26.7 C
Medan
Wednesday, May 8, 2024

Lift Khusus Anggota Dewan Picu Salah Pengertian

Lift khusus di Gedung Dewan Medan. (Pran/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan lift khusus untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan bukan hanya menuai polemic. Lift yang dijaga ketat petugas satpam itu juga memicu salah perngertian antara staf, jurnalis dan pengunjung Gedung DPRD Medan tersebut.

Seperti kejadian pada Rabu (8/2), seorang staf sempat adu mulut dengan petugas satpam. Saat itu, staf tersebut ingin naik dari basement ke lantai atas. Bersamaan dengan itu, petugas satpam juga menekan tombol lantai berikutnya.

Alhasil lift itu kembali terbuka dan tidak melaju keatas. “Tolong jangan dipencet dulu bang, biar saya dulu yang tekan supaya bisa naik,” kata petugas satpam.

Staf yang juga buru-buru naik, tidak mau mengalah. Dia kembali menekan tombol lantai ruangannya. “Kaulah yang tunggu, kan aku yang duluan,” jawab staf.

Setelah dua kali pintu lift terbuka, staf aakhirnya mengalah. Dia membiarkan satpam naik duluan. “Udah macam main-mainan lift di sini,” ujar staf tersebut dengan tertawa.

Bukan hanya itu, masyarakat juga bingung atas kebijakan baru tersebut. Jurnalis yang sehari-hari meliput di DPRD Medan mengaku kondisi ini membuat sulit naik lift. Bahkan, mereka memilih melewati tangga jika hanya ingin naik ke lantai satu atau dua.

“Karena hanya satu lift yang beroperasi untuk umum, maka kita harus menunggu lama. Jadi lebih cepat naik tangga saja kalau cuma mau ke lantai dua,” ungkap seorang jurnalis.

Kebijakan lift khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD Medan itu sudah duterapkan sejak dua minggu lalu. Kini dari tiga lift yang ada di gedung wakil rakyat itu, dua lift diperuntukkan untuk umum.

Anggota DPRD Medan Mulia, Asri Rambe, sempat mengaku geram dengan kebijakan ini. Dia menilai, kebijakan itu tidak etis dilakukan di rumah rakyat. Apalagi gedung bernilai Rp90 miliar ini dibangun menggunakan uang rakyat, bukan pribadi.

Untuk itu, dia mendesak Sekretaris DPRD Medan Abdul Azis, kembali mencabut kebijakan yang dianggap kurang populis tersebut. “Jangan ada pembatasan siapapun yang mau datang dan menggunakan fasilitas lift ini. Rakyat bebas mau datang kapanpun untuk menemui perwakilannya. Anggota dewan nggak perlu di jaga-jaga seperti sekarang ini, di dalam lift ada satpam. Nggak cocok itu,” tegasnya. (prn/dek)

 

Lift khusus di Gedung Dewan Medan. (Pran/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan lift khusus untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan bukan hanya menuai polemic. Lift yang dijaga ketat petugas satpam itu juga memicu salah perngertian antara staf, jurnalis dan pengunjung Gedung DPRD Medan tersebut.

Seperti kejadian pada Rabu (8/2), seorang staf sempat adu mulut dengan petugas satpam. Saat itu, staf tersebut ingin naik dari basement ke lantai atas. Bersamaan dengan itu, petugas satpam juga menekan tombol lantai berikutnya.

Alhasil lift itu kembali terbuka dan tidak melaju keatas. “Tolong jangan dipencet dulu bang, biar saya dulu yang tekan supaya bisa naik,” kata petugas satpam.

Staf yang juga buru-buru naik, tidak mau mengalah. Dia kembali menekan tombol lantai ruangannya. “Kaulah yang tunggu, kan aku yang duluan,” jawab staf.

Setelah dua kali pintu lift terbuka, staf aakhirnya mengalah. Dia membiarkan satpam naik duluan. “Udah macam main-mainan lift di sini,” ujar staf tersebut dengan tertawa.

Bukan hanya itu, masyarakat juga bingung atas kebijakan baru tersebut. Jurnalis yang sehari-hari meliput di DPRD Medan mengaku kondisi ini membuat sulit naik lift. Bahkan, mereka memilih melewati tangga jika hanya ingin naik ke lantai satu atau dua.

“Karena hanya satu lift yang beroperasi untuk umum, maka kita harus menunggu lama. Jadi lebih cepat naik tangga saja kalau cuma mau ke lantai dua,” ungkap seorang jurnalis.

Kebijakan lift khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD Medan itu sudah duterapkan sejak dua minggu lalu. Kini dari tiga lift yang ada di gedung wakil rakyat itu, dua lift diperuntukkan untuk umum.

Anggota DPRD Medan Mulia, Asri Rambe, sempat mengaku geram dengan kebijakan ini. Dia menilai, kebijakan itu tidak etis dilakukan di rumah rakyat. Apalagi gedung bernilai Rp90 miliar ini dibangun menggunakan uang rakyat, bukan pribadi.

Untuk itu, dia mendesak Sekretaris DPRD Medan Abdul Azis, kembali mencabut kebijakan yang dianggap kurang populis tersebut. “Jangan ada pembatasan siapapun yang mau datang dan menggunakan fasilitas lift ini. Rakyat bebas mau datang kapanpun untuk menemui perwakilannya. Anggota dewan nggak perlu di jaga-jaga seperti sekarang ini, di dalam lift ada satpam. Nggak cocok itu,” tegasnya. (prn/dek)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/