Jika Aspirasi Tidak Ditanggapi Gatot, Siapkan Tekanan Lain
MEDAN-Hari ini sembilan partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), siap buka-bukan kepada pers terkait kunjungan mereka ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pekan lalu. Setidaknya hal ini diungkapkan Andi Jaya Matondang, Wakil Ketua PPP Sumut.
“Kita Wait and See. Kalau tidak direspon, maka kita akan melakukan tekanan-tekanan lainnya. Ini semuanya, bukan untuk kepentingan politis, bukan proyek, uang dan sebagainya. Tapi, murni untuk kepentingan masyarakat dan umat di Sumatera Utara. Dan Senin nanti (hari ini, Red), kita akan menggelar konfrensi pers terkait hal-hal tersebut, serta langkah yang akan kita ambil,” urainya kepada Sumut Pos Jumat (4/11) lalu.
Sebelumnya, sembilan dari sebelas partai pengusung yang terdiri dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PPDI) Sumut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumut, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumut, Partai Merdeka Sumut, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sumut.
Partai Sarekat Islam (PSI) Sumut, Partai Persatuan Nahdatul Ummah (PPNU) Sumut, Partai Patriot Sumut, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkunjung ke Mendagri karena menilai sejak Gatot Pujo Nugoroho menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubsu tidak maksimal dan belum mampu mengusung misi dan visi semasa Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu. “Ini cara yang Islami, dan kami anggap paling tepat serta tidak tendensius dengan mengerahkan massa dan sebagainya. Kami hanya mengingatkan, karena selama ini visi misi Syampurno yakni, tidak sakit, tidak bodoh dan tidak lapar serta rakyat punya massa depan, sejak Sumut dipimpin Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, belum ada arah pencapaiannya. Maka, kami meminta Mendagri, untuk mengingatkan itu ke Plt Gubsu,” jelas Andi.
Andi pun membenarkan bila Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, tidak mampu menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan legislatif dan pihak-pihak lainnya.
Kemudian, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gatot juga tidak populis dan terkesan keputusan pribadi, tanpa mempertimbangkan keharmonisan dan kekondusifitasan Sumut. Salah satunya adalah kebijakan pemutasian pejabat eselon III beberapa waktu lalu.
“Akibatnya, mencuat ketidakharmonisan dan ketidakkondusifitasan di Sumut dengan ditandai ajuan hak interpelasi dan sebagainya. Waktu dia (Gatot, Red) masih menjabat Ketua DPW PKS, dia mampu menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai lainnya, terutama yang berlandaskan dakwah. Namun, sekarang itu tidak ada. Ini perlu terjawab, apakah karena ada yang menghalang-halangi atau karena keinginannya sendiri,” bebernya.
Andi menuturkan, kesembilan partai pengusung juga melaporkan mengenai keberadaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2010 lalu yang mencapai Rp400 Miliar. Untuk konteks ini, kunjungan tersebut meminta Mendagri agar juga mengingatkan Gatot, untuk memiliki prioritas pencapaian visi misi Syampurno dalam APBD 2012 mendatang.
Soal kesiapan sembilan partai pengusung itu untuk buka-bukaan pun dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Patriot Sumut Rismansyah. Dikatakannya, dalam konfrensi pers itu nantinya akan diceritakan secara lugas hal-hal berkaitan dengan kunjungan kepada Mendagri, menyangkut sikap dan kebijakan Plt Gubsu.
“Nanti akan kita buka semua di konfrensi pers,” katanya tanpa memberikan nama tempat dan waktu dari agenda yang mereka rencanakan itu.
Terkait dengan manuver sembilan partai tadi, Gatot tampaknya belum juga mau berkomentar. Selain itu, beberapa isu yang sedang marak di Sumut pun enggan dia tanggapi, conrohnya kasus JR Saragih dan PLTA Asahan III. “”Nanti ya, baru Salat Idul Adha,” jawab Gatot ketika ditemui Lapangan Merdeka Medan, Minggu (6/11). (ari)
