Apakah itu berarti Kemhan mengetahui pengadaan helikopter tersebut, Hadi menjelaskan bahwa yang diketahui Kemhan adalah helikopter itu untuk keperluan VVIP. Kemhan tidak mengetahui bila helikopter itu akan digunakan untuk pesawat angkut. “Karena itulah saya bentuk tim investigasi ke dalam internal angkatan udara,” lanjutnya.
Pengadaan awalnya memang untuk VVIP, dan diajukan pada 2015. Namun, ternyata ditolak oleh Presiden. “Selesai menolak, berarti tidak ada lagi kaitannya dengan istana atau Presiden,” tutur mantan Sekretaris Militer Presiden itu. Akhirnya helikopter itu dibeli untuk kepentingan TNI AU sendiri, mekanisme pembeliannya akan diinvestigasi. Saat ini, helikopter itu memang sudah tiba. Namun, belum ada serah terima karena masih ada beberapa dokumen yang perlu dibereskan. “Apakah nanti dikembalikan atau tidak dikembalikan, itu tergantung hasil investigasi saya,” tambahnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan presiden Joko Widodo memberikan atensi langsung pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Komisi I DPR pada Senin (6/2). Sudah ada perintah dari presiden agar ada aturan soal anggaran itu disinkronkan antara di TNI dan Kementerian Pertahanan. Sinkronisasi itu juga melibatkan kementerian koordinator bidang politik hukum dan hak asasi manusia.
”Kemarin (Senin, red) presin sudah intruksikan agar diatur harmonisasi aturannya kembali antara panglima, menhan, dan menkonya,” ujar JK usai membuka rapat koordinasi nasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, kemarin (7/2).
Menkopolhukam Wiranto diperintahkan untuk memperbaiki komunikasi diantara mereka. Soal kewenangan anggaran, JK menyerahkan pada pengaturan yang berlaku saja. Dia tidak ingin masuk pada polemik tarik ulur kewenangan anggaran yang dipersoalkan Jenderal Gatot.
Selain itu, JK juga menanggapi curahan hati Jenderal Gatot yang juga diungkapkan pada saat sidang di Komisi I DPR. Salah satunya soal Gatot yang bisa saja diganti dalam waktu dekat dan mendadak.
”Ya 2018 batasnya, pensiunnya,” ujar JK lantas tersenyum. Tapi, buru-buru dia menjelaskan kalau soal penggantian itu bukan menjadi kewenangan wakil presiden. ”Kalau penggantinya saya tidak tahu. Batas pensiunnya itu tahun depan, 2018,” tegas JK. Apakah JK sudah diajak bicara presiden soal panggantian tersebut? dia pun hanya menanggapinya dengan senyum. Lantas berlalu.
Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan belum mengetahui adanya polemik antara Panglima TNI dengan Menhan saat rapat di Komisi I DPR. “Nanti permennya (Peraturan Menteri, red) saya lihat dulu,” ujarnya usai bertanding futsal dengan wartawan di Jakarta Utara kemarin. (dna/bbs/byu/jun/lum/jpg/ril)
