MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Medan dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (8/9/2022). Mereka mendesak pemerintah agar segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedatangan para mahasiswa ini langsung disambut Ketua dan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Tondi Roni Tua dan Tangkas Manimpan Lumbantobing.
Kedua legislator Partai Demokrat itu pun langsung berbaur dengan mahasiswa untuk mendengar aspirasi dan tuntutan para mahasiswa tersebut. Dalam aksinya, selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga meminta agar mengendalikan penggunaaan BBM, dan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah merealisasikan Perpres No 55 Tahun 2019, memangkas anggaran belanja yang tidak berdampak kepada rakyat kecil serta mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
Usai mendengar tuntutan dan aspirasi mahasiswa, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut Tondi Roni Tua bersama Sekretaris Fraksi Demokrat Tangkas Manimpan Lumbantobing menyatakan terima kasih kepada mahasiswa yang menggelar aksi secara tertib. Tondi dan Tangkas pun berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa tersebut kepada pemerintah pusat dan ke instansi terkait lainnya.
Tondi dan Tangkas bahkan menyebut jika Partai Demokrat tetap menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. “Kami Fraksi Demokrat DPRD Sumut akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan mahasiswa ke pemerintah dan instasi terkait lainnya. Sebab, harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Demokrat tetap berkoalisi dengan rakyat. Maka aspirasi rakyat ini akan tetap kami perjuangkan,” kata Tondi Roni Tua.
Bahkan menurut Tondi dan Tangkas, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menginstruksikan agar kader Partai Demokrat menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM karena akan merusak sendi-sendi perekonomian rakyat. Tondi menambahkan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sangat melukai hati rakyat, apalagi ditengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak luas jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
“Kenaikan BBM ini, secara otomatis sangat berdampak luas pada perekenomian rakyat. Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan seperti harga pertalite yang Rp 10.000 perliter akan berdampak terutama dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, tarif transportasi angkutan umum dan lainnya,” kata Tondi.
Tondi dan Tangkas bahkan menyebut keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM sangat berpotensi menambah kesusahan ditengah masyarakat serta berpotensi menambah angka kemiskinan. “Keputusan pemerintah terhadap kenaikan BBM ini tidak menunjukkan rasa peduli dan sensitivitas pemerintah pada publik dan rakyat, karena tidak melihat, tidak mendengar aspirasi publik yang gencar menolak kenaikan BBM”, katanya.
Usai mendengar penjelasan Ketua dan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut itu para mahasiswa pun dengan tertib meninggalkan gedung DPRD Sumut. (adz)
