negeri yang semakin besar, tentu membuat citra buruk pemerintah di mata rakyat,” kata Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, DR Sakhyan Asmara MSP kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).
Belum lagi ditambah masalah masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok ke Indonesia, sementara para pencari kerja di negeri sendiri begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, disusul polemik masalah ideologi, masalah agama, masalah sosial, masalah kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan beban berat bagi masyarakat.
Sementara di sisi lain, korupsi tidak juga dapat dikikis habis, bahkan penegakan hukum secara kasat mata dilihat rakyat perlakuan yang tidak adil dan sangat memprihatinkan. “Sebenarnya masih sangat banyak masalah lain yang timbul saat ini dikarenakan pengelolaan manajemen pemerintahan dalam kabinet kerja, dinilai tidak bekerja secara optimal,” sebutnya.
Kondisi politik seperti itu, menurut Sakhyan, menyebabkan rakyat akan melirik kepada partai-partai yang tidak berada di dalam koalisi pemerintah. “Rakyat sangat menaruh harapan besar kepada Partai Demokrat untuk memimpin perubahan di Indonesia, menghapus citra buruk korupsi, kesulitan ekonomi, pengangguran, masalah sosial, masuknya TKA, hutang luar negeri dan lainnya. Rakyat saat ini menginginkan adanya perubahan signifikan dari kondisi yang sedang dihadapi sekarang ini,” ungkap Dosen Senior FISIP USU ini.
Disebutnya, itulah yang menjadi alasan kenapa Partai Demokrat sebagai partai yang berada di luar koalisi pemerintah akan dapat meraih keuntungan besar bila pandai dalam mengelola citra dan memilih para pimpinannya di daerah-daerah termasuk di Sumatera Utara yang tepat dan dapat merebut hati rakyat.
Berkaitan Musda Partai Demokrat Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP) ini menilai, DPP Partai Demokrat beserta para pemilik suara di Sumatera Utara, harus hati-hati dan cermat dalam menentukan siapa yang pantas diunggulkan, diusung, dan dipilih untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.
“Menurut saya, kriteria Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara haruslah sosok yang mengenal dan dikenal di Sumatera Utara, terutama di lingkungan keluarga besar Partai Demokrat, dan mempunyai kemampuan untuk merebut hati rakyat. Calon yang tidak memenuhi kriteria seperti itu, apalagi calon yang hanya mengandalkan rekomendasi dari pusat, akan sangat berbahaya karena berdampak pada kerugian besar bagi Partai Demokrat di Sumatera Utara,” ungkapnya.
Sakhyan melihat potensi kader yang sudah teruji militansi dan loyalitasnya serta mengakar di tengah kader dan masyarakat cukup banyak. Sejumlah nama calon seperti Herri Zulkarnain, Armyn Simatupang dan Burhanuddin Sitepu termasuk memiliki kriteria tersebut. Mereka dikenal dan mengenal Sumatera Utara, punya militansi serta sudah mengakar. “Bahkan secara khusus saya melihat sosok Burhanuddin Sitepu yang lahir dari bawah, mempunyai kesetiaan dan loyalitas yang sangat tinggi kepada pimpinan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY,” ungkapnya.
Menurut Sakhyan, hal itu ditunjukkan Burhanuddin Sitepu ketika Partai Demokrat dilanda upaya perebutan kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal. “Burhanuddin Sitepu tidak bergeser sedikitpun dari kesetiaannya kepada AHY, bahkan berani berhadap-hadapan dengan kaum penantang yang hendak melaksanakan KLB,” sebut mantan Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini.
Bukan itu saja, lanjut Sakhyan, Burhanuddin juga terus berbicara di media massa lokal dan nasional, menyuarakan penolakan terhadap KLB ilegal. Kegigihannya menentang upaya perampasan partai mendapat simpati dan dukungan masyarakat, sehingga muncul aksi penandatanganan petisi menolak KLB dari aliansi masyarakat sipil di Lapangan Merdeka Medan, saat itu. “Aksi dukungan masyarakat sipil itu bisa muncul tak terlepas dari adanya kewibawaan, kharisma dan kedekatan Burhanuddin Sitepu dengan tokoh lintas masyarakat di daerah ini,” tegasnya.
Mantan Kadispora Sumut ini juga menilai, sosok Burhanuddin Sitepu adalah seorang yang memiliki wibawa, marwah yang tinggi, namun tetap berjiwa kerakyatan. Ia sangat mudah bersosialisasi, berinteraksi dengan siapa saja, mulai dari kalangan atas sampai kepada masyarakat di lapisan bawah. “Dengan penampilannya seperti itu, ia banyak memperoleh simpati dari kaum ibu, para penggiat media sosial, kalangan aktivis pemuda maupun mahasiswa dan lain sebagainya. Sosok seperti itulah sebenarnya yang sangat diperlukan dalam kepemimpinan Partai Demokrat saat ini,” katanya.
Sakhyan yakin, sosok Burhanuddin akan mampu merebut hati rakyat, karena memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Tentu hal itu akan berdampak kepada perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu yang akan datang. “Karenanya, bila Partai Demokrat Sumatera Utara berkeinginan menambah jumlah kursi di DPRD Provinsi dan di DPRD Kabupaten Kota Di Sumatera Utara, maka jawabnya adalah pilih sosok pemimpin Partai Demokrat yang mampu merebut hati rakyat,” pungkasnya. (adz)
