Pukul 01.00 WIB. Semestinya, itu pertanda alam meminta kita untuk kembali ke peraduan. Tapi tidak yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Kenanga Sari, Tanjung Sari, Medan Selayang. Rumah bernomor 20 itu semakin ramai. Bangku kosong terus terisi tamu.
“WAH minta maaf awak ini datang terlambat, karena baru ini diberi izin ibu-ibu di Starban untuk pulang dan mengikuti diskusi ini,” ujar seorang dari depan rumah itu. Sontak, suara itu menyita perhatian tamu lain. “Yang ditunggu akhirnya datang juga,” kata Hidayat, seorang undangan.
Adalah Gus Irawan tamu yang paling ditunggu pada Minggu dini hari itu. Memang, Gus baru saja menghadiri undangan warga di Jalan Starban Medan Polonia. Mengenakan kemeja Sumut Sejahtera orange biru, mantan direktur Bank Sumut ini langsung menyalami undangan yang telah dulu hadir, sambil berbisik : “Maaf datang terlambat ya ”.
Rumah itu adalah Kantor Yayasan Pusaka Indonesia, lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak dan perempuan di Sumut. Rupa-rupanya di tempat itu sedang digelar sebuah perhelatan diskusi bertajuk ‘Sumut Sejahtera’ yang diusung pasangan Gus Irawan dan Soekirman.
Sebelumnya, di ruangan itu udah terlebih dahulu hadir Soekirman, wakil Gus dalam Pilgubsu 2013. Pria humoris itu langsung berdiri : “Ini dia anak mudanya, bergantilah dulu kita Gus, habis udah awak dihajar kawan-kawan ini.” Gus mengambil posisi. Kacang dan teh manis hangat pun disuguhi.
Diskusi dimulai dengan suasana akrab dan ramah. Sejumlah tamu dari lintas elemen masyarakat tumpah di rumah itu. Tampak hadir Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Edy Ikhsan, Ketua Badan Pengurus Yayasan Bitra Indonesia Wahyudhi, analis politik Yayasan Riset dan Pengkajian Politik Daerah Kolektif Dadang Darmawan, Direktur Walhi Sumut Kusnadi, Arjun Nasution dari Perbunni, Lukmanul Hakim dari SBI, dan lainnya.
Komitmen pasangan ‘GusMan’ untuk membenahi Sumut dalam visi Sumut Sejahtera memang terus mendapat apresiasi dari berbagai elemen. Tidak sekadar cerita di atas kertas. Gus Man terus berkeliling menjumpai elemen-elemen masyarakat yang selama ini fokus bergerak di akar rumput.
Keterlibatan masyarakat sipil yang tergabung dalam beberapa lembaga menjadi warna lain dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perjuangan masyarakat sipil dinilai sebagai upaya luar biasa. Komitmen inilah yang ingin dirangkul pasangan ‘GusMan’ sehingga setiap elemen masyarakat menjadi sahabat ‘GusMan’ mewujudkan Sumut Sejahtera.
Dalam pertemuan singkat tersebut, ‘GusMan’ memaparkan kerangka konsep Sumut Sejahtera yang akan dijadikan acuan pembangunan Sumut ke depan. Terungkap dalam diskusi tersebut bahwa Sumut hari ini menjadi provinsi yang tertinggal jauh dibanding daerah lain, sehingga sangat dibutuhkan pemimpin yang punya visi yang jelas, kebijakan pro-rakyat dan kepemimpinan melayani.
Gus Irawan dan Soekirman berjanji membuka ruang dialog dan merangkul lembaga dan aktivis gerakan masyarakat sipil yang selama ini telah banyak membantu pekerjaan pemerintah. Sehingga, kata Gus, sangat tidak masuk akal apabila kelompok dan lembaga yang bekerja membantu pemerintah malah tidak mendapat perlakuan yang sebanding dari pemerintah.
“Seharusnya pemerintah yang butuh rekan-rekan. Untuk itu perlu reformasi total dan menyeluruh, sehingga semua elemen bisa berjalan bersama menciptakan Sumut sejahtera,” ujar Gus.
Soekirman menambahkan, hal yang paling mendasar adalah bagaimana program pemerintah ke depan benar-benar menyentuh ke akar persoalan, sehingga tidak hanya seremoni semata. “Sudah tak zamannya lagi lain soal lain kebijakan. Kalau begini-begini terus, uang rakyat habisnya bukan untuk rakyat. Saya yakin masyarakat sipil lebih paham akar persoalan.,” ujar pendiri Bitra Indonesia ini.
Edy Ihksan memaparkan, sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia perlindungan perempuan dan anak, komitmen pemimpin Sumut ke depan benar-benar harus dikaji sejak awal, sehingga masyarakat sipil dan pemerintah bisa berjalan beriringan dalam menuntaskan persoalan yang ada di Sumut saat ini.
Peraih gelar master dari Universitas Indonesia dan Rijksuniversitet te Leiden/Landbouw Universiteit Wageningen, Netherland pada 1995 dalam bidang Antropologi Hukum ini menuturkan, keberpihakan pemerintah terhadap perempuan dan anak sejauh ini tak memuaskan. (rel/mea)
