Ribuan Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengikuti peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI. Belasan ribu guru dan tenaga kependidikan dari 33 kota/kabupaten di Sumut dikembalikan ke Pemprovsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi menerima pengalihan 18.805 personil aparatur sipil negara (ASN) bidang kependidikan menengah dari 33 kabupaten/kota. Selain personil, juga diserahterimakan sarana dan prasarana serta dokumen pendidikan tingkat SMA dan SMK.
Proses serah terima tersebut dilaksanakan langsung Gubernur Sumut HT Erry Nuradi beserta seluruh bupati/wali kota dalam acara yang berlangsung di Aula Martabe Kantor Gubernur, Kamis (6/10). Pada kesempatan tersebut, ditandatangani berita acara serah terima yang disaksikan pihak kejaksaan
Proses serah terima dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, M.Si beserta seluruh bupati/walikota dalam acara yang dilaksanakandi Ruang Martabe Kantor Gubsu, Kamis (6/10). Dalam kesmpatan itu ditandatangani berita acara serah terima disaksikan DPRD, Kejaksaan serta pengadilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pengalihan tersebut merupakan amanat UU 23 tahun 2104 tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan SMA dan SMK yang dikelola pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemko) menjadi perangkat Pemerintah Provinsi.
Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan agar masing-masing satuan kerja melakukan percepatan proses administrasi terkait personil, dokumen, sarana dan prasarana yang dialihkan. Terkait dengan sarana dan prasrana, satker, agar berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan dan Aset untuk melakukan validasi aset yang dialihkan dan memastikan keberadaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
Lebih jauh lagi, Erry mengingatkan agar setiap SKPD dapat mencermati data kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam berita acara serah terima disebutkan bahwa Penyerahan personel ke Pemprov Sumut terhitung mulai 1 Januari 2017. Sedangkan belanja pegawai masih menjadi tanggungjawab pemkab/pemko sampai dengan 31 Desember 2016. Seluruh pembiayaan personel, pendanaan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab Pemprov Sumut mulai tahun depan.
Adapun jumlah Sekolah menengah yang dialihkan menjadi urusan Pemerintah Provinsi adalah SMA sebanyak 1.065 sekolah yang terdiri atas 423 SMA negeri dan 642 SMA swasta. Sedangkan SMK seluruhnya berjumlah 970 yang terdiri atas SMK negeri sebanyak 265 dan SMK swasta sebanyak 705.
Berita acara serahterima yang ditandatangani tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan arsip nasional.
