Sementara, Ruhut Sitompul, tidak mau ambil pusing dengan anggapan bahwa dia menjadi orang titipan SBY di kubu Ahok-Djarot pada Pilkada DKI 2017. “Sekarang begini saja, orang lihat Ruhut ini, gimana Pak SBY enggak senang sama Ruhut? Juga, kalau begitu kan, Pak Jokowi enggak senang, Pak Ahok juga enggak senang, itu saja. Tapi, itulah, Pak SBY tahu hatiku yang paling dalam pada dia dan keluarga. Begitu juga Pak Ahok dan Pak Jokowi,” kata Ruhut kepada wartawan, Kamis (6/10).
Ruhut sendiri berpikir ada faktor lain yang membuat dirinya masih belum dipecat oleh Partai Demokrat. “Aku belum dipecat-pecat karena Pak SBY sayang sama aku, itu saja,” tegas Ruhut.
Ruhut menerangkan, selama berada di Partai Demokrat hingga saat ini, dia selalu bekerja maksimal dan tulus. Begitupun kini, ketika sudah memutuskan bergabung dengan tim pemenangan Ahok-Djarot, hal yang sama akan dia lakukan agar bakal calon petahana bisa menang pada Pilkada 2017.
Keputusan Ruhut mendukung Ahok-Djarot salah satunya karena dia baru tahu Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, diusung sebagai bakal calo gubernur DKI pada detik-detik terakhir. Selain itu, dia tidak sepakat dengan partainya yang mengusung Agus karena kariernya di bidang militer masih panjang.
Bahkan, menurut Ruhut, Agus bisa disiapkan lebih baik lagi untuk ikut Pilpres tahun 2024 ketika sudah menyandang pangkat yang cukup tinggi sebagai anggota TNI.
Sementara Komite Pengawas (Komwas) DPP Partai Demokrat tengah memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. “Ruhut masih diproses di Komwas. Saat ini jadi Jubir Ahok, tentu keinginan beliau sendiri,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).
Diakui Agus, proses penyelidikan yang dilakukan Komwas molor. Sebabnya, Ruhut Sitompul mangkir pada panggilan pertama. Kini Komwas mempersiapkan panggilan kedua Ruhut.
Menurut Agus, Komwas berhak memutus sesuai AD/ART perkara Ruhut jika yang bersangkutan mangkir hingga tiga kali. “Komwas berwenang memutuskan kalau ada pelanggaran kode etik,” ucap Agus.
“Ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Dia sudah pernah dapat sanksi ringan, yaitu dinonaktifkan jadi koordinator jubir. Kalau ringan, walau dua kali pasti ada penilaian Komwas,” imbuh Agus. (bbs/adz)
