MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi yang digelar massa mengaku kader dari 5 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sumatera Utara (Sumut) ke Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (2/8/2022) lalu, sangat disesalkan sejumlah kalangan. Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Yusuf Tambunan pun meminta Tim DPP Partai Demokrat turun ke Sumut untuk menelusuri siapa dalang yang menggerakkan aksi tersebut.
“Saya menduga jika massa yang melakukan aksi di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta ini bukan dari Sumut. Mungkin hanya beberapa orang saja dari Sumut dan kemungkinan besar orangnya dari Jakarta dan sekitarnya. Siapa yang punya akses di Jakarta?” kata Yusuf Tambunan saat dihubungi wartawan, Minggu (7/8/2022) malam melalui telepon selular.
Yusuf yang sudah menjadi kader sejak berdirinya Partai Demokrat itu pun mengaku kecewa, dan mempertanyakan ketika massa pengunjuk rasa menuduh Kepala BPOKK Herman Khaeron sebagai perusak Partai Demokrat. “Jika terkait penetapan ketua DPC, seharusnya pimpinan yang ditanya atau dipermasalahkan, bukan Mas Herman Khaeron sebagai Kepala BPOKK. Beliau itu pejuang partai yang sudah membuktikan eksistensinya dengan terpilih 3 periode sebagai anggota DPR RI. Kok seenaknya saja dituding sebagai perusak partai. Saya minta DPP untuk mengusut dalang aksi ini karena jelas-jelas telah merusak marwah partai,” tegas Yusuf Tambunan
Ia menilai, pelaku aksi demo ini merupakan perusak partai dan tidak memahami komitmen Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai partai smart yang santun dan modern. Yusuf Tambunan juga mengaku heran, saat partai sedang disibukkan dengan verifikasi partai untuk persiapan ikut Pemilu 2024, dan di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat, kok ada aksi di DPP yang merusak citra partai.
Terkait pelaksanaan Muscab sebut Yusuf Tambunan, sesuai AD/ART mekanisme Muscab hanya mengantarkan calon ketua, bukannya memilih ketua. Penetapan ketua DPC tidak atas dasar banyaknya dukungan, tetapi juga berdasar hasil fit proper test dan rekomendasi tim 5 DPP, serta hak preogratif Ketua Umum Partai Demokrat.
Bahkan dalam AD/ART, tambah Yusuf Tambunan, jika tidak setuju dengan keputusan tim 5 atau keputusan Ketua Umum, ada mekanismenya, yakni mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat.
“Jadi kita mempertanyakan aksi demo yang memalukan tersebut. Kok beraninya melakukan aksi dan meminta Kepala BPOKK dicopot”, tegas Yusuf Tambunan yang pernah sebagai Sekretaris Tim Kampanye Gabungan Capres/Cawapres SBY-JK Provinsi Sumut di Pilpres 2004 tersebut.
Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sumut itu juga menyesalkan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut yang terkesan melakukan “pembiaran” terhadap aksi demo ke DPP Partai Demokrat di Jakarta tersebut. “Makanya saya minta agar tim independen dari DPP segera turun ke Sumut untuk mencari informasi, menelusuri, menyelidiki siapa dalang aksi tersebut,” tegas Yusuf Tambunan
“Tidak mungkin 5 DPC yang melakukan demo itu tidak terlebih dulu koordinasi dengan DPD. Sebab ke-5 DPC ini yang saya tahu merupakan calon yang ‘diendors’ DPD, tetapi tidak ditetapkan sebagai ketua DPC oleh Ketua Umum mas AHY”, pungkas Yusuf Tambunan. (adz)
