JR Saragih.
SUMUTPOS.CO – Walau masih menjalin komunikasi dengan beberapa parpol untuk bisa melengkapi dukungan menuju kursi 1 Sumatera Utara (Sumut), hingga saat ini Partai Demokrat Sumut tetap menjagokan Ketua DPD Demokrat Sumut JR Saragih. Sebab JR memiliki pengalaman di pemerintahan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Meilizar Latief. Di balik itu. “Demokrat 14 kursi, harusnya bisa mencalonkan di posisi Sumut 1 atau calon gubernur. Untuk enam kursi tambahan, bisa berkoalisi yang memiliki tiga kursi,” ujarnya.
Meilizar menyebut pihaknya tidak akan mungkin berkoalisi dengan PPP. “Kayaknya dengan PPP berat, mungkin dengan yang punya tiga kursi seperti PKB, PKPI serta PAN itu lebih memungkinkan. Kalau itu terealisasi sudah cukup untuk mencapai dukungan minimal,” jelasnya.
Meilizar juga menyebutkan, saat ini pihaknya tetap akan melakukan cara yang sama untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung untuk Pilkada 2018. “Kalau saat ini tentu yang kita tonjolkan Ketua DPD Demokrat Sumut JR Saragih. Beliau itu sosok berpengalaman karena sudah dua priode terpilih sebagai Bupati Simalungun,” jelasnya.
Pun demikian, kata Meilizar, dalam menentukan sosok calon kepala daerah, Partai Demokrat akan mengacu kepada hasil survei. “Contohnya Pilgubsu 2013, saat itu Ketua DPD Demokrat, Pak Milwan. Namun, beliau hasil surveinya rendah, makanya Demokrat pada akhirnya memutuskan untuk mengusung Amri Tambunan dan RE Nainggolan,” jelasnya.
Sementara, Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan mengenai siapa sosok yang akan diusung pada ajang pemilihan calon gubernur sumut (Pilgubsu) 2018 mendatang.
Hinca menyebut, yang berhak memutuskan pengusungan calon gubernur, calon wakil gubernur, hingga calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Demokrat adalah Majelis Tinggi Partai.
“Majelis Tinggi Partai itu diketuai oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Sekretarisnya Amir Syamsuddin, serta diisi 15 anggota,” kata Hinca kepada wartawan di rumah Politik Hinca Panjaitan, Jalan SM Raja, Jumat (7/4).
Berbeda keputusan calon bupati atau calon wali kota, cukup di tingkat DPP saja. Dan proses untuk menentukan nama, atau sosok yang akan diusung akan dilakukan proses penjaringan terlebih dahulu.
“Kalau untuk Pilgubsu, DPD Demokrat Sumut yang akan melakukan penjaringan, siapapun boleh ikut, baik kader ataupun non kader,” sebutnya.
Hasil penjaringan di DPD akan diserahkan ke DPP. Selanjutnya, DPP akan meneruskan usulan tersebut ke Majelis Tinggi Partai untuk diputuskan. Kata Hinca, Partai Demokrat merupakan rumah bagi para kader. Jadi, ketika kader internal dan non kader memiliki elektabilitas yang sama, tentu yang akan dipilih adalah kader.
