MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gerbong pejabat Polri kembali bergerak. Ada puluhan pejabat Polri yang digeser, termasuk Kapolda Sumut. Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian menunjuk Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Rycko Amelza Dahniel sebagai Kapolda Sumut, menggantikan Irjen Pol Raden Budi Winarso yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri No: ST/243/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang beredar, sebelum memasuki masa pensiun, Irjen Raden Budi Winarso menjadi Widyaswara Utama Sespim Polri Lemdikpol.
Dengan pergantian Kapolda Sumut ini, masyarakat Sumut mengharapkan ada perubahan khususnya di bidang keamanan dan penegakan hokum di Sumut.
“Kapolda baru ini, harus bisa menjaga keamanan atau kondusif di Sumatera Utara. Baik dari kerusuhan antar masyarakat maupun aksi terorisme. Hal itu harus menjadi catat khusus dalam tugas baru Irjen Pol Rycko Amleza,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata kepada Sumut Pos, Kamis (6/10) malam.
Selain itu, masyarakat harus bisa merasa aman dari aksi kejahatan jalanan seperti perampokan dan pembegalan yang semakin marak terjadi di Kota Medan dengan korban yang terus berjatuhan. “Karena, korban begal bukan masyarakat Sumut saja. Warga negara asing (WNA) juga ada menjadi korban. Nah, itu harus diperhatikan Kapolda baru untuk meningkatkan atau mengantisipasi kejahatan seperti begal tersebut,” cetusnya.
Kemudian, Surya juga menyoroti soal Narkoba di Sumut yang semakin hari semakin mengerikan bagi masyarakat. Dengan Kapolda Sumut baru ini, harus ada terobosan dilakukan untuk menghabisi jaringan narkoba tersebut.
“Bila ada anggota terlibat, harus diberikan sangsi tegas. Jangan membersihkan halaman rumah, bila sapunya ikut kotor,” tuturnya.
Hal yang sama disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Wakil Bendahara Fraksi PDIP DPRD Sumut. Dia juga mengharapkan adanya reformasi di tubuh Polda Sumut untuk kebaikan dan membangun lebih baik citra positif Polri di masyarakat Sumut.
“Kapolda baru harus bisa juga bersinergi dengan pemerintah, sehingga hal-hal seperti di Tanjungbalai dan di daerah bisa di atasi secara dini,” katanya.
Dia mengharapkan ada upaya khusus untuk mengatasi permasalah narkoba di Sumut. Termasuk melakukan pembersihan institusi polri di Polda Sumut dari Narkoba.
“Kapolda baru harus melakukan tes urine kepada seluruh personel. Bila ada yang terlibat harus disikat dan diberikan hukuman berat,” jelasnya.
